Biaya Hidup Kaltim Tinggi, Tetapi Kepemilikan Rumah MBR Tertinggal
Biaya hidup Kaltim yang tinggi merujuk pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kalimantan Timur yang mencapai Rp5.735.353 per bulan, menempatkan provinsi ini sebagai salah satu daerah dengan biaya hidup tertinggi secara nasional dan mencerminkan beban pengeluaran besar bagi pekerja dan keluarga yang berpenghasilan rendah. Di atas kertas, kondisi ini seharusnya membuat program rumah murah menjadi prioritas mutlak pemerintah daerah. Namun kenyataan di lapangan memperlihatkan jurang lebar antara niat kebijakan dan hasil yang dirasakan masyarakat. Dengan biaya hidup Kaltim yang berada di posisi kedua tertinggi nasional, tepat di bawah satu provinsi metropolitan dengan KHL Rp5.898.511 per bulan, tekanan keuangan rumah tangga makin besar. Ironisnya, pada saat beban papan meningkat, kepemilikan rumah MBR justru tertahan oleh serangkaian kendala teknis dan desain program yang belum cukup pro-rakyat.
GBA Kalimantan Timur: Program Rumah Murah yang Belum Murah Secara Praktis
Program Gratis Biaya Administrasi (GBA) digadang sebagai program rumah murah yang membantu MBR mengurangi biaya awal kepemilikan rumah, dengan menanggung biaya provisi, administrasi bank, appraisal, notaris, akta jual beli hingga balik nama sertifikat hingga maksimal Rp10 juta per unit. Di atas kertas, skema ini tampak logis: ketika biaya hidup Kaltim sudah tinggi, pemerintah menutup biaya awal KPR agar kepemilikan rumah MBR lebih tercapai. Masalahnya, GBA Kalimantan Timur tersendat parah. Hingga September, program ini baru menjangkau 214 penerima dari target 2.000 penerima dalam satu tahun. Tahun sebelumnya bahkan hanya 208 penerima dari target 1.000 orang. Ini bukan sekadar gap administratif; ini menunjukkan bahwa mendesain subsidi biaya awal tanpa mengatasi akses perbankan, validitas NIK, dan literasi finansial MBR membuat program rumah murah terasa “murah” di dokumen, tetapi tetap mahal dan rumit di lapangan.
Backlog Besar, Tetapi GBA Dipersempit dan RTLH Diperluas
Di tengah backlog kepemilikan rumah yang mencapai 217.796 kepala keluarga dan backlog kualitas 374.045 kepala keluarga, total 591.841 KK, arah kebijakan perumahan Kaltim mengalami belokan penting. Pemerintah daerah berencana menggeser Rp15 miliar dari total Rp20 miliar anggaran GBA ke program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sehingga hanya Rp5 miliar yang tersisa untuk pembebasan biaya administrasi. Dampaknya terasa jelas: target RTLH naik dari hanya 11 unit menjadi 500 unit rumah melalui skema perubahan anggaran ini. Bantuan RTLH sendiri bernilai Rp25 juta per unit, mencakup perbaikan atap, lantai, dinding (Aladin) dan kini sanitasi. Secara politis, langkah ini bisa dibaca sebagai pengakuan bahwa memperbaiki rumah yang sudah ada lebih mudah dieksekusi daripada memaksa bank menyetujui KPR baru untuk MBR yang kemampuan bayar dan administrasinya rapuh.
Mengapa GBA Tersendat: Bukan Hanya Soal Anggaran
Penjelasan resmi menyebutkan sejumlah faktor teknis: waktu persiapan program GBA yang mepet pada tahun pertama, perubahan nama bank pelaksana sehingga MoU harus direvisi, dan kendala Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta revisi kerja sama dengan bank pada tahun berikutnya. Semua ini sah sebagai alasan administratif, tetapi tidak cukup menjelaskan mengapa minat pengajuan bantuan GBA begitu rendah. Dalam mekanisme GBA, seleksi calon penerima diserahkan ke perbankan yang menilai kelayakan pengajuan KPR. Artinya, MBR harus lolos filter yang sama dengan debitur komersial, sementara biaya hidup Kaltim yang tinggi menyisakan ruang tipis untuk cicilan rumah. Kombinasi syarat perbankan yang ketat, informasi program yang terbatas, dan ketakutan terhadap komitmen KPR membuat program ini terasa tidak ramah bagi mereka yang paling sibuk mengakali pengeluaran harian.
Pilihan Fokus ke RTLH: Solusi Jangka Pendek, Risiko Jangka Panjang
Dengan mengalihkan Rp15 miliar ke RTLH dan menaikkan target penanganan dari 11 menjadi 500 unit, pemerintah Kaltim memilih jalur yang lebih pragmatis. Total, daerah menargetkan 1.000 rumah diperbaiki melalui RTLH pada tahun berjalan, 500 unit dari anggaran murni dan 500 unit dari anggaran perubahan. Di tahun lain, target rehab berada di kisaran ratusan unit, menyesuaikan kemampuan APBD yang turun dari hampir Rp21 triliun menjadi sekitar Rp15 triliun. Perbaikan RTLH jelas penting, apalagi dengan penambahan komponen sanitasi untuk menunjang rumah sehat dan penurunan stunting. Namun bila GBA Kalimantan Timur terus dipersempit, kepemilikan rumah MBR akan makin bergantung pada pasar komersial yang tidak bersahabat dengan biaya hidup Kaltim. Program rumah murah seharusnya tidak berhenti pada perbaikan fisik, tetapi juga menurunkan hambatan struktural: syarat perbankan, kualitas data kependudukan, dan skema pembiayaan fleksibel. Pada akhirnya, Kaltim membutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa biaya hidup tinggi menuntut desain kebijakan yang jauh lebih radikal daripada sekadar memindahkan pos anggaran. Tanpa perubahan pendekatan, target kepemilikan rumah MBR akan tetap menjadi angka di renstra, bukan kenyataan di permukiman.
