Kemajuan nyata, tetapi skalanya masih terbatas
Jalan paralel perbatasan adalah jalur darat di dekat garis batas negara yang membantu menghubungkan kawasan sekaligus memungkinkan pengawasan patok dan akses ke wilayah terpencil. Di Sanggau, pengaspalan pada ruas Simpang Balai Karangan–Rasau 2 terus berjalan, tetapi kemajuan satu ruas belum menjawab seluruh kebutuhan konektivitas di perbatasan Indonesia–Malaysia. Dari total pekerjaan sepanjang 3,75 kilometer, sebanyak 1,25 kilometer telah memasuki tahap pengaspalan dengan lapisan Lataston atau AC-BC. Sisa 2,5 kilometer sudah dilapisi Cement Treated Base (CTB) dan masih menunggu pengaspalan berikutnya. Capaian tersebut patut diapresiasi karena jalan Sanggau yang lebih baik dapat memperlancar mobilitas warga dan distribusi barang. Namun, proyek yang sedang berjalan ini tetap merupakan potongan kecil dari tantangan yang lebih luas. Ukuran keberhasilan seharusnya bukan hanya panjang ruas yang mulai diaspal, melainkan juga kesinambungan akses yang benar-benar tersedia bagi masyarakat dan petugas perbatasan.

Celah 140 kilometer tak bisa diabaikan
Kesenjangan terbesar terlihat pada jalan inspeksi perbatasan: sekitar 140 kilometer lebih dari total panjang yang direncanakan masih belum terbangun. Angka itu mengingatkan bahwa kemajuan pengaspalan di Sanggau tidak boleh dibaca sebagai tanda bahwa jaringan perbatasan sudah memadai. Jalan inspeksi berperan ganda, yakni menopang konektivitas dan membantu pengawasan patok batas negara. Tanpa jalur yang tersambung, perjalanan warga, distribusi barang, dan akses petugas dapat tetap terhambat di bagian lain, sekalipun satu ruas telah memasuki tahap pengaspalan. Karena itu, pekerjaan di Simpang Balai Karangan–Rasau 2 penting, tetapi perlu ditempatkan dalam rencana yang lebih menyeluruh. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana sisa jalur akan diprioritaskan dan dilanjutkan. Informasi tentang tahapan berikutnya akan membantu masyarakat menilai apakah pekerjaan hari ini merupakan bagian dari kemajuan berkelanjutan, bukan proyek terpisah yang berhenti setelah satu ruas selesai.
Perbatasan perlu dikelola sebagai satu tanggung jawab
Pembangunan jalan saja tidak cukup jika koordinasi pengelolaan kawasan berjalan sendiri-sendiri. Dalam forum koordinasi BNPPDT dan Mabes TNI AD di Jakarta pada 5 November 2026, kebutuhan pembangunan perbatasan Kalimantan dibahas sebagai bagian dari kajian strategis triwulan IV untuk mendukung pertahanan wilayah. Nurdin menegaskan bahwa pengelolaan kawasan membutuhkan kolaborasi TNI AD, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Pandangan itu tepat: pertahanan, pelayanan lintas batas, dan kesejahteraan warga saling berkaitan, sehingga tidak bisa dibebankan kepada satu instansi. Jalan yang meningkat kualitasnya diharapkan memperlancar akses antarwilayah, mengefisienkan biaya transportasi, dan membuka peluang kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, manfaat tersebut bergantung pada akses yang tersambung dan pemeliharaan yang konsisten. BNPPDT juga diharapkan segera operasional sebagai tindak lanjut ke depan. Kesimpulannya, pengaspalan 3,75 kilometer adalah kemajuan penting, tetapi keberhasilan sesungguhnya menuntut penyelesaian sisa jalur dan kerja bersama yang terukur.






