Data yang selaras menentukan arah kebijakan
Integrasi data daerah adalah upaya menyatukan standar, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi pemerintah agar keputusan pembangunan bertumpu pada gambaran yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa keselarasan itu, angka yang berbeda untuk indikator yang sama dapat mengaburkan kebutuhan warga dan melemahkan ketepatan program.
Itulah persoalan yang ingin dijawab Palembang dan Tanah Bumbu melalui pendekatan berbeda tetapi searah. Di Palembang, perbedaan data antar-OPD kerap menjadi hambatan dalam merumuskan kebijakan tepat sasaran; pemerintah kota pun memperkuat statistik sektoral berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia. Di Tanah Bumbu, pemerintah kabupaten meluncurkan Satu Arah, sistem integrasi data dan analisis terpadu untuk perencanaan pembangunan daerah. Keduanya menunjukkan bahwa data bukan urusan administrasi belaka: mutu kebijakan dan manfaatnya bagi masyarakat ikut ditentukan oleh konsistensi informasi yang dipakai.
Palembang menata standar dan tanggung jawab data
Pemkot Palembang memperkuat Satu Data Indonesia lewat Bimbingan Teknis Pembinaan Statistik Sektoral 2026 yang dibuka Sekretaris Daerah Aprizal Hasyim pada 17 November di Kantor Pemkot. Kegiatan yang digagas Diskominfo berlangsung dua hari hingga 18 November, dengan keterlibatan BPS dan Bapperida untuk mendorong tata kelola yang lebih terintegrasi dan akurat. Langkah ini berangkat dari masalah nyata: perbedaan data antar-OPD dan duplikasi pengumpulan dapat membuat indikator yang sama memiliki angka berlainan.
Arah pembenahannya adalah memastikan setiap perangkat daerah mengelola data sektoral secara akurat, menerapkan standar dan metadata, serta menjaga interoperabilitas dan koordinasi antarpengelola. Dalam kerangka Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Diskominfo berperan sebagai Wali Data dan BPS sebagai Pembina Data Statistik. Penekanan ini tepat: pelatihan baru berdampak bila aparatur menerapkan kaidah tersebut dalam pekerjaan sehari-hari. Data yang konsisten dapat membantu pemerintah menghindari kebijakan tumpang tindih dan mengarahkan program serta anggaran pada kebutuhan warga.
Tanah Bumbu menghubungkan evaluasi dengan tindakan
Tanah Bumbu memilih pendekatan yang lebih langsung pada pengendalian pembangunan. Pemerintah kabupaten meluncurkan Satu Arah, singkatan dari Sistem Integrasi Data dan Analisis Terpadu Perencanaan Pembangunan Daerah, bersamaan dengan sosialisasi evaluasi capaian pembangunan 2025 dan target 2026. Kegiatan itu menghadirkan Jafar Sidiq dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai narasumber.
Satu Arah dirancang untuk menggabungkan data, analisis capaian kinerja, dan sistem peringatan dini. Tujuannya bukan sekadar menampilkan laporan, melainkan membantu pemerintah mendeteksi kesenjangan antara target dan realisasi, mengenali potensi masalah lebih cepat, lalu menentukan tindak lanjut. Ini pembeda penting dari pendekatan yang berhenti pada dokumentasi: evaluasi baru bernilai ketika mengubah keputusan dan pelaksanaan. Namun sistem tidak dapat menggantikan komitmen perangkat daerah. Keberhasilannya bergantung pada kualitas data yang dijaga bersama dan tindak lanjut evaluasi yang konsisten.

Kesamaan tujuan harus terlihat dalam hasil
Palembang menekankan standar, metadata, dan kapasitas aparatur; Tanah Bumbu mengaitkan data terpadu dengan pemantauan, evaluasi, dan peringatan dini. Perbedaan fokus ini saling melengkapi. Standar yang seragam membuat informasi layak dibandingkan, sedangkan analisis capaian membantu pejabat menentukan apa yang perlu diperbaiki. Keduanya bertujuan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi agar keputusan tidak bertumpu pada angka yang terpisah-pisah.
Bagi warga, manfaatnya semestinya terasa dalam program yang lebih sesuai kebutuhan, layanan publik yang lebih terarah, serta masalah pembangunan yang dikenali sebelum terlambat. Namun peluncuran sistem atau pelaksanaan bimtek bukan ukuran keberhasilan akhir. Ukurannya adalah apakah seluruh OPD memakai definisi dan data yang sama, memperbaruinya dengan tertib, lalu mengubah hasil evaluasi menjadi tindakan. Tanpa disiplin itu, integrasi data daerah hanya menjadi janji teknologi. Dengan tata kelola yang konsisten, Satu Data Indonesia dan Satu Arah dapat memperkuat kebijakan serta pengendalian pembangunan secara nyata.






