Biaya Logistik 30 Persen: Penghambat Pertumbuhan yang Terus Diabaikan
Biaya logistik tinggi adalah kondisi ketika ongkos transportasi, distribusi, dan pengiriman barang mengambil porsi tidak wajar dalam harga produk, sehingga menurunkan daya saing pelaku usaha, membuat investasi kurang menarik, dan akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan daerah. Di Sumatra Utara, masalah ini sudah mencapai titik yang mengganggu, tetapi selama konektivitas infrastruktur daerah belum menjadi prioritas nyata, dunia usaha akan terus menanggung biaya yang tidak efisien. Fakta bahwa biaya logistik disebut mencapai sekitar 30 persen dari komponen harga produk menunjukkan bahwa rantai pasok bukan sekadar urusan teknis, melainkan penghambat struktural yang menggerus pertumbuhan ekonomi Sumatra Utara dan menahan UMKM untuk naik kelas.
Konektivitas Buruk: Daya Saing Runtuh, Daerah Jadi Penonton
Ketua Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara mengungkapkan secara blak-blakan bahwa kualitas jalan provinsi dan kabupaten/kota yang buruk langsung memicu biaya logistik tinggi, hingga sekitar 30 persen dalam harga produk. Konsekuensinya jelas: produk lokal sulit bersaing karena komponen ongkos angkut dan distribusi terlalu besar dibandingkan pesaing dari wilayah yang infrastrukturnya lebih rapi. Dunia usaha yang mengandalkan margin tipis akhirnya “menjadi penonton di daerah sendiri” karena kalah harga sebelum bicara kualitas. Ketimpangan konektivitas juga membuat pertumbuhan ekonomi Sumatra Utara terkonsentrasi di kawasan Medan dan Pantai Timur, sementara Pantai Barat, Tapanuli, dan Kepulauan Nias tertinggal dengan persoalan infrastruktur dan akses pasar. Selama jalur produksi ke pelabuhan, bandara, dan tol tidak mulus, potensi sawit, karet, kopi, kakao, hingga pariwisata hanya akan tampil di atas kertas, bukan di neraca keuntungan pelaku usaha.
Kolaborasi Pemerintah–Bisnis: APBD 40 Persen untuk Infrastruktur, Cukupkah?
Pemerintah provinsi menyatakan 40 persen APBD Sumut diarahkan ke infrastruktur, sejalan dengan kewajiban dari pemerintah pusat. Angka ini tampak besar, tetapi pertanyaannya: apakah belanja tersebut benar-benar menjawab titik lemah konektivitas infrastruktur daerah yang membuat biaya logistik tinggi? Penjabat Sekdaprov Timur Tumanggor menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan kolaborasi dengan Kadin serta pelaku usaha di dalamnya. Ini hal yang tepat, karena pelaku usaha yang setiap hari merasakan kerusakan jalan, hambatan perizinan, dan distribusi tersendat tahu persis mana ruas yang harus diperbaiki lebih dulu. Tanpa masukan tajam dari dunia bisnis, belanja infrastruktur berisiko hanya memoles kawasan yang sudah maju, bukannya menembus kantong-kantong produksi yang tertinggal. Kolaborasi pemerintah bisnis harus diubah dari slogan menjadi mekanisme yang mengikat: forum rutin, peta prioritas, dan indikator penurunan biaya logistik yang terukur.
Hilirisasi, UMKM, dan Investasi: Konektivitas sebagai Syarat, Bukan Bonus
Sumut memiliki modal besar: sektor perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, industri pengolahan, KEK Sei Mangkei, pelabuhan Kuala Tanjung, bandara internasional, tol antarkota, dan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas. Pertumbuhan ekonomi Sumut triwulan II tercatat 5,06 persen dan meningkat dari triwulan sebelumnya, tetapi laju ini belum merata ke semua wilayah. Tanpa konektivitas yang efisien, hilirisasi hanya menjadi wacana karena pabrik pengolahan tidak akan betah menanggung biaya logistik tinggi untuk bahan baku dan distribusi produk. Pemerintah menyebut komitmen mempercepat investasi yang membuka lapangan kerja, transfer teknologi, dan kemitraan usaha besar–UMKM, serta menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi agar UMKM bisa menembus pasar global. Namun, di lapangan, UMKM dan nelayan masih kesulitan akses pembiayaan karena dianggap belum bankable, sementara skema kredit belum cukup sesuai dengan karakter usaha mereka. Tanpa jalan yang layak, jaringan logistik kuat, dan skema pembiayaan adaptif, ajakan UMKM naik kelas terdengar bagus tapi belum terasa kuat.
Menuju 2027: Konektivitas Terukur, Bukan Sekadar Agenda Seremonial
Memasuki 2027, Kadin Sumut menuntut kepastian investasi dan kemudahan perizinan agar pelaku usaha bisa mengambil peran lebih besar dalam pembangunan. Pemerintah mengharapkan hasil rapat pimpinan provinsi tidak berhenti di ruang sidang, tetapi menjadi program kerja terukur yang memperkuat konektivitas antarwilayah, memperluas akses pasar, mendorong hilirisasi, dan memperkokoh kemitraan pemerintah–dunia usaha di seluruh kabupaten/kota. Di sinilah garis besar solusi seharusnya: menjadikan penurunan porsi biaya logistik dalam harga produk sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan infrastruktur, bukan hanya panjang jalan yang dibangun. Tanpa ukuran ini, pertumbuhan ekonomi Sumatra Utara akan terus timpang, sementara pelaku usaha di daerah dengan konektivitas buruk tetap menunggu giliran. Jika pemerintah dan bisnis berani mengaitkan anggaran, perizinan, dan investasi dengan target penurunan biaya logistik, konektivitas infrastruktur daerah akan berubah dari hambatan menjadi kunci. Saat itu terjadi, pertumbuhan yang sekarang 5,06 persen punya peluang menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.
