Dua tuntutan, satu arah kebijakan
Mobil hybrid adalah kendaraan yang memadukan mesin pembakaran internal dengan motor listrik untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi dibandingkan mobil konvensional. Karena menawarkan elektrifikasi tanpa bergantung sepenuhnya pada pengisian daya publik, kendaraan ini menjadi pilihan peralihan bagi konsumen yang belum siap beralih ke mobil listrik baterai. Kini industri mengajukan dua tuntutan: kepastian insentif fiskal dan pengecualian ganjil-genap bagi kendaraan rendah emisi. Namun keduanya belum setara kepastiannya. Pemerintah belum menetapkan kelanjutan insentif mobil hybrid, sedangkan permintaan bebas ganjil-genap masih berupa harapan pelaku usaha, bukan kebijakan yang sudah berlaku. Posisi menggantung ini menunjukkan pemerintah harus menentukan lebih dulu apa yang dimaksud kendaraan listrik dalam kerangka insentif, lalu menjelaskan apakah manfaat kebijakan akan berlaku hanya bagi mobil baterai atau juga teknologi hybrid.
Menteri Perindustrian Sarmuji menyampaikan aspirasi industri setelah menyaksikan pameran teknologi kendaraan rendah emisi di Jakarta pada 10 November 2026. Ia mengatakan pengecualian ganjil-genap dapat membantu kendaraan tersebut dimanfaatkan lebih luas oleh masyarakat.

Insentif fiskal tertahan pada soal definisi
Pemerintah belum memutuskan apakah insentif kendaraan hybrid akan diteruskan atau dihentikan. Sarmuji menyebut keputusan itu perlu mempertimbangkan pandangan kementerian lain; hingga 9 November, pembahasan lintas kementerian belum memasuki tahap formal dan belum ada tenggat keputusan. Jadi, menyebut insentif mobil hybrid sebagai pasti tersedia atau sudah dicabut sama-sama keliru.
Persoalan utamanya bukan sekadar besar-kecilnya dukungan, melainkan batas definisi kendaraan listrik. Insentif yang dibangun dengan orientasi mobil baterai tidak otomatis cocok untuk hybrid: menyatukan keduanya akan mengubah arsitektur kebijakan, bukan hanya menambah anggaran. Pemerintah juga telah mengaitkan fasilitas hybrid dengan syarat, termasuk tingkat komponen dalam negeri minimal 60 persen dan ketentuan nilai investasi. Syarat tersebut masuk akal untuk mendorong manufaktur lokal, tetapi kebijakan mobil hybrid tetap membutuhkan penjelasan terbuka: teknologi mana yang berhak, dengan kriteria apa, dan sampai kapan. Tanpa kejelasan, produsen dan calon pembeli sulit menilai arah dukungan pemerintah.
Bebas ganjil-genap bisa terasa langsung
Berbeda dari insentif fiskal yang masih dibahas, pengecualian lalu lintas dapat memberi manfaat yang langsung terasa bagi pengguna. Saat ini, mobil listrik berbasis baterai mendapat pengecualian ganjil-genap di Jakarta, sedangkan mobil hybrid belum. Industri meminta kendaraan rendah emisi lain memperoleh perlakuan serupa di kota-kota yang menerapkan pembatasan berdasarkan pelat nomor.
Sarmuji juga menyampaikan harapan agar Jakarta memberi insentif bagi mobil beremisi rendah, yang menurutnya akan membuat pelaku industri lebih bersemangat. Ini bukan pengganti kebijakan fiskal, melainkan insentif nonfiskal yang berpotensi memengaruhi pilihan konsumen: kendaraan yang bisa melintas lebih leluasa memiliki kegunaan tambahan bagi warga yang rutin berkendara di kawasan pembatasan. Namun, pengecualian sebaiknya mengikuti kriteria emisi yang jelas dan terukur, bukan semata label teknologi. Jika tidak, kebijakan mobil hybrid berisiko memberi keuntungan tanpa memastikan manfaat lingkungannya sepadan.
Kepastian lebih penting daripada janji
Perdebatan ini memperlihatkan dilema yang nyata. Jika hybrid disamakan dengan mobil baterai, selisih perlakuan dan daya tarik investasi pada rantai pasok baterai bisa berubah. Jika hybrid dikecualikan, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana kebijakan tetap mendorong pengurangan emisi dan penggunaan komponen lokal. Sementara itu, konsumen membutuhkan aturan yang bisa diandalkan, bukan sekadar wacana insentif.
Pilihan kendaraan rendah emisi kini mencakup mobil baterai, hybrid, dan mesin yang dapat memakai campuran bioetanol lebih tinggi. Ragam teknologi dapat membuka lebih banyak jalur bagi masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil. Tetapi manfaat itu tidak akan maksimal bila insentif fiskal terus menggantung dan aturan ganjil-genap belum memberi kepastian. Pemerintah perlu menetapkan definisi, syarat, dan sasaran kebijakan secara konsisten, lalu berkoordinasi dengan pemerintah Jakarta mengenai pengecualian lalu lintas. Kesimpulannya, industri wajar meminta dua bentuk dukungan; tugas pemerintah adalah memastikan keduanya berbasis kriteria emisi yang jelas, bukan perlakuan khusus tanpa arah.






