Pencoretan cabor menjadi soal sportivitas
Pencoretan cabor Olimpiade dari SEA Games 2027 adalah keputusan penyelenggara yang mengubah nomor pertandingan regional dan dapat mengurangi kesempatan atlet Asia Tenggara berkompetisi di cabang berstandar dunia. Karena itu, isu ini bukan sekadar soal daftar lomba, melainkan juga ujian atas semangat sportivitas pesta olahraga kawasan. Menpora Erick Thohir menyatakan penolakan setelah federasi olahraga Indonesia mengeluhkan dampak keputusan Komite Eksekutif Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara pada 30 Oktober 2026. Sejumlah cabor dan nomor pertandingan Olimpiade tidak masuk daftar final yang disetujui untuk Malaysia sebagai tuan rumah. Bagi Indonesia, dampaknya terasa langsung: beberapa cabang yang dicoret merupakan andalan peraih medali. Protes Erick Thohir layak dibaca sebagai desakan agar aturan tuan rumah tidak mengalahkan tujuan lebih besar, yakni memberi ruang persaingan yang adil bagi atlet kawasan.
Daftar yang hilang, peluang medali yang terancam
Daftar final SEA Games 2027 memuat 473 nomor pertandingan dalam 43 cabang olahraga. Namun, sejumlah cabor Olimpiade yang pernah menjadi sumber prestasi Indonesia tidak tercantum, termasuk panjat tebing, dayung, voli pantai, triatlon, gulat, modern pentathlon, dan skateboard. Cabor lain yang disebut tak dipertandingkan mencakup jujitsu, kickboxing, serta nomor beregu putra dan putri bulu tangkis. Angka yang paling menonjol adalah potensi kehilangan hingga 28 medali emas Indonesia, setelah sejumlah cabang dan nomor tambahan seperti catur, jetski, dan perahu naga juga dihapus. Itu bukan jaminan bahwa semua emas tersebut pasti diraih, tetapi tetap menunjukkan betapa besar dampak perubahan program terhadap peluang atlet. Indonesia sebelumnya meraih 20 emas dari cabang Olimpiade yang dicoret dalam penyelenggaraan 2025. Menyebutnya sekadar penyesuaian jadwal akan mengecilkan konsekuensi kompetitifnya.
Dalam edisi 2025, Indonesia mengumpulkan 20 medali emas dari cabang Olimpiade yang kemudian dicoret dalam daftar Malaysia 2027.
Surat protes dan jalan diplomasi
Erick telah mengirim surat kepada Menteri Olahraga Malaysia untuk meminta penjelasan dan komitmen terhadap fairness serta sportivitas. Langkah itu lebih tepat daripada langsung mengubah persoalan menjadi ajakan boikot: Indonesia perlu lebih dulu mendorong alasan keputusan dibuka dan mencari dukungan negara-negara kawasan. Menurut Erick, olahraga semestinya memperkuat kerja sama regional, bukan mengabaikan perjuangan atlet yang mengharumkan nama negaranya. Malaysia tetap berada dalam kerangka aturan SEAGF dan telah menetapkan daftar pertandingan yang memenuhi ketentuan minimum. Fakta itu membuat kritik Indonesia perlu diarahkan pada konsekuensi dan semangat keputusan, bukan tuduhan tanpa dasar bahwa aturan telah dilanggar. Meski demikian, kepatuhan formal tidak otomatis menjawab pertanyaan fairness ketika cabor yang dicoret memberi peluang medali bagi negara lain. Diplomasi olahraga dapat menjadi cara untuk menguji keputusan itu secara terbuka dan mencari perubahan sebelum daftar pertandingan benar-benar mengunci kesempatan atlet.
ASEAN Summit menjadi ujian berikutnya
Erick berencana membawa persoalan ini ke forum internasional dalam agenda ASEAN Summit di Filipina dan membicarakannya dengan para menteri olahraga negara-negara tetangga. Kemenpora bersama Komite Olimpiade Indonesia juga menyatakan akan terus memperjuangkan agar nomor penting tetap dipertandingkan. Jalur ini masuk akal: dukungan lintas negara akan lebih kuat daripada protes bilateral semata, terutama karena pencoretan cabor dapat berdampak pada atlet dari beberapa negara ASEAN. Indonesia pernah menghadapi persoalan serupa saat Erick memimpin Komite Olimpiade Indonesia. Ketika tuan rumah Filipina sempat tidak memasukkan bulu tangkis, ia melakukan walkout; keputusan itu kemudian dibatalkan dan cabang tersebut kembali dipertandingkan. Pengalaman tersebut memberi alasan untuk berharap diplomasi dapat menghasilkan perubahan, tetapi bukan jaminan bahwa hasil yang sama akan terulang. Keberhasilan kali ini bergantung pada kekuatan argumen, dukungan kawasan, dan kesediaan tuan rumah meninjau dampak pilihannya.
Erick menyatakan akan membawa upaya diplomasi ke agenda ASEAN Summit di Filipina, sementara Kemenpora dan NOC akan terus memperjuangkan nomor-nomor penting agar tetap dipertandingkan.
Kesimpulannya, protes Indonesia bukan hanya upaya melindungi peluang hingga 28 emas, melainkan juga mempertahankan kredibilitas SEA Games sebagai ajang yang menghargai persaingan. Diplomasi olahraga adalah langkah yang patut ditempuh, asalkan tuntutannya jelas: penjelasan terbuka, perlakuan adil, dan kesempatan atlet untuk berlomba. Kini, ukuran keberhasilan Erick bukan kerasnya protes, tetapi apakah dialog dapat mengubah daftar pertandingan demi persaingan yang lebih layak.
