Digitalisasi harus terasa dalam layanan
Pemerintahan digital adalah penyelenggaraan urusan dan layanan pemerintah dengan dukungan teknologi yang saling terhubung, data yang konsisten, serta akses yang dapat digunakan masyarakat. Karena itu, keberhasilannya sepatutnya dinilai dari kemudahan yang dirasakan warga, bukan dari banyaknya aplikasi yang diluncurkan. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mendorong penguatan integrasi data dan infrastruktur digital daerah saat membuka Rapat Kerja Daerah Diskominfo se-Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Selasa, 17 November 2026. Pertemuan bertema optimalisasi penerapan pemerintahan digital itu berlangsung selama dua hari, hingga 18 November. Arahnya tepat: membenahi fondasi sebelum menambah layanan baru. Jika urusan warga masih tersendat oleh sistem yang tidak saling terhubung atau jaringan yang tak menjangkau wilayahnya, digitalisasi hanya memindahkan kerumitan dari loket ke layar.
Syarifuddin menegaskan bahwa ukuran keberhasilan bukan jumlah aplikasi, melainkan kemampuan teknologi menyederhanakan urusan masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan. Pernyataan itu penting karena pemerintah kerap terdorong mengukur kemajuan lewat produk yang mudah dihitung, sementara manfaat bagi pengguna lebih sulit dinilai. Tolok ukur yang berpusat pada warga semestinya mendorong pemerintah menghapus langkah yang berulang, membuat informasi lebih mudah ditemukan, dan memastikan layanan tetap bisa dijangkau oleh masyarakat di berbagai daerah.
Konektivitas harus menjangkau seluruh wilayah
Dorongan memperkuat infrastruktur digital berangkat dari persoalan yang belum selesai: masih ada wilayah tanpa sinyal, akses internet terbatas, dan jaringan internal pemerintah yang belum bekerja optimal. Dalam keadaan seperti itu, layanan daring berisiko hanya efektif di kawasan yang sudah terhubung, sementara warga dan aparatur di wilayah lain tertinggal. Pemerataan konektivitas karenanya bukan pelengkap agenda digital, melainkan prasyarat agar manfaatnya tidak terkonsentrasi di pusat-pusat tertentu. Syarifuddin menyebut peningkatan kapasitas infrastruktur dan pemerataan akses hingga kabupaten dan kota sebagai pekerjaan yang tidak dapat ditunda. Namun, tuntutan itu juga mengisyaratkan tantangan pelaksanaan: jaringan antardaerah dan jaringan intra pemerintah perlu ditingkatkan secara bersamaan. Tanpa koordinasi prioritas dan pemetaan kebutuhan yang jelas, penguatan akses bisa berjalan tidak merata. Pemerintah daerah perlu menjadikan kondisi koneksi sebagai ukuran kesiapan layanan, bukan menganggap seluruh masyarakat telah memiliki akses yang sama.
Satu data, bukan aplikasi yang berjalan sendiri
Konektivitas menjadi fondasi pemerintahan digital, tetapi data yang tidak seragam dapat membuat sistem terhubung tetap menghasilkan keputusan yang keliru. Karena itu, integrasi data daerah perlu berjalan bersama tata kelola data yang menetapkan standar, proses validasi, dan aturan berbagi pakai ant perangkat daerah. Penguatan Satu Data Indonesia dan pemanfaatan statistik sektoral dimaksudkan agar perencanaan, kebijakan, serta evaluasi pembangunan menggunakan rujukan yang konsisten. Syarifuddin juga meminta perangkat daerah mengevaluasi aplikasi yang sudah ada, menghentikan pengembangan dengan fungsi serupa, dan mengarahkan layanan agar dapat bertukar data. Ini menuntut lebih dari keputusan teknis. Setiap instansi perlu menyepakati siapa yang menjaga data, bagaimana kualitasnya diperiksa, dan bagaimana sistem dapat berkomunikasi. Tanpa kesepakatan dan koordinasi lintas lembaga, aplikasi baru berisiko menambah pulau-pulau informasi, bukan menyatukan layanan.
Koordinasi dan kemampuan aparatur menentukan hasil
Diskominfo diharapkan menjadi penggerak koordinasi bersama perangkat daerah serta pemerintah kabupaten dan kota; kendala penerapan sistem digital dapat disampaikan melalui dinas tersebut untuk ditindaklanjuti. Rakerda pada 17–18 November menjadi ruang menyatukan langkah, tetapi pertemuan saja tidak cukup. Integrasi memerlukan tindak lanjut yang jelas, pembagian tanggung jawab, dan komunikasi rutin agar perbedaan sistem maupun kebutuhan antardaerah tidak menghambat layanan. Kesiapan aparatur juga harus berjalan seiring dengan pembangunan jaringan dan aplikasi. Pemerintah daerah diminta memastikan petugas memahami cara mengoperasikan sistem, sembari memperhatikan keamanan elektronik, perlindungan data pribadi, manajemen risiko, dan kesiapan menghadapi insiden siber. Kesimpulannya, dorongan Kalsel akan bermakna jika menghasilkan koneksi yang lebih merata, data yang dapat dipercaya, serta layanan yang lebih sederhana bagi masyarakat. Pemerintahan digital bukan proyek menambah teknologi; ini pekerjaan bersama untuk membuat teknologi bekerja bagi warga.






