Predikat harus menjadi awal, bukan tujuan
Keterbukaan informasi publik adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi tentang program dan kegiatannya secara mudah diakses, agar masyarakat dapat memahami sekaligus mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Sulawesi Selatan membawa komitmen itu ke Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang digelar Komisi Informasi Pusat di Jakarta pada 12 November 2026. Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, hadir memaparkan kebijakan dan pelaksanaannya. Pemprov Sulsel telah meraih predikat informatif pada 2022, 2024, dan 2025, sementara pada 2023 berada pada kategori Menuju Informatif. Rekam jejak ini patut diapresiasi, tetapi predikat bukan bukti bahwa setiap warga sudah mendapat informasi yang dibutuhkan. Uji publik semestinya dibaca sebagai kesempatan untuk menunjukkan apakah komitmen keterbukaan benar-benar terasa dalam layanan sehari-hari.
Monev 2026 Sulsel bukan sekadar seremoni penilaian: presentasi uji publik merupakan salah satu komponen penilaian akhir. Karena keterbukaan adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, ukuran keberhasilannya semestinya melampaui penilaian administratif. Informasi perlu tersedia tepat waktu, mudah dipahami, dan dapat ditemukan tanpa hambatan. Di titik inilah predikat informatif memperoleh arti yang lebih kuat—bukan hanya pengakuan atas kebijakan, tetapi dorongan untuk membuat pemerintah lebih bisa diawasi.
PPID sebagai pintu masuk yang harus mudah digunakan
Salah satu strategi keterbukaan informasi Sulsel ialah situs web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pusat layanan bagi PPID pelaksana di lingkungan pemerintah provinsi. Pilihan ini penting karena warga seharusnya tidak perlu menebak instansi mana yang menyimpan dokumen atau ke mana permohonan harus dikirim. Namun, keberadaan portal saja belum cukup. Mutu layanan ditentukan pula oleh kejelasan panduan, kelengkapan informasi, kemudahan menelusuri dokumen, dan konsistensi tindak lanjut atas permintaan warga. Pemprov juga menyatakan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar kesempatan memperoleh informasi lebih setara. Itu harus diterapkan sebagai bagian inti layanan, bukan tambahan belakangan. Informasi publik Sulsel akan lebih berguna ketika kanalnya mudah dipakai oleh orang dengan kebutuhan dan kemampuan digital yang beragam.
Pemerintah provinsi juga mendorong peningkatan kapasitas SDM pengelola informasi melalui penguatan PPID pelaksana, termasuk di lingkup pemerintah kabupaten dan kota. Langkah ini tepat: portal terpusat tidak akan menjamin jawaban yang baik jika petugas di belakangnya belum memahami kewajiban layanan. Tantangannya adalah menjaga standar yang sama di banyak instansi—mulai dari pencatatan permintaan hingga penyampaian jawaban yang jelas. Penguatan kapasitas perlu terlihat hasilnya dalam pengalaman warga, bukan hanya jumlah pelatihan.
Dari akses menuju partisipasi warga
Pemprov Sulsel juga menyebut edukasi keterbukaan informasi melalui media sosial dan berbagai platform komunikasi. Ini langkah yang masuk akal untuk menjangkau warga di luar pengguna aktif portal resmi, tetapi edukasi tidak boleh berhenti pada pengumuman bahwa informasi tersedia. Masyarakat perlu tahu informasi apa yang dapat diminta, bagaimana cara mengajukan permohonan, dan jalur apa yang tersedia bila layanan tidak memadai. Dengan bekal itu, warga dapat menggunakan data untuk memberi masukan, mengawasi program, dan menilai keputusan pemerintah. Keterbukaan baru mendorong partisipasi ketika pemerintah bukan hanya menyebarkan informasi, melainkan juga mendengar respons dan menindaklanjutinya.
Dalam paparannya, Andi Winarno menegaskan bahwa kegiatan pemerintah perlu dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Pernyataan itu menetapkan standar yang jelas: tidak boleh ada informasi mengenai kerja pemerintah yang sengaja tertutup tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Agar komitmen tersebut terasa nyata, kanal informasi harus rutin diperbarui dan menyediakan ruang bagi warga untuk bertanya. Media sosial dapat membuka jangkauan, sementara portal PPID memberi jalur layanan formal; keduanya sebaiknya saling melengkapi, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Ukuran berikutnya adalah manfaat yang dirasakan
Keikutsertaan dalam uji publik memberi Pemprov Sulsel ruang untuk memperlihatkan kebijakan, layanan, dan komitmen keterbukaan. Pemerintah menyatakan akan terus memperkuat keterbukaan informasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Arah itu tepat, tetapi mesti diterjemahkan ke perbaikan yang bisa dirasakan: informasi lebih mudah ditemukan, layanan lebih ramah bagi penyandang disabilitas, petugas lebih siap, dan warga lebih paham cara mengakses haknya. Tiga kali meraih predikat informatif menunjukkan capaian yang berarti. Mempertahankannya akan lebih meyakinkan bila capaian tersebut juga tampak dalam pengalaman sehari-hari masyarakat.
Kesimpulannya, predikat bukan garis akhir bagi keterbukaan informasi Sulsel. PPID, penguatan petugas, aksesibilitas, dan edukasi publik sudah membentuk landasan yang berguna; pekerjaan berikutnya ialah memastikan landasan itu menghasilkan layanan yang konsisten dan partisipasi yang nyata. Pemerintah membuka akses, tetapi warga juga perlu memperoleh ruang untuk menggunakan informasi dan memengaruhi tata kelola. Itulah ukuran paling kuat dari pemerintahan yang informatif.






