Pertumbuhan Tinggi Bukan Berarti Sejahtera: Masalah Utama Ada di Distribusi
Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah kondisi ketika kenaikan output dan pendapatan nasional benar-benar diikuti meluasnya kesempatan kerja, meningkatnya daya beli kelas menengah, serta membaiknya distribusi pendapatan masyarakat sehingga kemajuan makro tidak hanya dinikmati segelintir pelaku ekonomi tetapi terasa langsung oleh rumah tangga biasa di seluruh lapisan sosial.
Pertumbuhan produk domestik bruto yang stabil di kisaran 5 persen sering dipuji sebagai prestasi, tetapi pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan sisi gelapnya: ketimpangan ekonomi Indonesia tidak otomatis membaik. Pertanyaannya sederhana: jika ekonomi tumbuh, mengapa banyak keluarga masih kesulitan mencari pekerjaan layak dan menutup biaya hidup? Jawabannya terletak pada distribusi pendapatan masyarakat dan komposisi sektor yang mendorong pertumbuhan. Ketika pertumbuhan lebih digerakkan sektor yang menyerap sedikit tenaga kerja, spillover terhadap kesejahteraan publik melemah. Di titik ini, mengejar angka PDB tanpa membenahi distribusi pendapatan adalah strategi yang salah arah.
Sektor Non Tradable Menguat, Sektor Produktif Tertinggal
Penguatan sektor produktif dan industri seharusnya menjadi jantung strategi pembangunan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Aktivitas ekonomi kini relatif lebih banyak ditopang sektor non tradable seperti informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta pengadaan listrik dan gas. Sementara itu, sektor tradable yang selama ini berperan besar terhadap PDB sekaligus menyerap tenaga kerja tumbuh di bawah rata-rata nasional.
Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan efek pengganda yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Di satu sisi, data makro terlihat baik; di sisi lain, banyak orang tetap sulit memperoleh pekerjaan produktif dan berpendapatan memadai. Ini artinya sumber pertumbuhan keliru: kita mengandalkan sektor yang lebih padat modal dan teknologi, tetapi miskin serapan tenaga kerja. Tanpa agenda industrialisasi yang jelas dan terarah, ketimpangan ekonomi Indonesia akan mengeras. Seperti ditegaskan Esther Sri Astuti, agenda industrialisasi perlu kembali ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan ekonomi.
Mengapa Daya Beli Kelas Menengah ke Bawah Adalah Barometer Sebenarnya
Pertumbuhan ekonomi inklusif tidak mungkin tercapai jika daya beli kelas menengah ke bawah melemah. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan, dengan kontribusi 2,67 persen terhadap kinerja ekonomi yang mencapai 5,29 persen secara tahunan. Namun, pada kuartal kedua, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 5,06 persen, melambat dari 5,52 persen pada kuartal pertama.
Menurut M Rizal Taufikurahman, daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, adalah kunci untuk menjaga kinerja pertumbuhan pada semester kedua. Pernyataan ini lebih dari sekadar catatan teknis; ini kritik halus terhadap strategi yang terlalu bergantung pada investasi dan belanja pemerintah ketika konsumsi melemah. Memaksa konsumsi tumbuh tanpa perbaikan pendapatan membuat rumah tangga terjebak: mereka menggerus tabungan atau menambah utang. Dengan kata lain, jika pemerintah mengabaikan daya beli kelas menengah dan kelompok rentan, pertumbuhan hanya berdiri di atas pondasi rapuh.
Distribusi Pendapatan Lebih Penting daripada Angka PDB
Gagasan bahwa “pertumbuhan ekonomi tinggi penting, tapi lebih penting lagi distribusi pendapatan dan memperbaiki ketimpangan ekonomi” bukan slogan kosong. Ketimpangan ekonomi Indonesia tidak akan membaik selama kebijakan hanya mengincar nilai investasi dan angka PDB, tanpa menilai berapa banyak tenaga kerja yang diserap, seberapa besar penggunaan input domestik, dan berapa nilai tambah yang tinggal di dalam negeri.
Investasi besar yang minim keterkaitan dengan industri domestik, menggunakan sedikit tenaga kerja, dan menciptakan nilai tambah terbatas adalah contoh pertumbuhan yang semu. Sementara itu, kebijakan yang menekan biaya hidup, mengendalikan inflasi pangan, memberikan bantuan tepat sasaran, serta memperkuat UMKM dapat memperbaiki distribusi pendapatan dan daya beli kelas menengah. Di sinilah tolok ukur keberhasilan seharusnya bergeser: dari takjub pada persentase PDB ke fokus pada seberapa banyak keluarga keluar dari kerentanan.
Membangun Ekonomi yang Benar-Benar Inklusif: Jalan ke Depan
Jika kita sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif adalah tujuan, maka agenda ke depan tidak bisa berhenti pada stimulus jangka pendek. Dukungan terhadap industri manufaktur perlu diperkuat melalui perbaikan iklim investasi produktif, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan penguatan daya saing industri domestik. Tanpa ini, sektor produktif dan industri akan terus tertinggal, dan pasar kerja formal tak mampu menyerap angkatan kerja baru yang terus bertambah.
Di level rumah tangga, strategi kebijakan harus menggabungkan stimulus jangka pendek dengan penguatan pendapatan agar konsumsi pulih secara lebih sehat dan berkelanjutan. Artinya, menekan pemutusan hubungan kerja, mendorong kenaikan upah riil, dan memperkuat usaha kecil bukan pelengkap, melainkan inti kebijakan. Kesimpulannya tegas: tanpa distribusi pendapatan yang lebih adil dan penguatan sektor produktif, pertumbuhan tinggi hanya akan memperlebar jurang antara angka makro yang indah dan realitas keseharian yang pahit.
