Indeks membaik, tugas belum selesai
Satu Data Sumsel adalah upaya pemerintah daerah menyatukan dan membagipakaikan data antarinstansi agar keputusan publik bertumpu pada informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat digunakan bersama. Indeks Satu Data Indonesia Provinsi Sumatera Selatan mencapai 76,05 pada 2026, naik dari 28,47 pada 2024, ketika kategorinya masih sangat kurang; capaian terbaru masuk kategori baik. Kenaikan ini patut diapresiasi, tetapi angka indeks bukan tujuan akhir. Nilainya baru terasa ketika data rutin diperbarui, mudah dipertukarkan, dan benar-benar masuk ke dalam perencanaan serta pelayanan. Pada 27 Oktober 2026, Gubernur Herman Deru menyampaikan dorongan itu saat membuka rapat koordinasi komitmen bagi pakai data dan interoperabilitas Portal Satu Data Sumsel di Palembang. Pesannya tepat: jangan menunggu pimpinan bertanya untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan.
Data terpadu harus terasa bagi warga
Integrasi data daerah bukan proyek administrasi yang selesai setelah portal beroperasi. Manfaatnya seharusnya tampak dalam keputusan yang lebih sesuai kebutuhan masyarakat dan layanan publik yang tidak dibangun dari angka berbeda-beda di tiap instansi. Penguatan Portal Satu Data Sumsel diharapkan memperbaiki koordinasi dan pertukaran data antarperangkat daerah serta pemerintah kabupaten dan kota, sekaligus mengurangi perbedaan data antarinstansi. Sepanjang 2026, perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memasukkan 930 set data secara mandiri ke portal. Jumlah itu menunjukkan aktivitas pengisian, tetapi mutu, kelengkapan, dan kemutakhiran tetap menentukan kegunaannya. Portal tersebut juga telah terhubung dengan berbagai portal kementerian pusat dan dilengkapi peta tematik sektoral serta aplikasi pemantauan kinerja digital Menata Sumsel. Konektivitas baru bernilai jika data yang mengalir konsisten dan dapat dipakai untuk memperbaiki keputusan nyata.
Informasi resmi tak boleh tertinggal
Dorongan untuk aktif memperbarui data juga menyentuh persoalan komunikasi publik. Informasi di ruang digital kerap mendahului penjelasan resmi pemerintah, sementara kabar keliru dapat menyebar sebelum data terverifikasi sampai kepada masyarakat. Karena itu, data resmi pemerintah tidak cukup disimpan di portal atau disajikan hanya ketika diminta. Herman Deru meminta pengelola data menyuplai informasi kepada kepala daerah secara proaktif agar kebijakan dapat dibuat berdasarkan kondisi lapangan. Ia juga menegaskan bahwa upaya pemerintah akan sia-sia bila penyampaian data resmi kalah cepat dari isu di media sosial. Ini bukan alasan untuk mengorbankan ketelitian demi kecepatan. Pemerintah perlu menyajikan informasi yang valid, terukur, dan mudah dipahami dengan tempo yang sepadan dengan arus percakapan publik. Tanpa itu, ruang kosong akan diisi spekulasi.
Ukur kemajuan lewat penggunaan
Peningkatan indeks dari 28,47 menjadi 76,05 menandakan kemajuan tata kelola, tetapi keberhasilan berikutnya harus dinilai dari seberapa konsisten data dipelihara dan digunakan. Kebijakan berbasis data tidak lahir dari angka indeks semata: setiap perangkat daerah perlu memperbarui informasi sesuai bidang tugasnya, sementara koordinasi memastikan data antarinstansi dapat dipertemukan. Rapat koordinasi juga membahas penyelarasan tata kelola dengan regulasi nasional, sinkronisasi kinerja dan anggaran untuk portal serta server, keamanan siber dan integrasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, serta pemantauan indeks strategis daerah. Semua itu penting, namun hasil akhirnya tetap harus terlihat pada keputusan yang lebih tepat dan informasi publik yang lebih dapat dipercaya. Sumsel telah menunjukkan lompatan yang berarti; tantangannya kini ialah menjaga agar pembaruan aktif dan penyampaian data resmi menjadi kebiasaan kerja, bukan respons sesaat.
