Bali menjadi titik awal
Bus listrik Bali adalah bagian dari upaya mengalihkan layanan angkutan umum dari bahan bakar fosil ke energi yang lebih bersih, sekaligus menguji model transportasi berkelanjutan yang dapat diterapkan di daerah lain. Pada Kamis, 22 Oktober 2026, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menunjuk Bali sebagai percontohan nasional melalui hibah 11 bus listrik dari Pemerintah Korea Selatan. Penunjukan ini bukan sekadar penghargaan bagi citra hijau Bali. Ia menempatkan pulau itu sebagai tempat untuk membuktikan apakah kebijakan, armada, fasilitas pengisian, dan pengelolaan layanan bisa berjalan bersama. Bappenas menilai Bali konsisten menjaga lingkungan dan mengembangkan pendekatan yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Penilaian tersebut memberi alasan bagi pilihan Bali, tetapi keberhasilan percontohan tetap harus diukur dari layanan yang bisa diandalkan dan manfaat nyata bagi penumpang.
Replikasi harus bertumpu pada bukti
Pemerintah mendorong proyek Bali E-Mobility direplikasi secara bertahap di seluruh Indonesia. Rachmat menyebutnya sebagai percontohan berbasis kebijakan dan bukti, hasil kolaborasi Bappenas dengan Global Green Growth Institute serta sejumlah lembaga pemerintah dan mitra. Arah ini tepat, asalkan replikasi tidak berarti menyalin armada tanpa menilai kebutuhan setiap daerah. Kesiapan rute, pasokan listrik, lokasi pengisian, operator, dan kemampuan pemeliharaan perlu menjadi bagian dari bukti yang dikumpulkan di Bali. Transportasi listrik dapat membantu menekan emisi dari kendaraan, tetapi dampak bersihnya juga bergantung pada sumber listrik yang digunakan. Indonesia memiliki kewajiban menurunkan emisi karbon pada 2060; memulai lebih awal dapat mempercepat langkah menuju sasaran itu. Tantangannya kini adalah mengubah percontohan menjadi panduan yang terbuka, terukur, dan dapat disesuaikan.
Rute dan layanan menentukan dampak
Hibah bus listrik dari Korea Selatan mendukung proyek Bali E-Mobility dan membawa dampak langsung yang bisa diuji penumpang. Dinas Perhubungan Bali merencanakan pengoperasian 11 unit berdasarkan kajian Koridor I Trans Sarbagita, dari GOR Ngurah Rai menuju GWK; satu bus disiapkan sebagai cadangan. Setiap bus memiliki sekitar 20 kursi dan ruang bagi kurang lebih 10 penumpang berdiri. Dengan baterai penuh dan tanpa muatan, jarak tempuhnya dapat mencapai 300 kilometer, meski beban, tanjakan, dan suhu dapat memengaruhi hasilnya. Selama uji coba, layanan belum bertarif. Penumpang tetap perlu menempelkan kartu agar jumlah pengguna tercatat. Ini kesempatan penting untuk menilai kecocokan rute dan kebutuhan warga, bukan hanya mengenalkan kendaraan baru. Data penggunaan dan ketepatan layanan akan menentukan apakah bus listrik benar-benar layak menjadi pilihan sehari-hari.
Dari hibah menuju sistem yang berkelanjutan
Bus bantuan dapat membuka jalan, tetapi keberlanjutan proyek tidak boleh bergantung pada hibah atau perhatian awal. Pemerintah Provinsi Bali akan memilih operator, sementara pengemudi perlu menjalani pelatihan. Pengisian direncanakan berlangsung pada malam hari di kantor Dinas Perhubungan Bali dan pada siang hari di GOR Ngurah Rai. Pemeliharaan bus pada tahun pertama masih menjadi tanggung jawab produsennya. Kontrak bus konvensional yang ada berlangsung hingga akhir tahun; kondisi armada akan ditinjau pada 2027 sebelum keputusan lanjutan diambil. Tahap berikutnya seharusnya juga menguji biaya operasional, kesiapan teknisi, serta keandalan pengisian daya. Harapan Bappenas agar inovasi kendaraan listrik buatan sumber daya manusia lokal ikut tumbuh patut didukung, namun prioritas paling mendesak ialah memastikan layanan publik berjalan konsisten. Replikasi akan meyakinkan hanya jika hasilnya terlihat pada kualitas perjalanan dan pengurangan emisi.
