Kapal Perintis Bukan Sekadar Kapal dan Pelabuhan
Penambahan trayek kapal perintis Maluku adalah proses penataan layanan transportasi laut yang mencakup armada, jadwal, anggaran, dan kebutuhan nyata tiap pulau, sehingga tidak bisa dipandang sebagai urusan menambah pelabuhan singgah semata, melainkan keputusan menyeluruh yang memengaruhi konektivitas kepulauan dan kehidupan ekonomi, sosial, serta layanan dasar masyarakat di pulau-pulau terpencil. Di wilayah kepulauan yang luas seperti Maluku, kapal perintis menjadi urat nadi mobilitas orang, barang, dan layanan publik. Karena itu, setiap wacana menambah trayek harus berangkat dari kesadaran bahwa laut adalah “jalan raya” dan kapal adalah angkutan utama yang menghubungkan pulau dengan pulau. Menganggap persoalan ini sesederhana membangun infrastruktur pelabuhan baru sama saja dengan meremehkan kompleksitas operasional dan tanggung jawab negara terhadap warganya.
Geografi Kepulauan: Laut Sebagai Jalan Raya
Maluku adalah provinsi kepulauan dengan wilayah sangat luas dan jarak antarpulau yang tidak pendek; ada pelabuhan yang ditempuh berjam-jam bahkan berhari-hari. Dalam konteks ini, layanan transportasi laut bukan pelengkap, melainkan tulang punggung konektivitas kepulauan. Bagi masyarakat di pulau-pulau, laut adalah jalan raya dan kapal adalah angkutan utama yang menghubungkan pulau dengan pulau. Fakta geografis ini membuat desain trayek kapal perintis jauh lebih kompleks dibanding daerah yang bisa mengandalkan jaringan jalan darat. Menambah satu titik singgah dalam jaringan ini berarti mengubah waktu tempuh, pola distribusi barang, akses pendidikan dan kesehatan, sampai ritme ekonomi lokal. Aspirasi masyarakat agar kapal lebih sering masuk, pelabuhan baru disinggahi, dan trayek baru dibuka sangat masuk akal; namun tanpa memahami karakter wilayah, harapan tersebut mudah terjebak pada solusi teknis yang dangkal dan kurang efektif.
Empat Pangkalan, 18 Trayek, dan Dilema Menambah Rute
Saat ini terdapat empat pangkalan kapal perintis di Maluku—Ambon, Tual, Dobo, dan Saumlaki—yang melayani jaringan 18 trayek layanan transportasi laut ke berbagai pulau. Setiap trayek membutuhkan satu kapal yang menjalankan penugasan dengan rute dan jadwal tertentu. Di sinilah letak masalah ketika masyarakat mengusulkan penambahan pelabuhan singgah atau trayek baru: menambah trayek tidak cukup hanya dengan menambahkan nama pelabuhan. Jika jumlah kapal tetap sementara titik singgah terus ditambah, waktu pelayaran dalam satu voyage menjadi semakin panjang. Konsekuensinya, frekuensi kapal untuk tiap pulau turun dan waktu tunggu masyarakat menjadi lebih lama. Dilema ini sering luput dari pembahasan publik; padahal, kebijakan yang hanya mengejar banyaknya pelabuhan yang disinggahi berisiko membuat layanan sehari-hari justru terasa makin jauh bagi warga yang bergantung pada kapal perintis Maluku.
Anggaran, Armada, dan Kerumitan Layanan Perintis
Mengoperasikan satu kapal perintis memerlukan biaya besar: bahan bakar, awak kapal, operasional, pemeliharaan, perawatan mesin, docking, aspek keselamatan dan berbagai kebutuhan pelabuhan agar kapal tetap laik dan aman. Karena trayek perintis melayani wilayah yang secara komersial belum tentu menguntungkan, negara harus hadir melalui dukungan anggaran. Tambah kapal berarti tambah anggaran, dan menambah trayek tanpa tambahan kapal adalah kompromi yang menurunkan kualitas layanan. Pemerintah pusat saat ini menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, tetapi efisiensi di wilayah kontinental tidak bisa disamakan dengan wilayah kepulauan. Ketika pelayanan kapal dikurangi, dampaknya langsung terasa pada mobilitas, harga kebutuhan pokok, hasil produksi masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Karena itu, pembenahan layanan kapal perintis di Maluku harus dilakukan menyeluruh, dengan mempertimbangkan ketersediaan armada, pengaturan jadwal, waktu tempuh dan frekuensi layanan.
APBN 2027 dan Tanggung Jawab Kolektif Masyarakat Kepulauan
Dorongan agar APBN Tahun Anggaran 2027 memperkuat layanan kapal perintis Maluku bukan sekadar lobi anggaran, melainkan upaya menegaskan kembali hak warga pulau atas konektivitas yang layak. 18 trayek yang sudah ada perlu dimaksimalkan pelayanannya, lalu dievaluasi pulau mana yang belum terlayani memadai, seperti kebutuhan masyarakat, jarak dan akses transportasinya. Kalau berdasarkan evaluasi dibutuhkan trayek baru, perjuangan harus mencakup tambahan armada dan dukungan anggaran sehingga menjadi satu paket: tambah trayek, tambah kapal, tambah frekuensi, tambah dukungan anggaran. Anggota DPRD Maluku menegaskan bahwa persoalan ini melibatkan banyak pemangku kepentingan: pemerintah provinsi, kabupaten/kota, DPRD, anggota DPR dan DPD, serta seluruh pihak yang berkepentingan. Masyarakat juga diminta memahami persoalan pelayanan kapal perintis secara utuh agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya populer di permukaan, tetapi tepat sasaran dalam menjamin konektivitas kepulauan yang adil.
