Kota berkelanjutan dibangun lewat koneksi dan kerja sama
Kota berkelanjutan adalah kota yang menghubungkan transportasi dan tata ruang, membuka akses bagi beragam kelompok masyarakat, serta menjaga lingkungan agar mampu menghadapi tantangan mendatang. Karena itu, pembangunan kota tak cukup diukur dari banyaknya gedung atau panjangnya jalan: yang lebih penting ialah apakah warga dapat menjangkau pekerjaan, hunian, layanan, dan ruang publik dengan layak. Jakarta menjadi tuan rumah Pertemuan ke-46 Komite Eksekutif CityNet pada 3 November 2026, untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi antarkota di kawasan Asia-Pasifik. Mengusung tema inovasi sirkular untuk ketahanan perkotaan, pertemuan ini menempatkan jejaring kota sebagai sarana saling membantu memecahkan masalah, bukan sekadar ajang memamerkan praktik baik. Pendekatan itu patut didukung: kebijakan yang berhasil di satu kota bisa menjadi pelajaran bagi kota lain, selama disesuaikan dengan kebutuhan setempat.
Transportasi menentukan manfaat pembangunan
Gagasan kota kompak dan terhubung hanya berarti jika perjalanan harian warga menjadi lebih mudah. Penguatan MRT, LRT, Transjakarta, JakLingko, dan Mikrotrans ditujukan untuk memperbaiki konektivitas sekaligus kualitas udara. Jakarta juga mendorong hunian sewa dan bersubsidi serta permukiman yang lebih dekat dengan angkutan umum dan layanan publik. Artinya, kebijakan transportasi dan perumahan perlu dirancang bersama; jika tidak, warga tetap menanggung perjalanan panjang meski kota terus membangun. Skala tantangannya meningkat seiring pertumbuhan perkotaan. Rachmat Pambudy menyebut kawasan Asia-Pasifik kini dihuni hampir 2,2 miliar penduduk perkotaan dan jumlahnya diperkirakan mencapai 3,4 miliar pada 2050. Pertumbuhan itu menambah kebutuhan infrastruktur, perumahan, dan pengelolaan sumber daya. Target seluruh armada Transjakarta menjadi bus listrik pada 2030 merupakan langkah yang terukur, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada layanan yang nyaman dan terjangkau bagi pengguna.
Warga bukan penonton pembangunan
Dalam Jakarta Architecture Festival 2026 di M Bloc Space pada 27 Oktober, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengajak masyarakat berkolaborasi mewujudkan visi kota 2045. Ia mendorong pemerintah, akademisi, arsitek, pelaku usaha, dan warga bekerja bersama membentuk kota yang terhubung, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Ajakan ini penting karena ruang kota dipakai setiap hari oleh masyarakat; perencanaan yang tidak mendengar pengalaman mereka berisiko menghasilkan fasilitas yang tidak menjawab kebutuhan. Peran warga tidak berhenti pada memberi masukan. Masyarakat dapat ikut menjaga serta menggunakan ruang sesuai peruntukannya, sementara pemerintah menyiapkan kebijakan dan kepastian regulasi, akademisi menyumbang kajian, dan profesi maupun usaha membawa gagasan serta inovasi. Kerja sama juga perlu tampak dalam hal konkret, seperti ruang terbuka hijau dan akses yang lebih setara. Tanpa keterlibatan publik, visi besar mudah menjadi slogan yang tidak terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Dari pertukaran gagasan menuju hasil yang terukur
Kolaborasi antarkota akan bernilai bila pengetahuan yang dibagikan berubah menjadi tindakan lokal. Dalam pengelolaan sampah, misalnya, proporsi rumah tangga yang memilah sampah meningkat dari 6 persen pada Mei menjadi hampir 35 persen pada akhir Oktober 2026. Kenaikan ini menunjukkan bahwa perubahan kebiasaan warga dapat menjadi bagian nyata dari ketahanan kota. Jakarta menargetkan pemilahan sampah dari sumber mencapai 100 persen dan tingkat daur ulang 38 persen. Target itu menuntut layanan pengumpulan dan pengolahan yang konsisten, bukan sekadar imbauan kepada rumah tangga. Pertemuan CityNet memberi ruang bagi kota-kota untuk berbagi pengalaman mengenai sampah, transportasi, dan ketahanan iklim. Namun, ukuran keberhasilannya bukan jumlah pertemuan, melainkan apakah praktik yang dipelajari dapat disesuaikan, dijalankan, dan dirasakan warga. Visi kota 2045 hanya akan kredibel jika pemerintah membuka ruang partisipasi sejak perencanaan hingga pemeliharaan. Kota masa depan tidak dibangun untuk masyarakat tanpa masyarakat: kolaborasi harus menjadi cara kerja, bukan acara seremonial.
