Dua kebutuhan, satu agenda pemerataan
Listrik desa adalah upaya membawa layanan listrik yang memadai dan andal ke permukiman yang belum terjangkau, sekaligus memastikan jaringan yang sudah ada mampu menopang kebutuhan warga. Perbedaan kebutuhan inilah yang membuat agenda pemerataan listrik di Papua dan Sumatera harus memakai ukuran keberhasilan yang berbeda.
Di Tanah Papua, PLN menyatakan telah melistriki 128 desa sepanjang 2026 di Papua, Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya, lalu menargetkan elektrifikasi 199 desa di enam provinsi hingga 2027. Fokusnya jelas: menjangkau desa yang masih tanpa listrik. Sementara itu, kerja PLN Sumatera Selatan bersama Komisi XII DPR RI di Sumatera Selatan dan Jambi menggabungkan perluasan akses dengan peningkatan keandalan pasokan. Menyamakan kedua program sebagai sekadar pembangunan jaringan akan mengaburkan tantangan sebenarnya: di satu tempat, layanan harus mencapai komunitas yang belum tersambung; di tempat lain, akses dan mutu pasokan perlu dikejar bersama.
Papua: target besar, medan yang menentukan
Skala pembangunan Papua terlihat dari infrastruktur yang disiapkan. Sepanjang 2026, PLN membangun 742,58 kilometer sirkuit jaringan tegangan menengah, 286,71 kilometer sirkuit jaringan tegangan rendah, serta gardu distribusi dengan kapasitas total 7.450 kVA. Angka-angka ini menunjukkan bahwa target bukan hanya soal menyambungkan nama desa di peta; jaringan harus dibangun sesuai kondisi lapangan.
PLN menyebut medan, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan jarak antarpemukiman sebagai pertimbangan dalam menentukan cara penyediaan listrik. Karena itu, pendekatan yang seragam berisiko memperlambat desa-desa paling sulit dijangkau. Pengembangan jaringan distribusi dapat dipadukan dengan sumber energi setempat, termasuk tenaga surya dan mikrohidro, jika kondisi lokasi mendukung. Perluasan akses listrik Papua penting bukan hanya untuk penerangan: listrik juga menunjang belajar, layanan kesehatan, usaha, dan kebutuhan sehari-hari. Target 199 desa akan lebih bermakna bila perencanaan menilai siapa yang benar-benar menerima layanan dan seberapa andal pasokan setelah pembangunan selesai.

Sumatera: akses baru harus disertai pasokan andal
Dalam kunjungan kerja Komisi XII DPR RI di Palembang pada 20 November 2026, PLN dan para pemangku kepentingan membahas percepatan Program Listrik Desa, Bantuan Pasang Baru Listrik, PLTS komunal, serta peningkatan kualitas jaringan distribusi. Agenda ini lebih luas daripada membangun sambungan baru: gardu dan jaringan perlu diperbaiki, sementara kesiapan pasokan juga diperhatikan untuk mendukung pertumbuhan industri.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyebut masih ada 21 desa yang memerlukan akses listrik. Angka tersebut memberi arah bagi penentuan prioritas, tetapi tindak lanjut usulan daerah, kesiapan perizinan, dan standar teknis jaringan sama pentingnya agar infrastruktur berfungsi baik. Untuk lokasi yang sulit dijangkau jaringan, PLTS komunal dapat menjadi pilihan yang perlu dikaji. Kementerian ESDM merencanakan forum sinkronisasi Program Listrik Desa pada 1–3 Desember 2026 untuk menyelaraskan usulan pemerintah daerah dengan rencana pelaksanaan. Sinergi ini diperlukan agar perluasan akses tidak berjalan terpisah dari perbaikan keandalan.
Ukuran keberhasilan harus mengikuti kebutuhan warga
Perbandingan kedua wilayah menegaskan bahwa pemerataan listrik bukan perlombaan jumlah sambungan. Di Papua, ukuran utamanya ialah apakah desa-desa yang belum berlistrik benar-benar terjangkau, dengan metode yang cocok bagi medan dan jarak antarpemukiman. Di Sumatera Selatan dan Jambi, pekerjaan mencakup desa yang belum tersambung sekaligus mutu jaringan, gardu, dan kecukupan pasokan di wilayah sasaran.
Kolaborasi PLN, Komisi XII DPR RI, Kementerian ESDM, serta pemerintah daerah perlu menghasilkan tindak lanjut yang jelas: data lokasi yang selaras, pilihan teknologi yang sesuai, dan infrastruktur yang memenuhi standar. Tanpa itu, target mudah berhenti sebagai angka, sementara warga masih menghadapi layanan yang terbatas atau tidak andal. Kesimpulannya, program listrik desa akan dinilai berhasil bukan hanya saat jaringan dibangun, tetapi ketika listrik yang berguna dan andal benar-benar sampai ke rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan usaha warga.






