Pesan persatuan yang langsung diuji
Acara anti-hoaks adalah kegiatan publik yang mengajak masyarakat menolak kabar bohong, ujaran kebencian, dan provokasi; kredibilitasnya bergantung pula pada kejujuran pesan serta cara peserta dan penyelenggara dihadirkan. Ukuran itu menjadi relevan setelah deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada Kamis pagi, 29 Oktober 2026, menuai polemik. Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, hadir bersama sejumlah pesohor dalam acara yang diinisiasi Polda Metro Jaya.
Di hadapan kamera, Raffi menyerukan persatuan dan mengajak pemuda melawan hoaks serta provokasi. Seruan itu tepat pada dirinya sendiri. Namun, pesan publik tak bisa dipisahkan dari kredibilitas panggung tempat pesan itu disampaikan. Ketika keraguan tentang identitas peserta muncul, perhatian bergeser dari ajakan melawan informasi palsu menuju pertanyaan tentang keaslian suasana deklarasi.
Pengakuan peserta mengubah arah polemik
Polemik membesar setelah video seorang peserta berjas almamater Undira beredar di media sosial. Dalam wawancara di lokasi, ia tampak kebingungan ketika ditanya soal identitas kampus. Belakangan, pria bernama Bayu Setiadi, yang sebelumnya mengaku bernama Dino, memberi klarifikasi melalui video yang diunggah organisasi mahasiswa Undira.
Bayu mengakui bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara dan menyebut datang atas undangan sebuah komunitas serta menerima bayaran. Pengakuan itu memberi dasar nyata bagi tudingan adanya massa settingan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh peserta acara merupakan massa bayaran. Pembedaan ini penting: kritik yang kuat harus mengikuti bukti, bukan melompat dari satu kasus ke kesimpulan menyeluruh.
Yang sudah cukup jelas ialah adanya masalah serius dalam cara peserta direpresentasikan. Jas almamater yang memberi kesan keterwakilan mahasiswa menjadi sumber kebingungan ketika pemakainya mengakui bukan mahasiswa. Persoalan tersebut membuat deklarasi kehilangan kendali atas narasi yang semula hendak dibangun.
Bumerang bagi acara anti-hoaks
Ironinya sulit diabaikan: acara bernuansa patriotik yang mengajak anak muda melawan hoaks justru terseret isu keaslian identitas peserta. Tudingan peserta bayaran membuat ajakan antiprovokasi terdengar rapuh, bukan karena seruan Raffi otomatis keliru, melainkan karena penyelenggaraan acara memberi ruang bagi publik untuk meragukan ketulusan panggungnya.
Kritik terhadap dugaan pencitraan juga tak boleh diperlakukan sebagai fakta yang sudah terbukti. Namun, kekhawatiran publik mengenai peserta fiktif dan upaya meredam kritik nyata telah muncul dalam polemik ini. Dalam konteks acara publik, penampilan yang tampak seragam atau patriotik tak cukup menggantikan keterbukaan tentang siapa yang hadir dan mengapa.
Akhirnya, deklarasi Sumpah Pemuda itu menjadi bumerang bagi pesannya sendiri: sorotan pada massa settingan mengalahkan seruan persatuan dan perlawanan terhadap hoaks. Pelajaran paling tegasnya bukan bahwa semua acara publik patut dicurigai, melainkan bahwa kredibilitas harus dibangun melalui praktik yang selaras dengan pesan. Ajakan melawan kabar bohong akan lebih meyakinkan bila penyelenggara juga menjaga kejujuran dan keterbukaan di panggungnya.
