Insentif berubah mengikuti jumlah produksi
Insentif SPPG adalah dukungan operasional bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang kini dihitung berdasarkan jumlah porsi makanan bergizi gratis yang diproduksi, bukan dibayarkan dengan nilai harian tetap. Perubahan skema ini membuat besaran yang diterima setiap unit bergerak mengikuti volume layanan.
Aturan yang sebelumnya menetapkan Rp 6 juta per hari untuk setiap SPPG diubah menjadi Rp 2.000 per porsi. Dengan rata-rata produksi 2.000 porsi sehari, insentif yang diterima satu SPPG diperkirakan sekitar Rp 4 juta per hari. Skema ini dinilai lebih proporsional dan hemat anggaran daripada pembayaran rata, tetapi kelebihannya bergantung pada ketepatan angka produksi yang dilaporkan.
Bagi pengelola, dampaknya terasa langsung: insentif SPPG bisa lebih besar atau kecil dari hari ke hari. Pegawai SPPG di Tuban, yang disebut dengan inisial WR, mengatakan nilainya mengikuti jumlah porsi MBG yang diproduksi. Perhitungan berbasis hasil masuk akal; tanpa pencatatan yang dapat diperiksa, ia juga membuka ruang keraguan.
Magang siswa membuat jumlah porsi berubah
Perubahan jumlah porsi bukan persoalan administratif belaka. Di Tuban, pegawai SPPG menyinggung bahwa produksi dapat turun saat siswa SMK kelas XI menjalani praktik kerja lapangan atau magang. Ketika siswa tidak lagi belajar di sekolah, mereka tidak hadir di lokasi yang biasanya menerima makanan, sehingga jumlah yang diproduksi dan insentif yang dibayarkan ikut berkurang.
Jumlah siswa SMK yang menjalani magang di Tuban disebut mencapai puluhan hingga ratusan per lembaga, bahkan lebih dari 300 siswa per angkatan di beberapa tempat. Perubahan ini menegaskan bahwa daftar penerima yang dibuat sekali pada awal program tidak cukup untuk menggambarkan kebutuhan harian.
Kehadiran guru pun berubah menurut jadwal mengajar, dan sebagian mengajar di beberapa sekolah. Karena itu, data penerima MBG perlu diperbarui sesuai keadaan nyata setiap hari. Jika jumlah penerima berkurang, klaim porsi dan insentif semestinya ikut turun—bukan bertahan pada angka lama.
Keterbukaan laporan harus mengiringi skema baru
WR menyatakan jumlah porsi MBG yang diklaim kepada BGN sesuai dengan data penerima manfaat. Ia juga menilai integritas kepala SPPG menjadi kunci agar klaim tidak menyimpang. Pernyataan itu penting, tetapi kepercayaan pada individu bukan pengganti sistem pemeriksaan yang bisa menunjukkan bagaimana jumlah produksi dicocokkan dengan penerima aktual.
Pertanyaan tentang kemungkinan manipulasi jumlah porsi muncul karena insentif kini melekat langsung pada volume produksi. Jika laporan SPPG hanya memuat angka total tanpa rincian perubahan kehadiran, pihak luar sulit menilai apakah porsi yang diklaim memang diberikan kepada penerima yang tercatat. Pengamatan di sejumlah sekolah juga menunjukkan siswa dan guru yang terdata tidak selalu hadir setiap hari.
Kesimpulannya, pembayaran per porsi dapat lebih adil daripada nilai tetap, tetapi keadilan itu harus terlihat dalam data. Pencatatan penerima yang diperbarui, jumlah makanan yang diproduksi, dan dasar klaim perlu selaras. Transparansi bukan tambahan untuk laporan SPPG; itulah syarat agar insentif berbasis produksi dipercaya.
