Lonjakan biaya visa H-1B: sinyal proteksionisme yang mahal
Visa H-1B adalah visa kerja terampil yang memungkinkan pekerja asing Amerika dengan keahlian khusus direkrut oleh perusahaan untuk mengisi posisi profesional di bidang teknologi, pendidikan, penelitian, kesehatan, dan sektor lain yang membutuhkan lulusan sarjana atau setara. Usulan pemerintahan Trump untuk menaikkan biaya pengajuan visa H-1B dari kisaran sekitar Rp53,2 juta menjadi sekitar Rp1,82 miliar per aplikasi adalah lonjakan yang nyaris tak masuk akal. Ini bukan sekadar penyesuaian tarif, melainkan pergeseran ideologis: kebijakan imigrasi Trump jelas bergerak ke arah proteksionisme tenaga kerja, dengan pesan tegas bahwa pekerja asing berketerampilan tinggi bukan lagi mitra strategis, melainkan biaya besar yang harus dibatasi. Pertanyaannya, apakah industri AS siap menanggung konsekuensi dari sinyal mahal ini terhadap ekosistem talenta global dan arus inovasi yang selama ini ditopang oleh visa kerja terampil seperti H-1B?
Alasan resmi: menutup biaya imigrasi dan mengutamakan pekerja lokal
Pemerintah Trump mengemas kenaikan biaya visa H-1B sebagai langkah fiskal dan politik sekaligus. Secara resmi, kebijakan ini disebut sebagai pungutan untuk membantu membiayai sistem imigrasi, termasuk pengadilan imigrasi federal, badan penegak imigrasi, dan layanan kewarganegaraan. Pendapatan dari biaya visa kerja ini bahkan direncanakan mencapai sekitar 8,8 miliar dolar AS per tahun, dengan alokasi jutaan dolar untuk pengadilan imigrasi, pemeriksaan permohonan, dan administrasi visa. Di sisi lain, kebijakan imigrasi Trump berangkat dari asumsi bahwa program H-1B dipakai sebagian perusahaan untuk menggantikan pekerja lokal dengan tenaga asing bergaji lebih rendah. "Ekonom Universitas Harvard, George J Borjas, menemukan rata-rata penghasilan pekerja H-1B sekitar 15,5 persen lebih rendah dibandingkan pekerja lokal untuk pekerjaan sejenis," menjadi amunisi angka yang dipakai untuk menjustifikasi tarif selangit. Namun, menggunakan biaya sebagai palu kebijakan berisiko mengabaikan nuansa kebutuhan tenaga ahli yang tidak mudah diganti.
Dampak langsung bagi operasional perusahaan dan pekerja asing
Secara praktis, visa H-1B biaya baru ini akan memukul langsung struktur biaya perusahaan yang mengandalkan pekerja asing Amerika berketerampilan tinggi. Jika disahkan, aturan tersebut akan berdampak pada perusahaan dan lembaga yang selama ini menggunakan program H-1B untuk merekrut tenaga ahli asing di sektor teknologi, pendidikan, penelitian, dan kesehatan. Perusahaan harus menghitung ulang setiap rencana perekrutan, karena beban tambahan ini bukan ongkos kecil yang bisa diserap begitu saja. Bagi pekerja asing, risiko bukan hanya bertambah mahal, tetapi menyusutnya peluang sponsor visa kerja terampil dari perusahaan yang mulai enggan mengajukan permohonan. Permintaan visa H-1B sudah turun tajam: dari 794.000 permohonan pada 2023 menjadi sekitar 344.000 permohonan tahun lalu, turun 25 persen. Lonjakan biaya berpotensi mempercepat penurunan ini, memaksa talenta global mempertimbangkan destinasi lain yang lebih ramah dan terjangkau.
Teknologi, kampus, dan rumah sakit: sektor yang paling rentan
Perubahan kebijakan ini paling keras terasa di sektor yang memang bergantung pada visa kerja terampil. Sedikitnya 60 persen visa H-1B yang disetujui sejak 2012 diberikan untuk pekerjaan di bidang komputer, menjadikan perusahaan teknologi pengguna utama program ini. Beban biaya yang melonjak akan memaksa banyak perusahaan teknologi menunda perekrutan atau memindahkan sebagian fungsi ke luar AS, yang ironisnya melemahkan ekosistem inovasi domestik yang ingin dilindungi kebijakan imigrasi Trump. Di luar teknologi, program ini digunakan rumah sakit, bank, universitas, dan berbagai pemberi kerja lain. Negara bagian yang dipimpin politisi Partai Demokrat bahkan memperingatkan bahwa tarif tinggi menyulitkan mereka merekrut guru dan tenaga medis, menghambat penelitian di perguruan tinggi serta layanan di rumah sakit. Ketika sektor publik ikut kesulitan mengakses tenaga ahli, kebijakan ini tak lagi sekadar urusan pasar tenaga kerja, tetapi mulai menyentuh kualitas pendidikan, kesehatan, dan produksi pengetahuan.
Apa berikutnya dan risiko jangka panjang bagi daya saing
Secara prosedural, kebijakan ini belum final. Usulan biaya baru harus menjalani masa uji dan konsultasi publik selama 30 hari sebelum Departemen Keamanan Dalam Negeri dapat menerapkannya, dan proses itu masih bisa berbulan-bulan jika menghadapi gugatan hukum. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pengadilan bisa membatalkan kebijakan imigrasi Trump yang dinilai melampaui kewenangan eksekutif. Namun, terlepas dari nasib regulasi ini, pesan yang dikirim ke dunia sudah jelas: pekerja asing Amerika pemegang visa H-1B tidak lagi dipandang sebagai investasi strategis. Dalam jangka panjang, kombinasi tarif tinggi, seleksi yang makin ketat, dan penekanan pada upah tinggi akan menyaring sebagian kecil talenta, tetapi sekaligus menghalangi arus ide dan keahlian yang selama ini memperkuat industri AS. Jika tujuan kebijakan adalah melindungi pekerja lokal, cara yang lebih cerdas mestinya fokus pada peningkatan pendidikan, pelatihan, dan standar upah, bukan menjadikan visa kerja terampil sebagai dinding mahal yang mengisolasi pasar tenaga kerja dari kompetisi sehat.
