Keluhan yang berawal dari segelas minuman
Harga jajanan viral adalah lonjakan perhatian publik terhadap biaya makanan yang dianggap tak wajar, terutama ketika harga tidak diumumkan sebelum pembelian dan keluhan menyebar cepat melalui media sosial. Di Malioboro, seorang wisatawan mengunggah pengalaman membayar Rp40 ribu untuk dua gelas es jeruk, sementara siomay dan ketoprak yang dipesannya berjumlah Rp25 ribu. Es jeruk Malioboro itu dihargai Rp20 ribu per gelas tanpa daftar harga yang dapat diperiksa sejak awal. Wisatawan tersebut mengaku semula mengira angka Rp20 ribu adalah total untuk dua gelas. Ketika minuman sudah dibuat, ia akhirnya menerima pesanan dan membayar tagihan yang lebih besar dari perkiraannya. Cerita itu menyebar di media sosial dan memicu kembali sorotan terhadap praktik nuthuk harga di kawasan wisata. Masalahnya bukan sekadar nominal, melainkan pembeli tidak memperoleh informasi yang cukup untuk menyetujui transaksi dengan sadar.

Sweeping perlu diikuti kepastian aturan
Respons cepat pemerintah daerah penting, tetapi sweeping tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menginstruksikan Satpol PP menelusuri laporan dan mencari pedagang yang diduga mematok harga tidak wajar. Ia menyampaikan arahan itu di Kompleks Kepatihan pada Selasa, 27 Oktober 2026. Menurut dugaan awalnya, penjual yang dikeluhkan merupakan pedagang kaki lima, bukan warung permanen. Hasto juga mengingatkan bahwa harga PKL belum diatur secara spesifik melalui peraturan daerah atau peraturan wali kota, meski tetap ada batas kepatutan. Ia menyebut informasi harga yang pernah dipasang di warung sekitar satu setengah tahun sebelumnya dinilai berhasil mencegah masalah serupa. Fakta ini menunjukkan celah kebijakan: regulasi harga pedagang belum cukup jelas untuk PKL, sementara wisatawan tetap membutuhkan pegangan sebelum memesan.
Daftar harga dan kanal aduan harus bekerja
Langkah yang lebih berguna daripada sekadar merespons kasus viral adalah membuat transparansi harga makanan menjadi kebiasaan yang bisa diawasi. Pemkot Yogyakarta berencana kembali mewajibkan pedagang memasang daftar harga dan menyediakan nomor layanan darurat atau WhatsApp agar wisatawan dapat melapor secara langsung.






