Dari lintasan tanah menjadi akses beraspal
Jalan Kebun Pekanbaru adalah akses permukiman di Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tuah Madani, yang sebelumnya berupa lintasan tanah dan kini telah diaspal melalui program Inpres Jalan Daerah. Perubahan ini bukan sekadar pergantian permukaan jalan: bagi warga, ia menandai berakhirnya penantian yang berlangsung sekitar 15 tahun. Selama bertahun-tahun, jalan yang juga dikenal sebagai Jalan Sepakat hanya mendapat pengerasan dan pemerataan tanah untuk menopang perjalanan sehari-hari. Karena itu, kabar aspal Jalan Tuah Madani penting dilihat sebagai pemenuhan kebutuhan dasar yang lama tertunda, bukan hanya proyek fisik yang selesai dikerjakan. Warga akhirnya memperoleh akses yang lebih layak, sementara pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan perhatian terhadap jalan permukiman tidak baru muncul setelah penantian belasan tahun.

Lima belas tahun usulan, satu perubahan nyata
Panjang penantian warga terlihat dari pengalaman Evi, yang mengatakan pengaspalan telah berulang kali diajukan tanpa hasil hingga tahun ini. Ia menyebut, “Sudah 15 tahun kita di Jalan Kebun ini, bahkan kita sudah sering mengajukan pengaspalan tapi tidak ada realisasi. Tahun ini benar-benar diaspal.” Ungkapan syukur warga dapat dimengerti, tetapi kisah tersebut juga memperlihatkan celah dalam penentuan prioritas jalan Pekanbaru: kebutuhan yang terus disuarakan semestinya tidak menunggu bertahun-tahun untuk ditangani. Sebelumnya, warga mengandalkan pengerasan tanah untuk menunjang aktivitas transportasi sehari-hari. Kini pengaspalan menghadirkan perubahan yang konkret bagi akses lingkungan mereka. Namun, keberhasilan satu proyek tidak menghapus pertanyaan yang lebih luas tentang berapa banyak ruas permukiman lain yang masih menunggu perbaikan serupa.

Peran program Inpres dalam merealisasikan pembangunan
Pembangunan Jalan Kebun ditinjau langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar pada Senin, 2 November 2026. Kehadiran keduanya menegaskan perhatian pemerintah kota terhadap proyek ini, tetapi realisasinya juga ditopang pemerintah pusat melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD), dengan dukungan APBN. Skema program Inpres jalan menjadi penting ketika kebutuhan infrastruktur daerah sulit terwujud hanya melalui usulan yang berulang. IJD dirancang untuk mempercepat peningkatan kelayakan jalan daerah, dan kasus Jalan Kebun menunjukkan bagaimana dukungan lintas tingkat pemerintahan dapat mengubah lintasan tanah menjadi jalan beraspal. Meski begitu, program tidak seharusnya dipandang sebagai pengganti perencanaan daerah yang konsisten; ia lebih tepat menjadi pengungkit agar kebutuhan warga yang telah lama diketahui akhirnya mendapat jawaban.

Penantian berakhir, tuntutan pemerataan tetap ada
Pengaspalan Jalan Kebun adalah kabar baik yang layak dirayakan, terutama oleh warga yang selama sekitar 15 tahun hidup dengan akses tanah dan pengerasan sementara. Namun, ukuran keberhasilan pembangunan jalan bukan hanya satu ruas yang akhirnya selesai; yang juga penting ialah apakah kebutuhan serupa bisa dikenali dan ditangani tanpa membuat warga menunggu selama itu. Pemerintah kota dan pusat telah menunjukkan bahwa kolaborasi melalui IJD dapat menghadirkan hasil nyata. Kini, pengalaman ini semestinya menjadi pengingat bahwa aspirasi warga perlu diterjemahkan menjadi prioritas infrastruktur yang lebih tanggap. Jalan Kebun membuktikan program Inpres dapat membuka jalan menuju perubahan, tetapi pemerataan akses tetap menjadi pekerjaan yang tidak boleh berhenti pada satu proyek.






