Masukan lapangan harus menentukan penataan
Penataan Kampung Tua adalah proses menetapkan batas, status lahan, dan pemanfaatan kawasan dengan bertumpu pada kondisi nyata serta kebutuhan warga yang telah lama tinggal di sana. Karena itu, aspirasi warga Batam tidak boleh berhenti sebagai catatan pertemuan: masukan mereka semestinya menjadi dasar keputusan yang memberi kepastian hukum sekaligus mencegah persoalan pertanahan berlarut.
Pada Rabu, 18 November 2026, Pansus DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Kampung Tua mendatangi Kampung Tengah Batu Besar dan Kampung Jabi di Kecamatan Nongsa untuk berdialog dengan masyarakat. Peninjauan lapangan merupakan bagian dari pembahasan regulasi, sebab data administrasi saja belum cukup menggambarkan batas dan kondisi kawasan yang dipersoalkan warga.
Langkah turun langsung ini patut dinilai dari tindak lanjutnya. Tanpa pencatatan yang terbuka dan koordinasi antarlembaga, dialog berisiko menjadi agenda seremonial, sementara ketidakjelasan yang memengaruhi kehidupan warga tetap bertahan.
Batas dan status lahan menjadi pokok persoalan
Di Kampung Tengah Batu Besar, pansus mendengar masukan warga dan tokoh masyarakat mengenai penataan kampung. Di Kampung Jabi, warga menunjukkan sejumlah titik yang berkaitan dengan kondisi kawasan, batas wilayah, serta status dan pemanfaatan lahan. Dengan demikian, batas Kampung Tua bukan soal garis di peta semata: kepastian batas berkaitan langsung dengan penguasaan tanah dan ruang hidup masyarakat.
Ketua Pansus Muhammad Yunus menyebut warga menyampaikan persoalan titik batas dan lahan di dalam kawasan kampung tua yang telah dialokasikan kepada pihak swasta. Ia juga menekankan perlunya memetakan aset pemerintah—termasuk jalan, drainase, sekolah, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum—agar statusnya diperhitungkan dalam penataan.
Pansus perlu menguji luas kawasan, titik batas, kepemilikan dan penguasaan tanah, serta keterangan instansi yang berwenang sebelum merumuskan aturan. Rancangan yang hanya merapikan dokumen tanpa menyelesaikan ketidakjelasan di lapangan tidak akan memberi kepastian yang dijanjikan kepada warga.
Reses memperluas saluran aspirasi
Di luar pembahasan kampung tua, reses Tanjung Sengkuang menjadi saluran lain bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan sehari-hari. Anggota DPRD Kota Batam Muhammad Yunus Muda menggelar reses masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 pada Senin malam, 16 November, di RW 01, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar.
Warga menyampaikan masukan mengenai infrastruktur lingkungan, fasilitas umum, pelayanan masyarakat, dan persoalan sosial. Pertemuan itu dihadiri lurah, tokoh masyarakat, serta perwakilan Karang Taruna. Kehadiran berbagai unsur penting, tetapi ukuran keberhasilannya tetap apakah masukan tersebut masuk ke pembahasan dan perencanaan program, bukan sekadar terdokumentasi.
Kebutuhan seperti jalan lingkungan atau fasilitas umum terasa langsung dalam keseharian warga. Karena itu, aspirasi dari reses perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku dan disampaikan kembali dengan jelas kepada masyarakat, termasuk bila suatu usulan belum dapat dipenuhi.
Kepastian dan tindak lanjut menentukan hasil
Dua jalur penyerapan aspirasi ini membawa tuntutan yang saling melengkapi: warga kampung tua membutuhkan kejelasan batas serta status tanah, sementara warga Tanjung Sengkuang meminta perhatian terhadap infrastruktur, layanan, dan kebutuhan sosial. Tugas DPRD Kota Batam bukan hanya menghimpun daftar permintaan, melainkan menjelaskan bagaimana masukan itu dipertimbangkan dan siapa yang bertanggung jawab menindaklanjutinya.
Pansus menyatakan persoalan batas dan lahan akan didalami serta dikoordinasikan dengan instansi terkait. Hasil peninjauan dan aspirasi warga selanjutnya menjadi bahan pembahasan untuk menyempurnakan Ranperda Penataan Kampung Tua. Harapannya, aturan memberi kepastian hukum bagi warga sambil memperhitungkan aset pemerintah dan kepentingan pembangunan daerah.
Kesimpulannya, mutu kebijakan akan ditentukan oleh keberanian menuntaskan persoalan konkret, bukan banyaknya pertemuan. Pemetaan yang jelas, pembahasan yang melibatkan warga, dan tindak lanjut yang dapat dipantau adalah syarat agar aspirasi berubah menjadi manfaat nyata.






