Isu lintas batas, tanggung jawab bersama
Kabut asap lintas batas adalah pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan yang bergerak melewati batas negara, sehingga penanganannya menuntut kerja sama antarnegara terdampak dan negara asal sumber api. Malaysia berencana mengangkat dampak kabut asap dari karhutla Indonesia pada KTT ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, November 2026, untuk mendorong mekanisme regional yang lebih efektif. Dorongan itu berangkat dari dampak nyata terhadap negara tetangga dan aktivitas masyarakat, bukan semata urusan diplomatik. Indonesia mengakui kekhawatiran tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl Mulachela, menyatakan pemerintah serius menangani karhutla di dalam negeri dan terbuka pada kerja sama serta dialog. Sikap ini tepat, tetapi keseriusan harus terlihat dalam pengendalian api dan perlindungan warga, bukan hanya dalam pernyataan.
Malaysia sebelumnya menyampaikan bahwa isu kabut asap memerlukan perhatian khusus dan akan dibahas bersama para menteri luar negeri menjelang KTT. Pilihan membawa persoalan ini ke forum regional dapat menjaga tekanan diplomatik sekaligus membuka jalan bagi tindakan bersama. Namun, pembahasan baru bernilai jika menghasilkan langkah yang bisa diterapkan, bukan sekadar mengulang kekhawatiran tahunan.
Koordinasi ASEAN perlu menghasilkan tindakan
Respons Jakarta bukan menolak pembahasan regional, melainkan mengingatkan bahwa mekanismenya sudah tersedia. Indonesia menyebut mekanisme ASEAN terkait kabut asap telah berjalan dan menekankan koordinasi karena masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh satu negara atau lembaga saja. Salah satu kerangka yang ada ialah Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas (AATHP). Artinya, tantangan utamanya bukan kekurangan forum, tetapi memastikan kesepakatan yang ada berujung pada respons cepat, pertukaran informasi, dan bantuan yang sesuai kebutuhan. Koordinasi ASEAN akan kehilangan daya jika berhenti pada rapat dan pernyataan.
Malaysia mengutamakan jalur diplomatik dan mekanisme ASEAN untuk menangani isu sensitif ini, sementara langkah hukum atau nota protes disebut sebagai pilihan terakhir karena dampak diplomatiknya. Pendekatan itu memberi ruang bagi dialog tanpa mengurangi urgensi. Pemerintah Indonesia menyatakan terus berkomunikasi dengan mitra, termasuk Malaysia, secara bilateral maupun melalui mekanisme regional. Kedua jalur sebaiknya saling menguatkan: diplomasi membangun kesepahaman, sedangkan koordinasi teknis memastikan tindakan di lapangan tidak terlambat.
Bantuan asing harus cocok dengan kebutuhan lapangan
Indonesia sedang mempertimbangkan tawaran kerja sama dari negara mitra sesuai perkembangan situasi dan kebutuhan teknis di lapangan. Malaysia menyatakan siap membantu jika diminta. Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan juga membuka kemungkinan meminta dukungan negara lain, termasuk Uni Emirat Arab dan negara-negara Teluk, untuk mendukung pemadaman. Ia berencana menghubungi Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir dalam waktu dekat guna membahas kebutuhan bantuan, sehingga tindak lanjut masih bergantung pada komunikasi dengan pemerintah Indonesia.
Tawaran itu berpotensi berguna, tetapi pengiriman bantuan bukan tujuan pada dirinya sendiri. Mohamad menyoroti bahwa titik api dapat berada ratusan hingga ribuan kilometer dari permukiman, sementara akses darat sulit dan asap tebal dapat membatasi operasi pesawat serta membahayakan personel. Karena itu, bantuan atasi karhutla perlu ditetapkan berdasarkan penilaian teknis Indonesia: jenis dukungan, lokasi, waktu, dan keselamatan operasi. Bantuan asing yang tidak sesuai kondisi lapangan bisa menambah kerumitan, bukan mempercepat pemadaman.
Dari forum menuju hasil yang terukur
Rencana Malaysia membawa isu kabut asap ke KTT ASEAN memberi Indonesia kesempatan untuk menunjukkan bahwa koordinasi kawasan dapat memperkuat kerja domestik, bukan menggantikannya. Pemerintah perlu memadukan penanganan karhutla Indonesia dengan komunikasi terbuka kepada negara terdampak, serta menilai setiap tawaran bantuan berdasarkan kebutuhan nyata. Pada saat yang sama, negara-negara ASEAN perlu menggunakan mekanisme yang sudah ada untuk menyelaraskan dukungan dan mengurangi dampak bagi masyarakat.
Kesimpulannya, forum ASEAN layak menjadi tempat mencari tindakan yang lebih efektif, tetapi keberhasilan tidak diukur dari banyaknya agenda atau tawaran bantuan. Ukurannya adalah apakah api lebih cepat dikendalikan, operasi berlangsung aman, dan warga di kawasan terlindungi dari kabut asap. Indonesia sebaiknya menyambut koordinasi tanpa mengaburkan tanggung jawabnya sendiri, sementara mitra regional memastikan kerja sama berujung pada dukungan yang tepat.
