Arah kebijakan: pesantren sebagai penggerak sosial
Pemberdayaan pesantren adalah upaya kebijakan untuk menguatkan peran pondok pesantren dalam pendidikan dan pembangunan sosial kemasyarakatan melalui dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan umat. Pemprov Banten kini menyiapkan dan mematangkan Pergub pesantren sebagai tindak lanjut atas peraturan daerah tentang pondok pesantren, dengan fokus pada pembangunan sosial. Gubernur Andra Soni menyampaikan hal itu setelah mengunjungi Pondok Pesantren Nailul Amanah Umat dan Al-Fathaniyah di Cipocok Jaya, Kota Serang, pada Kamis, dalam rangkaian Hari Santri Nasional. Arah ini patut dibaca sebagai pengakuan bahwa pesantren bukan hanya tempat belajar agama. Jika kebijakannya dirancang dengan tepat, pesantren dapat menjadi bagian dari jawaban atas kebutuhan pendidikan, pembinaan, dan penguatan kehidupan masyarakat.
Dari pengakuan menuju dukungan yang berdampak
Andra Soni menyebut pondok pesantren sebagai salah satu tulang punggung pembangunan Banten, terutama bila terus didampingi dan diberdayakan sebagai lembaga pendidikan. Penilaian itu memberi dasar bagi arah Pergub, tetapi pengakuan saja belum cukup: nilai kebijakan akan terlihat dari apakah dukungan benar-benar memperkuat kapasitas pesantren dan membuka manfaat bagi santri serta masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, gubernur berdiskusi dengan para pengasuh untuk mengoptimalkan potensi pesantren di Banten dan meminta masukan mengenai pengelolaannya. Pemerintah juga menyerahkan paket sembako bagi santri serta bantuan operasional untuk pondok pesantren. Bantuan itu menjadi langkah langsung, sementara Pergub yang masih dimatangkan diharapkan memberi arah program yang lebih terencana. Karena rancangan dan cakupannya belum dirinci, belum tepat menyimpulkan bentuk dukungan lain yang akan diatur.
Pengembangan santri dan ekonomi keumatan
Pembahasan kebijakan juga bersinggungan dengan pengembangan sumber daya manusia. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Fathaniyah, K.H. Matin Syarqowi, mengatakan diskusi bersama gubernur membahas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pengembangan SDM untuk menghadapi tantangan ke depan. Ia menilai pesantren memiliki model pendidikan yang terjangkau dengan kualitas SDM yang terjamin. Sementara itu, K.H. Jamaludin dari Pondok Pesantren Nailul Amanah Umat mengapresiasi rencana pemberdayaan dan berharap program ekonomi keumatan membantu santri menjadi penerus para alim ulama. Dua pandangan ini menunjukkan cakupan yang diharapkan kalangan pesantren: bukan hanya dukungan kelembagaan, tetapi juga peningkatan kemampuan santri dan peluang berkontribusi bagi masyarakat. Namun, keterangan yang tersedia belum menetapkan program atau sasaran teknisnya.
Uji keberhasilan ada pada proses dan tindak lanjut
Pergub ini masih dalam tahap pematangan, dan pemerintah menyatakan diskusi akan dilanjutkan bersama tokoh serta alim ulama agar kebijakan berdampak positif bagi perkembangan umat di Banten. Pertemuan di Kota Serang juga ditutup dengan diskusi lanjutan dan ramah tamah bersama para kiai serta santri. Pelibatan pengasuh pesantren merupakan langkah yang tepat: aturan yang disusun tanpa mendengar kebutuhan lembaga berisiko berhenti sebagai dokumen administratif. Karena itu, konsultasi sebaiknya berujung pada tujuan dan bentuk dukungan yang jelas, sekaligus memberi ruang bagi keragaman kondisi pesantren. Kesimpulannya, arah pemberdayaan pesantren Banten sudah menempatkan pembangunan sosial, pengembangan SDM, dan ekonomi keumatan sebagai perhatian. Kini tantangannya ialah memastikan rancangan Pergub diterjemahkan menjadi kebijakan yang relevan dan manfaatnya dapat dirasakan santri serta masyarakat.






