Dari Program Gizi Menjadi Mesin Ekonomi Lokal
Program makan bergizi gratis adalah kebijakan pemenuhan gizi anak melalui penyediaan makanan sehat di satuan pelayanan pemenuhan gizi, yang kini diarahkan bukan hanya untuk mengurangi masalah kekurangan gizi, tetapi juga untuk menggerakkan ekonomi daerah lewat penyerapan produk petani, peternak, nelayan, dan UMKM sebagai supplier lokal dalam rantai pasok pangan lokal yang terkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional. Aturan baru Badan Gizi Nasional mewajibkan setiap SPPG menggandeng pelaku usaha setempat sebagai pemasok bahan baku program makan bergizi gratis. Ini bukan detail teknis; ini perubahan arah kebijakan. MBG tidak lagi boleh dikelola sebagai proyek tertutup yang menguntungkan segelintir pemasok besar, melainkan harus menjadi ekosistem ekonomi yang menumbuhkan supplier lokal UMKM, pedagang pasar, dan penjual daging di daerah.
Aturan BGN: Prioritas Kedekatan Wilayah, Bukan Kedekatan dengan Pemodal
Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 secara terang mewajibkan SPPG memakai produk dalam negeri dan melibatkan usaha mikro, kecil, koperasi, dan badan usaha milik desa sebagai pemasok bahan pangan program makan bergizi gratis. Prioritasnya jelas: pelaku usaha yang berdomisili di kecamatan tempat SPPG berada harus didahulukan, baru kemudian meluas ke kabupaten/kota, dan terakhir lintas provinsi bila memang tidak tersedia. Kebijakan ini adalah jawaban atas kekhawatiran bahwa rantai pasok MBG dikuasai segelintir pihak yang membangun pola pasokan tertutup. Menurut BGN, SPPG harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi daerah, bukan sekadar dapur besar yang membeli dari pemasok jauh. "Pelibatan ini bertujuan untuk mendukung pemberdayaan usaha masyarakat, memperkuat rantai pasok pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Khairul Hidayati.
Suara Pedagang Pasar dan Pemantau Pendidikan: Tolak Monopoli, Dorong Pelokalan
Di lapangan, asosiasi pedagang pasar mengingatkan bahaya monopoli pasokan MBG: dapur program makan bergizi gratis disuplai hanya oleh beberapa pihak yang mengejar keuntungan, sementara pedagang lokal tidak kebagian perputaran dana yang bisa mencapai ratusan juta rupiah per hari di tiap SPPG. Ketua harian asosiasi menegaskan penyerapan hasil pedagang lokal hukumnya wajib agar ekonomi daerah benar-benar bergerak. Di sisi lain, organisasi pemantau pendidikan menyoroti persoalan pelokalan sistem: tanpa peran kuat pemerintah daerah, kebutuhan pangan MBG berisiko dipenuhi dari luar, meski petani dan peternak lokal mampu memasok. Mereka mendorong pemetaan kebutuhan ikan, beras, telur, sayuran, dan komoditas lain, lalu disesuaikan dengan kapasitas produksi desa. SPPG diminta terintegrasi dalam koordinasi pemerintah daerah agar rantai pasok pangan lokal tidak berubah menjadi arena persaingan tidak sehat antarpelaksana.
Peluang Bisnis bagi Petani, Peternak, UMKM, dan Penjual Daging
Jika aturan baru BGN dijalankan serius, program makan bergizi gratis bisa menjadi pasar tetap bagi petani dan peternak lokal: telur dan daging dari peternak ayam, ikan lele dari pembudidaya, sayuran dan beras dari petani setempat masuk langsung ke menu MBG. Target awal MBG untuk menyerap hasil panen nelayan, peternak, dan pekebun menjadi lebih realistis ketika supplier lokal UMKM diberi ruang resmi dalam kebijakan. Penjual daging di Dairi, misalnya, melihat peluang usaha bila SPPG memakai daging sapi, kerbau, dan kambing dari pedagang pasar Sidikalang yang sudah bersertifikat halal dan memiliki sertifikat juru potong serta dokter hewan. Aspirasi penerima manfaat MBG yang menginginkan variasi menu berbasis daging sapi seperti rendang dan gulai menunjukkan bahwa permintaan ada, tinggal rantai pasoknya diselaraskan dengan UMKM lokal. Di sini, MBG bisa sekaligus memperluas pasar dan menciptakan lapangan kerja baru.
Apa yang Harus Dilakukan Daerah: Koordinasi, Pengawasan, dan Keberpihakan
Kebijakan pusat sudah jelas berpihak pada pelaku usaha lokal; tantangannya kini ada di eksekusi daerah. Asosiasi pedagang pasar berencana memperkuat struktur organisasi hingga tingkat pasar untuk ikut mengawasi rantai pasok MBG agar dana tidak terkonsentrasi pada segelintir pemasok. Pemerintah daerah didorong memetakan kebutuhan pangan MBG per periode, lalu mendorong pengembangan usaha baru bila produksi lokal belum mencukupi. BGN sendiri berharap ketentuan prioritas wilayah membuka ruang partisipasi lebih luas bagi pelaku usaha di daerah. Harapan penjual daging di Dairi agar SPPG memberdayakan UMKM setempat menunjukkan bahwa pelaku usaha siap menjawab kebutuhan program, asalkan diberi akses. Kesimpulannya, MBG hanya akan menjadi mesin ekonomi lokal jika pemerintah daerah berani menolak monopoli, memihak petani dan peternak lokal, serta menjadikan supplier lokal UMKM sebagai tulang punggung rantai pasok pangan lokal.
