Kepastian kerja bagi ribuan pegawai
PPPK paruh waktu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang menjalankan tugas pelayanan publik secara paruh waktu, dengan keberlanjutan kerja bergantung pada perjanjian yang berlaku. Pemkab Sidoarjo memperpanjang perjanjian kerja 3.794 pegawai dalam apel akbar di Lapangan Timur GOR Delta pada Senin, 2 November 2026. Langkah ini memberi kepastian kerja yang penting bagi pegawai dan menjaga layanan publik tetap ditopang tenaga yang sudah menjalankan tugasnya. Namun, perpanjangan kontrak PPPK Sidoarjo bukan jawaban lengkap atas persoalan kesejahteraan: status kerja yang berlanjut perlu diikuti penghargaan yang sepadan. Pemkab menyebut penataan kepegawaian ini bagian dari upaya membangun sistem yang lebih tertib, akuntabel, dan berbasis kompetensi. Itu alasan yang masuk akal, tetapi ukuran keberhasilannya juga harus terlihat dalam kepastian hak dan mutu layanan yang dirasakan masyarakat.
Pj Sekretaris Daerah Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman, mengingatkan bahwa PPPK paruh waktu bukan pelengkap ASN, melainkan bagian dari wajah pelayanan daerah. Pesan itu tepat, tetapi tuntutan profesionalisme seharusnya berjalan beriringan dengan kepastian dan dukungan yang memadai. Perpanjangan kontrak membuka ruang bagi pegawai untuk terus bekerja, sementara masyarakat mendapat manfaat dari kesinambungan layanan. Tantangannya, komitmen tersebut tidak berhenti pada seruan agar pegawai meningkatkan kinerja. Jika pemerintah mengandalkan kontribusi mereka dalam layanan sehari-hari, kebijakan kepegawaian juga perlu menunjukkan bahwa kontribusi itu dihargai.
Rencana kesejahteraan masih harus dibuktikan
Pemkab Sidoarjo menyatakan rencana peningkatan kesejahteraan PPPK paruh waktu telah dimasukkan dalam Rancangan APBD 2027. Ini sinyal yang patut diapresiasi, tetapi belum sama dengan kebijakan yang sudah pasti berlaku. Rancangan anggaran masih dibahas, dan belum ada kepastian tentang bentuk maupun besaran peningkatan yang akan diterima. Realisasinya akan bergantung pada hasil pembahasan serta kemampuan keuangan daerah. Karena itu, pegawai dan publik sebaiknya menilai komitmen ini dari keputusan anggaran final, bukan dari pengumuman rencana semata. Keterbukaan tentang skema, penerima, dan waktu pelaksanaan akan membuat janji tersebut lebih terukur. Tanpa rincian itu, perpanjangan kerja memang memberi kelegaan, tetapi perbaikan kesejahteraan masih menjadi harapan.
Pemerintah daerah menghadapi kewajiban untuk menyeimbangkan kemampuan fiskal dengan kebutuhan tenaga kerja yang menjaga layanan publik. Pertimbangan itu sah, tetapi seharusnya menjadi dasar untuk menyusun tahapan yang jelas, bukan alasan agar peningkatan kesejahteraan terus tertunda. Para kepala organisasi perangkat daerah juga diminta membina pegawai agar mampu menjalankan tanggung jawab masing-masing. Pembinaan dapat memperkuat kualitas kerja, tetapi tidak menggantikan dukungan material. Bagi ribuan pegawai, keputusan APBD berikutnya akan menjadi ujian nyata: apakah pengakuan atas peran mereka diterjemahkan menjadi langkah yang bisa dirasakan, atau berhenti sebagai komitmen dalam pidato.
Deli Serdang memberi contoh yang lebih konkret
Perbandingan dengan Deli Serdang menunjukkan bagaimana dukungan kesejahteraan dapat dirumuskan lebih langsung. Sejak Agustus 2026, kabupaten itu memberikan tambahan penghasilan guru dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu kepada 2.717 penerima, masing-masing Rp500.000 per bulan di luar gaji. Penerima mencakup guru dan operator di jenjang TK, SD, SMP, serta Sanggar Kegiatan Belajar. Setelah potongan PPh Pasal 21 sebesar 5 persen atau Rp25.000, jumlah yang diterima adalah Rp475.000 per orang setiap bulan. Angka dan kelompok penerima yang jelas membuat manfaat kebijakan ini mudah dipahami. Dukungan tersebut juga mencerminkan pengakuan bahwa tenaga pendidikan dan kependidikan ikut menopang layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat.
Alokasi keseluruhan di Deli Serdang mencapai Rp1.358.500.000 setiap bulan sebelum pajak, dengan potongan PPh Pasal 21 sebesar Rp67.925.000. Kebijakan itu bukan bukti bahwa satu daerah dapat menyalin kebijakan daerah lain tanpa mempertimbangkan kondisi anggaran dan cakupan pegawai. Namun, contoh tersebut memperlihatkan nilai penting dari kejelasan: siapa yang menerima, berapa besar tambahan, dan kapan mulai diberikan. Sidoarjo memiliki kelompok PPPK paruh waktu yang jauh lebih besar dan masih membahas anggaran, sehingga bentuk kebijakannya mungkin berbeda. Meski begitu, perbandingan ini memberi tolok ukur yang berguna bagi pembahasan publik: rencana kesejahteraan akan lebih meyakinkan jika disertai rincian dan jadwal.
Janji kesejahteraan perlu berujung pada keputusan
Perpanjangan kontrak 3.794 PPPK paruh waktu di Sidoarjo adalah langkah penting untuk menjaga keberlanjutan kerja dan layanan publik. Rencana peningkatan kesejahteraan dalam Rancangan APBD 2027 memberi alasan untuk berharap, tetapi kepastian baru hadir setelah pembahasan anggaran menghasilkan bentuk kebijakan yang nyata. Deli Serdang menunjukkan bahwa tambahan penghasilan dapat ditetapkan dengan penerima, nilai, dan waktu pelaksanaan yang terang. Sidoarjo tidak harus meniru skema tersebut, tetapi patut belajar dari transparansinya. Pada akhirnya, kesejahteraan PPPK bukan tambahan yang terpisah dari mutu pelayanan: pegawai yang dihargai memiliki dasar lebih kuat untuk bekerja profesional. Ukuran komitmen pemerintah daerah bukan hanya perpanjangan kontrak, melainkan apakah janji peningkatan itu benar-benar sampai kepada pegawai.
