Angka besar harus dibuktikan dengan hasil
Anggaran pendidikan daerah adalah bagian belanja pemerintah yang ditujukan untuk menyediakan layanan belajar, memperluas akses sekolah, dan meningkatkan mutu pendidikan bagi warga. Dalam RAPBD DIY 2027, fungsi pendidikan memperoleh 40,14 persen dari rencana belanja daerah sebesar Rp4,94 triliun—porsi besar yang layak diapresiasi, tetapi belum dengan sendirinya menjamin hasil yang merata. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memaparkan rencana tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD DIY pada Jumat, 6 November 2026. Fokus yang disampaikan mencakup perbaikan fasilitas sekolah, peningkatan kompetensi guru, serta penyesuaian kurikulum SMK dengan kebutuhan dunia kerja. Arah itu relevan, tetapi publik sebaiknya tidak membaca persentase sebagai ukuran keberhasilan. Yang lebih penting ialah apakah perbaikan benar-benar sampai ke sekolah dan siswa yang membutuhkan, serta apakah manfaatnya dapat dibuktikan.
Pemerintah juga merencanakan penanganan Anak Tidak Sekolah, beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, dan penguatan layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Bagi keluarga, ketiga sasaran itu lebih bermakna daripada angka alokasi: anak yang semula tidak bersekolah perlu kembali belajar, bantuan perlu menjangkau siswa yang memenuhi kebutuhan, dan dukungan bagi anak berkebutuhan khusus harus terasa dalam layanan sehari-hari. Anggaran pendidikan DIY baru dapat disebut berpihak bila ukuran hasil, penerima manfaat, dan pemerataannya terbuka.

Pemangkasan bantuan perlu dijelaskan
Sorotan DPRD tertuju pada bantuan keuangan DIY yang direncanakan turun dari Rp610,007 miliar dalam RAPBD 2026 menjadi Rp404,76 miliar pada RAPBD 2027. Selisihnya sekitar Rp205,2 miliar atau 33,65 persen. Penurunan sebesar itu pantas dibahas berdampingan dengan besarnya porsi pendidikan: publik perlu mengetahui program atau penerima mana yang terdampak, alasan pemilihan pos yang dipangkas, serta bagaimana pemerintah menjaga layanan tetap berjalan. Angka total belum menjawab pertanyaan tersebut. Tanpa rincian yang mudah dipahami, sulit menilai apakah pengurangan mencerminkan penataan belanja yang tepat atau menekan dukungan yang dibutuhkan masyarakat.
Pemerintah menyebut ruang fiskal terbatas sebagai alasan penyesuaian anggaran dan menyatakan belanja akan lebih selektif, dengan perhatian pada program yang memberi manfaat langsung. Kondisi itu menjelaskan tekanan yang dihadapi, tetapi bukan alasan untuk mengendurkan pertanggungjawaban. DPRD mengingatkan agar alokasi memiliki sasaran penerima dan hasil pembangunan yang jelas. Karena itu, pembahasan RAPBD perlu mempertemukan dua hal: apa yang dikorbankan melalui pengurangan bantuan keuangan dan apa yang akan dicapai melalui tambahan prioritas pendidikan.
Ukur prioritas lewat pemerataan dan capaian
Komposisi RAPBD DIY 2027 menempatkan belanja operasi sebesar 68,79 persen, belanja transfer 17,76 persen, belanja modal 12,19 persen, dan belanja tidak terduga 1,26 persen. Belanja pegawai direncanakan sebesar 27,71 persen dari total belanja, masih di bawah batas maksimal 30 persen. Rincian ini memberi konteks, tetapi bukan jawaban akhir tentang prioritas. Publik perlu melihat bagaimana porsi besar untuk pendidikan diterjemahkan menjadi akses dan mutu, sementara perubahan pada bantuan keuangan tidak memperlebar kesenjangan antarwilayah atau kelompok masyarakat.
Tahun 2027 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD DIY 2022–2027, sehingga anggaran semestinya membantu menuntaskan sasaran pembangunan yang belum tercapai. Pemerintah juga mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan industri pengolahan melalui pemanfaatan teknologi. Pada tahap pembahasan hingga pelaksanaan, warga patut meminta target yang terukur, laporan penerima manfaat, dan penjelasan tentang hasil program—bukan hanya persentase penyerapan. Kesimpulannya, alokasi 40,14 persen adalah komitmen yang menjanjikan, tetapi nilainya baru terbukti jika layanan pendidikan membaik tanpa mengabaikan dampak pemangkasan bantuan keuangan. Ukuran keberhasilannya harus berupa perubahan nyata yang dapat dirasakan masyarakat.






