WUP menandai potensi, bukan izin beroperasi
Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah wilayah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan area izin usaha pertambangan, bukan izin bagi perusahaan untuk langsung mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya. Karena itu, masuknya perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ke peta WUP patut diawasi, tetapi tidak tepat disamakan dengan keputusan bahwa tambang laut segera beroperasi. Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 ditandatangani pada 12 Februari 2026 dan menetapkan wilayah pertambangan di Provinsi Banten. Peta lampirannya menandai sebagian perairan di sekeliling semenanjung sebagai WUP, sementara daratan kawasan konservasi berada di luar wilayah pertambangan. Perbedaan garis pada peta itu penting: status daratan Taman Nasional Ujung Kulon tidak berubah menjadi wilayah tambang hanya karena perairan sekitarnya masuk dalam perencanaan pertambangan.
Kepala Dinas ESDM Banten, Ari James Faraddy, menegaskan bahwa status WUP tidak membuat aktivitas tambang dapat serta-merta dilakukan. Pemanfaatannya tetap harus sesuai tata ruang kabupaten atau kota dan memenuhi persyaratan, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Dengan kata lain, WUP adalah langkah awal dalam tata kelola wilayah, bukan lampu hijau untuk operasi. ESDM juga menyatakan pemerintah belum menerbitkan izin tambang di kawasan tersebut. Maka, jawaban atas pertanyaan apakah tambang Ujung Kulon bisa berjalan sekarang adalah belum berdasarkan penetapan WUP saja; kemungkinan kegiatan di kemudian hari bergantung pada proses dan persyaratan berikutnya.

Penetapan wilayah melewati proses lintas tahun
Penetapan 2026 bukan gagasan yang muncul tanpa riwayat administratif. ESDM menyebut usulan wilayah pertambangan laut Banten berawal pada 2013 dari pemerintah provinsi dan kemudian tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014, meski saat itu usulan tersebut sempat dikecualikan. Pemerintah Provinsi Banten kembali mengusulkan wilayah itu pada tahap berikutnya. Ari menjelaskan bahwa penyusunan wilayah pertambangan Banten melibatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk masukan kabupaten dan kota untuk menyelaraskan potensi tambang dengan rencana tata ruang. Keputusan 2026 menggantikan ketentuan sebelumnya yang dinilai tidak lagi menjawab kebutuhan pengelolaan wilayah pertambangan provinsi.
Keputusan tersebut membagi wilayah pertambangan Banten ke dalam tiga kategori: WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Perbedaan kategori ini menentukan jalur pengelolaan dan izin yang mungkin ditetapkan kemudian. Dalam kasus perairan Ujung Kulon, masuknya area ke WUP berarti pemerintah mengakui wilayah itu dalam perencanaan potensi mineral, bukan bahwa seluruh proses perizinan telah selesai. Masih ada kesesuaian tata ruang dan tahapan lain sebelum kegiatan dapat dilakukan. Pembacaan yang membedakan tahapan ini lebih berguna daripada menyebut peta tersebut sebagai bukti bahwa operasi tambang sudah dimulai.

Peta perlu dibaca bersama perlindungan kawasan
Peta memperlihatkan garis batas yang layak diperiksa dengan saksama: daratan kawasan konservasi seperti Semenanjung Ujung Kulon, Gunung Honje, Pulau Panaitan, dan Pulau Peucang berada di luar cakupan WUP, sementara hamparan perairan di sekeliling semenanjung ditandai sebagai wilayah usaha pertambangan. Keputusan ini karena itu tidak sama dengan menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai kawasan tambang. Namun, pemisahan administratif antara daratan dan laut bukan alasan untuk mengabaikan hubungan ekologis keduanya. Kekhawatiran atas dampak lingkungan harus dijawab melalui kajian dan keputusan perizinan yang terbuka, terutama sebelum kegiatan apa pun dipertimbangkan.
Sorotan publik terhadap tambang Ujung Kulon juga menguat ketika wacana relokasi badak Jawa kembali dibicarakan. Konteks itu membuat kejelasan batas dan proses semakin penting, bukan karena WUP otomatis mengancam habitat, melainkan karena keputusan berikutnya dapat membawa konsekuensi bagi kawasan pesisir dan laut yang berhubungan dengan ekosistem konservasi. Angka luas kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang disebut dalam sumber adalah 105.694,46 hektare; angka ini tidak boleh disamakan dengan luas WUP. Demikian pula, angka sekitar 1.340 hektare merujuk pada wilayah izin usaha pertambangan yang tercatat dalam sumber, bukan bukti bahwa izin operasi telah terbit untuk perairan Ujung Kulon.

Kesimpulan: status peta belum berarti kegiatan tambang berjalan
Penetapan WUP adalah status perencanaan wilayah, sedangkan izin usaha dan persetujuan untuk menjalankan kegiatan merupakan tahap berbeda. Dinas ESDM Banten menyatakan kegiatan harus sesuai tata ruang daerah, dan ESDM menyebut belum ada izin tambang di kawasan tersebut. Karena itu, untuk saat ini tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa izin tambang laut telah memberi jalan bagi operasi di sekitar Ujung Kulon. Yang perlu diuji selanjutnya adalah apakah rencana pemanfaatan dapat memenuhi tata ruang dan persyaratan lingkungan serta perizinan yang berlaku. Kesimpulan yang tegas sekaligus proporsional: perairannya masuk peta WUP, tetapi penetapan itu sendiri belum membuat tambang bisa berjalan.






