Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

UMP Naik 7,1 Persen, Mengapa Buruh Tetap Menolak?

UMP Naik 7,1 Persen, Mengapa Buruh Tetap Menolak?
Minat|Asia Tenggara

Kenaikan yang belum menutup perdebatan

UMP Jakarta adalah batas upah minimum bulanan yang ditetapkan pemerintah provinsi sebagai acuan pengupahan pekerja, dengan besaran yang dibahas melalui Dewan Pengupahan sebelum diputuskan gubernur. Pada Jumat, 20 November 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941, naik 7,1 persen atau Rp407.065 dari tahun sebelumnya. Namun, kenaikan tersebut tidak otomatis mengakhiri sengketa tentang apakah upah cukup untuk hidup di ibu kota. KSPI dan Partai Buruh menolak keputusan itu karena menilai tambahan pendapatan belum sebanding dengan kebutuhan pekerja dan tingginya biaya hidup. Angka persentase yang tampak besar bagi pemerintah belum tentu terasa demikian di rumah tangga. Inilah inti perbedaan: pemerintah menekankan proses penetapan dan kenaikan tahunan, sedangkan serikat pekerja mengukur hasilnya dari daya beli dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

UMP Naik 7,1 Persen, Mengapa Buruh Tetap Menolak?

Usulan buruh lebih tinggi, dengan dasar perhitungan sendiri

Sebelum keputusan ditetapkan, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan usulan upah buruh sebesar Rp6.210.000. Angka itu sekitar Rp73.000 lebih tinggi daripada keputusan gubernur. KSPI mendasarkan usulannya pada inflasi DKI Jakarta 3,01 persen, pertumbuhan ekonomi 5,67 persen, serta penggunaan indeks tertentu atau alfa 1,0. Selisih nominalnya mungkin tampak terbatas, tetapi penolakan KSPI bukan semata-mata tawar-menawar angka. Serikat pekerja berpendapat bahwa rumus dan hasil akhirnya harus mencerminkan kondisi pekerja, bukan hanya menghasilkan kenaikan dari tahun sebelumnya. Pemprov, di sisi lain, menyatakan angka final muncul setelah pembahasan intensif di Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Perbedaan antara usulan dan keputusan menunjukkan bahwa keterlibatan dalam pembahasan belum berarti setiap pihak menerima hasilnya.

UMP Naik 7,1 Persen, Mengapa Buruh Tetap Menolak?

Daya beli, KHL, dan kesenjangan antarwilayah

Keberatan paling mendasar adalah daya beli. Said Iqbal menilai UMP yang ditetapkan masih di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta dan belum cukup kuat untuk memulihkan kemampuan belanja pekerja. Ia menggambarkan tambahan Rp407.065 per bulan sebagai sekitar Rp13.569 per hari bila dibagi rata selama 30 hari; itu ilustrasi kenaikan bulanan, bukan pembayaran harian. Dampak sebenarnya bergantung pada beban setiap rumah tangga, mulai dari tempat tinggal, makanan, dan transportasi hingga pendidikan. Buruh juga mengangkat perbandingan dengan upah di daerah penyangga, metode penetapan, serta efektivitas fasilitas publik yang disediakan pemerintah bagi pekerja. Keberatan ini patut dipandang sebagai kritik terhadap ukuran keberhasilan kebijakan: kenaikan nominal hanya berarti bila sejalan dengan biaya hidup dan akses terhadap layanan yang membantu pekerja bertahan di kota.

Proses selesai, tetapi penerimaan belum tercapai

Pembahasan Dewan Pengupahan berlangsung intensif dan rampung sebelum tenggat penetapan. Gubernur Pramono Anung menyebut prosesnya berlangsung selama tiga hari dan mengapresiasi kerja bersama pemerintah, serikat pekerja, serta pengusaha. UMP 2026 sebelumnya tercatat Rp5.729.876 dengan kenaikan 6,1 persen, sedangkan keputusan untuk 2027 menetapkan kenaikan 7,1 persen. Perbandingan itu memperlihatkan adanya kenaikan yang lebih besar, tetapi tidak menjawab apakah hasilnya memenuhi standar hidup layak menurut buruh. Keputusan resmi kini berlaku, sementara keberatan KSPI dan Partai Buruh menegaskan bahwa proses yang melibatkan banyak pihak belum tentu menghasilkan kesepakatan substantif. Kesimpulannya, kenaikan UMP Jakarta memang menambah pendapatan minimum, tetapi penolakan tetap beralasan selama kesenjangan antara angka kebijakan, biaya hidup, dan kebutuhan pekerja belum diyakinkan tertutup.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!