Teras Samarinda Tahap II: Babak Baru Ruang Publik di Tepian Mahakam
Teras Samarinda Tahap II adalah proyek penataan lanjutan di Tepian Mahakam yang membentang dalam beberapa segmen, dirancang sebagai ruang publik Samarinda dengan jalur pejalan kaki, area bermain, dan fasilitas dermaga yang terintegrasi dengan kehidupan tepian sungai. Teras ini dimaksudkan menjadi wajah baru kota, tempat warga berjalan santai, keluarga berkumpul, pelaku UMKM berjualan, dan wisatawan menikmati panorama sungai dari infrastruktur Samarinda yang lebih tertata. Alih-alih hanya menambah beton di pinggir sungai, proyek ini mencoba mengubah tepian yang sebelumnya fungsional-seadanya menjadi ruang bersama yang estetis dan inklusif, sekaligus menghubungkan berbagai titik penting kota lewat susunan segmen yang direncanakan.
Kuncinya: bukan sekadar peresmian seremonial, tetapi ujian nyata apakah kota sungguh serius menempatkan kualitas ruang publik sebagai prioritas setara dengan jalan dan gedung. Dengan peresmian Teras Samarinda Tahap II segmen 2, 3, dan 4 pada 29 Agustus malam, publik akan melihat sejauh mana komitmen itu diterjemahkan menjadi detail fisik, kenyamanan, dan keberpihakan pada pejalan kaki. Penataan tepian sungai yang sebelumnya didominasi fungsi transportasi kini diarahkan menjadi lanskap sosial baru, dan inilah momen ketika warga berhak menilai hasilnya.

Timeline Proyek dan Strategi Bertahap di Tepian Sungai
Dari sisi timeline, Pemerintah Kota memilih strategi bertahap yang realistis, tapi menuntut konsistensi. Wali Kota Andi Harun memimpin langsung inspeksi lapangan pada Senin, 24 Agustus, untuk memfinalisasi kesiapan peresmian Teras Samarinda Tahap II yang mencakup segmen 2, 3, dan 4. Pemerintah menegaskan kawasan pada tiga segmen ini siap diluncurkan resmi pada Sabtu malam, 29 Agustus. Pilihan meresmikan lebih dahulu bagian yang fisiknya telah rampung menunjukkan pendekatan “dibuka sambil terus dibenahi” ketimbang menunggu sempurna di atas kertas.
Namun penting dicatat, Tahap II belum sepenuhnya tuntas. Proyek ini sebenarnya terdiri atas empat segmen, dari sekitar Kantor Gubernur hingga depan Masjid Raya Darussalam. Segmen 1, berupa jembatan penghubung langsung ke Teras Samarinda Tahap I, masih terikat kontrak hingga Desember, sehingga peresmian menyeluruh baru ditargetkan menjelang malam pergantian tahun 2026 ke 2027. Di sini tampak ambisi sekaligus keterbatasan: kota ingin segera memberi manfaat ke publik, tapi juga terikat ritme kontraktual. Warga perlu memahami fase ini, namun pemerintah juga wajib disiplin pada tenggat yang mereka umumkan sendiri.

Dari Beton ke Kehidupan: Fasilitas dan Perbaikan Estetika
Secara fisik, pemerintah menyatakan kawasan Teras Samarinda Tahap II yang berada di samping area pelabuhan sudah siap digunakan masyarakat umum sebagai ruang publik Samarinda. Ruang publik baru ini menyediakan fasilitas pedestrian, area bermain anak (playground), serta kawasan dermaga yang kelak menjadi lokasi aktivitas pelaku UMKM. Artinya, desainnya tidak hanya mengatur alur orang berjalan, tetapi juga mengundang ekonomi kecil dan rekreasi keluarga. Jika dikelola baik, kombinasi pejalan kaki, ruang bermain, dan UMKM bisa menghidupkan Tepian Mahakam sepanjang hari, bukan hanya di jam-jam tertentu.
Menariknya, Wali Kota tidak menutup mata pada detail estetika. Dalam peninjauan, ia memberi catatan evaluasi arsitektural dan pemeliharaan lingkungan, mulai dari penggantian rumput taman yang mengering akibat kemarau hingga penambahan jaringan sprinkler air. Ia juga menekankan penyempurnaan elemen arsitektur, pengoptimalan pompa air, dan penggantian furnitur internal yang dinilai tidak kompatibel. Sikap ini penting: ruang publik berkualitas lahir dari keberanian mengakui kekurangan kecil, bukan dari klaim sempurna. Infrastruktur Samarinda di tepian sungai baru dapat disebut naik kelas jika perhatian pada detail terus dijaga setelah peresmian, bukan berhenti di hari gunting pita.

Masih Ada Pekerjaan Rumah: Keterbatasan dan Harapan Warga
Di balik optimisme peresmian Teras Samarinda Tahap II, ada sejumlah catatan yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah mengakui masih ada pekerjaan fisik minor yang tersisa, termasuk penyelesaian area tambahan untuk kegiatan bongkar muat di sebelah kanan gedung pelabuhan. Pekerjaan kecil ini, bersama pembenahan arsitektur dan perbaikan rumput, tetap menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan kontraktor, baik menjelang maupun setelah peresmian. Di satu sisi, ini wajar untuk proyek skala besar. Di sisi lain, pengalaman banyak kota menunjukkan bahwa “pekerjaan minor” sering kali berlarut-larut jika tidak diawasi publik.
Yang paling krusial, segmen 1 yang menghubungkan langsung dengan Teras Samarinda Tahap I belum bisa digunakan karena pengerjaan masih berjalan hingga Desember sesuai masa kontrak. Akibatnya, pada tahap awal peresmian, alur pergerakan warga di sepanjang tepi sungai belum sepenuhnya terhubung. Bagi pejalan kaki dan pesepeda, celah konektivitas ini akan terasa. Di sini, kejujuran informasi dan pembaruan berkala dari pemerintah menjadi kunci menjaga kepercayaan, agar publik melihat progres nyata, bukan sekadar janji.
Teras Samarinda Tahap II dan Masa Depan Ruang Publik Kota
Peresmian Teras Samarinda Tahap II bukan akhir, tetapi titik uji visi kota terhadap ruang publik. Dengan menyulap Tepian Mahakam menjadi koridor pedestrian, playground, dan zona UMKM, pemerintah menempatkan sungai sebagai ruang hidup, bukan hanya latar belakang foto atau jalur transportasi. Ini langkah yang patut diapresiasi, karena menandai pergeseran fokus infrastruktur Samarinda dari sekadar kendaraan ke manusia. Namun keberhasilan sejati tidak ditentukan oleh keindahan malam peresmian, melainkan oleh kenyamanan warga yang datang berulang kali setelahnya.
Ke depan, tantangan utama adalah menjaga kualitas perawatan, memastikan segmen 1 selesai tepat waktu, dan mengelola kawasan dermaga agar benar-benar menguntungkan pelaku UMKM, bukan hanya beberapa pihak saja. Teras Samarinda Tahap II berpotensi menjadi contoh bagaimana peresmian ruang publik dapat mengubah ritme sosial kota: lebih terbuka, inklusif, dan mengutamakan pejalan kaki. Tugas warga adalah memanfaatkan dan mengawasi; tugas pemerintah adalah mendengar dan memperbaiki. Jika dua hal ini berjalan bersama, Tepian Mahakam bisa berkembang menjadi halaman depan kota yang membanggakan, bukan lagi sekadar tepian yang dilewati.






