Empat prioritas, satu tuntutan: kerja bersama
Program prioritas Polda Sumut adalah empat agenda kerja kepolisian yang menggabungkan penguatan persatuan, pemberantasan narkoba, penanganan kejahatan jalanan, dan ketertiban berlalu lintas dengan keterlibatan aktif masyarakat. Kapolda Sumut, Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., menegaskan agenda ini sebagai fokus 100 hari kerjanya dalam pertemuan dengan insan pers di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Medan, Kamis, 29 Oktober 2026. Empat fokus tersebut merupakan penjabaran program Kapolri “Polisi Bersama Masyarakat” yang disesuaikan dengan karakter dan tantangan keamanan di Sumatera Utara. Arah ini tepat: polisi tidak akan mampu mengatasi masalah yang tumbuh di lingkungan warga tanpa dukungan mereka. Namun, ukuran keberhasilannya bukan banyaknya agenda yang diumumkan, melainkan perubahan yang dirasakan masyarakat—dari lingkungan lebih aman hingga perjalanan yang lebih tertib.
Persatuan sebagai dasar keamanan
Prioritas pertama mengajak polisi dan masyarakat menjaga persatuan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya, kerukunan bukan sekadar pesan seremonial; ia membantu mencegah perbedaan berkembang menjadi konflik dan gangguan keamanan. Karena itu, kepolisian perlu hadir dengan cara yang dipercaya semua kelompok, sementara warga perlu menjaga ruang dialog dan menolak provokasi. Program ini juga menguji konsistensi pendekatan “bersama masyarakat”: keterlibatan publik semestinya berlangsung dalam kerja nyata, bukan berhenti pada ajakan. Jika persatuan dijaga sebagai landasan, upaya memberantas kejahatan dan narkoba memiliki lingkungan sosial yang lebih kuat untuk bertumpu.
Pemberantasan narkoba dan kejahatan jalanan
Prioritas kedua adalah menolak narkoba melalui pencegahan, edukasi, rehabilitasi, dan penegakan hukum terhadap jaringan peredarannya. Penekanan pada keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, dan komunitas penting karena pemberantasan narkoba tidak bisa bergantung pada penindakan semata. Warga perlu memiliki ruang aman untuk mencegah penyalahgunaan dan mencari bantuan. Prioritas ketiga menyasar kejahatan jalanan, termasuk premanisme dan tindak kriminal yang mengganggu rasa aman. Dampaknya langsung terasa: masyarakat seharusnya dapat beraktivitas dengan nyaman, sementara keamanan yang terjaga dapat mendukung iklim investasi. Tantangannya adalah memastikan tindakan kepolisian konsisten dan terukur, tanpa mengabaikan pencegahan maupun pemulihan bagi mereka yang membutuhkan.
Tertib berlalu lintas perlu dibangun bersama
Prioritas keempat mendorong tertib berlalu lintas melalui edukasi, keteladanan, pendekatan humanis, dan penegakan aturan. Ini salah satu agenda yang paling mudah dinilai warga: apakah pengguna jalan lebih patuh dan risiko kecelakaan berkurang. Kesadaran masyarakat mematuhi aturan menjadi kunci untuk melindungi keselamatan pengguna jalan. Karena itu, penegakan hukum perlu berjalan bersama contoh yang baik dan komunikasi yang jelas, bukan hanya muncul sebagai razia sesaat. Polda Sumut meminta dukungan dan partisipasi aktif masyarakat agar empat agenda tersebut tidak menjadi urusan internal kepolisian saja. Media juga diharapkan membantu menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran publik, dan mengawal pelaksanaannya melalui pemberitaan profesional dan berimbang. Kesimpulannya, keberhasilan agenda 100 hari ini bergantung pada konsistensi polisi sekaligus keterlibatan warga dalam menjaga lingkungan dan keselamatan bersama.
