Pengawasan MBG harus menjangkau seluruh proses
Pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah rangkaian pemeriksaan atas ketepatan penerima, keamanan pengolahan, dan penyaluran makanan agar manfaatnya sampai kepada anak-anak secara aman. Karena itu, keberhasilan tidak cukup diukur dari makanan yang tiba di sekolah; mutu pelaksanaan di setiap tahap sama pentingnya. Pada Kamis (12/11/2026), Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Deddy Abdul Hamid, selaku Ketua Satgas MBG, memimpin rapat koordinasi dengan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ruang Berkah Kantor Bupati. Rapat ini patut dibaca sebagai pengingat bahwa program yang menyentuh kebutuhan dan kesehatan anak memerlukan kendali operasional yang nyata, bukan sebatas laporan penyaluran. Satgas, SPPG, mitra, serta pemerintah kecamatan dan desa perlu menyelaraskan tugas agar masalah dapat dikenali sebelum mengganggu layanan.
Kepala SPPG bersama petugas gizi diminta mengawasi seluruh alur, mulai dari pemeriksaan bahan baku yang diterima, proses pengolahan, hingga distribusi ke sekolah. Cakupan ini penting: celah pada satu tahap saja dapat berpengaruh pada makanan yang diterima peserta didik. Pengawasan program MBG juga menuntut komunikasi rutin antara pengelola SPPG dan mitra, dengan pembagian tanggung jawab yang jelas. Tanpa itu, koordinasi berisiko menjadi formalitas dan tindak lanjut lapangan terlambat.

Data penerima perlu cocok dengan kondisi lapangan
Ketidaksesuaian jumlah penerima manfaat antara catatan aplikasi dan keadaan faktual menjadi salah satu pemicu evaluasi. Masalah ini bukan sekadar urusan administrasi: sumber melaporkan bahwa perbedaan tersebut berdampak pada penyesuaian jumlah relawan. Jika data penerima MBG tidak akurat, perencanaan layanan pun berisiko meleset dari kebutuhan yang sebenarnya. Karena itu, pembenahan data harus diperlakukan sebagai bagian inti dari mutu program, bukan pekerjaan pelengkap setelah makanan dibagikan.
Korwil SPPG diminta segera berkoordinasi dengan pimpinan untuk menuntaskan persoalan, termasuk memvalidasi data B3 dan menyesuaikan data siswa dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Langkah ini memberi arah tindak lanjut yang konkret: cocokkan catatan, verifikasi penerima, lalu selaraskan kebutuhan pelayanan. Ketepatan data membantu menjaga sasaran program sekaligus memberi dasar yang lebih jelas bagi pengaturan pelaksanaan. Evaluasi daerah akan berarti jika hasil pencocokan data benar-benar ditindaklanjuti, bukan berhenti sebagai kesepakatan rapat.
Kebersihan dapur dan kepatuhan SOP tak bisa ditawar
Satgas meminta seluruh SPPG memastikan sanitasi dan kebersihan lingkungan dapur memenuhi standar keamanan pangan. Kebersihan dapur MBG bukan urusan tampilan, melainkan perlindungan dasar bagi penerima manfaat. Pemeriksaan bahan baku, disiplin selama pengolahan, dan kebersihan area kerja perlu dijalankan sebagai satu rangkaian. Jika pengawasan hanya berfokus pada hasil akhir, risiko pada proses sebelumnya bisa luput dari perhatian.
Seluruh pelaksana dan mitra juga diminta menaati ketentuan serta SOP dapur SPPG. Penegasan SOP harus diikuti pengawasan yang konsisten oleh kepala SPPG dan petugas gizi, disertai komunikasi intensif dengan mitra agar pembagian tugas tidak kabur. Satgas mendorong semua unsur menindaklanjuti hasil evaluasi dan kesepakatan rapat. Ukuran pembenahan pada akhirnya bukan banyaknya arahan, melainkan disiplin menjalankan prosedur, ketepatan data, dan pengawasan distribusi sampai makanan tiba di sekolah. Tiga fokus ini menentukan apakah program berjalan tertib, aman, dan benar-benar memberi manfaat kepada peserta didik.






