Penindakan harus menjadi pesan tegas
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah kebakaran pada kawasan hutan maupun lahan yang dapat memicu kerusakan lingkungan dan menyebarkan kabut asap hingga melintasi batas negara. Dalam sesi pleno KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, pada 15 November 2026, Presiden Prabowo Subianto memaparkan langkah pemerintah untuk menghadapi krisis tersebut sekaligus menegaskan komitmen pencegahan karhutla.
Pesan paling penting dari paparan itu bukan sekadar besarnya operasi pemadaman, melainkan bahwa korporasi yang diduga terlibat akan menghadapi konsekuensi. Pemerintah menyatakan 17 konsesi perusahaan dicabut dan 104 perusahaan diselidiki oleh kepolisian. Angka tersebut memberi sinyal bahwa penegakan hukum karhutla harus menjangkau pihak yang diduga bertanggung jawab, bukan berhenti pada upaya memadamkan api.
Prabowo menyampaikan, “Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa.” Rincian tahapan ini penting, tetapi penyelidikan dan rencana dakwaan belum sama dengan putusan bersalah. Kredibilitas penindakan bergantung pada proses yang terbuka, bukti yang kuat, dan tindak lanjut yang konsisten.
Skala operasi menunjukkan mahalnya respons terlambat
Untuk mengendalikan kebakaran yang berlangsung hampir empat bulan, pemerintah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Operasi itu menelan pengorbanan: 16 petugas meninggal, sejumlah lainnya terluka, dan dua helikopter hilang. Skala pengerahan ini memperlihatkan bahwa karhutla bukan gangguan musiman kecil, melainkan keadaan darurat yang menuntut perlindungan bagi warga sekaligus petugas di lapangan.
Dampaknya juga tidak berhenti di dalam negeri. Kabut asap melintasi perbatasan dan dirasakan masyarakat Malaysia serta Singapura. Prabowo menyampaikan permohonan maaf kepada kedua negara atas penderitaan yang ditimbulkan. Pengakuan ini tepat, tetapi permintaan maaf perlu diikuti upaya yang mencegah asap kembali mengganggu kehidupan sehari-hari, kesehatan, dan hubungan bertetangga.
Tantangan cuaca memperberat operasi. Prabowo menyebut El Niño kali ini sebagai yang terparah dalam 50 tahun terakhir. Namun, kondisi ekstrem tidak boleh menjadi alasan untuk menerima bencana sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Justru ketika risiko membesar, kesiapan sebelum api menyebar menjadi ukuran penting bagi efektivitas pemerintah.
Pencegahan harus melampaui pemadaman
Prabowo menekankan perubahan pendekatan: dari fokus pada pemadaman dan mitigasi setelah kebakaran terjadi menuju pencegahan yang sistematis. Pemerintah, menurut paparannya, sedang menyiapkan pembentukan lembaga baru dan program-program baru untuk mengantisipasi karhutla. Arah ini masuk akal, tetapi hasilnya kelak harus terlihat dalam tindakan nyata sebelum musim kebakaran, bukan hanya diumumkan setelah kerusakan terjadi.
Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah personel yang dikerahkan atau konsesi perusahaan dicabut. Pemerintah juga perlu memastikan proses terhadap perusahaan diselidiki karhutla bergerak secara akuntabel, sementara kebijakan pencegahan mampu mengurangi risiko kebakaran berulang. Rincian operasional lembaga dan program yang direncanakan akan menentukan apakah perubahan ini menjadi sistem baru atau sekadar janji.
Paparan di KTT ASEAN telah menyampaikan dua hal yang tak boleh dipisahkan: penindakan atas dugaan pelanggaran dan pencegahan sebelum api menyala. Pengerahan besar-besaran menunjukkan keseriusan menghadapi krisis, tetapi pengorbanan petugas dan dampak lintas batas menegaskan bahwa respons darurat saja tidak cukup. Ketegasan akan bermakna jika hukum ditegakkan dengan tuntas dan pencegahan benar-benar menurunkan kejadian karhutla.






