Tragedi Pamekasan: Saat Akses Kesehatan Balita Ditentukan Uang
Akses kesehatan balita adalah kemampuan setiap anak usia dini memperoleh layanan kesehatan darurat, preventif, dan kuratif yang cepat, bermutu, dan tidak dibatasi oleh status ekonomi maupun administrasi, terutama ketika nyawa mereka terancam dalam hitungan jam atau hari.
Kematian Mohammad Gazal Al Farizki, balita 3 tahun dari Desa Bandaran yang mengembuskan napas di ruang ICU RSUD Mohammad Noer karena keluarganya tak mampu membayar CT Scan dan rujukan cepat, adalah alarm keras: biaya medis anak masih bisa menjadi vonis mati. Kasus ini terjadi setelah ia dirawat lima hari, lalu kondisinya kritis dan meninggal pukul 12.30 WIB. Tragedi ini tidak berdiri sendiri. Di Pamekasan, tercatat 11.710 kasus ISPA hingga Agustus, mayoritas menyerang balita. Angka ini menunjukkan betapa kelompok usia paling rentan berhadapan dengan risiko ganda: penyakit dan kesenjangan akses. Selama prosedur dan biaya lebih diutamakan daripada keselamatan anak, setiap keluarga miskin hidup dengan ketakutan yang sama—bahwa rumah sakit bisa menjadi tempat kehilangan, bukan penyelamatan.
Instruksi Bupati: Penting, tetapi Belum Menjawab Akar Masalah
Usai kasus ini, Bupati Kholilurrahman mengeluarkan perintah tegas: pelayanan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas. Ia memerintahkan seluruh RSUD, puskesmas, dan faskes lain memprioritaskan warga miskin tanpa membedakan jalur BPJS atau umum. Bahkan ia menantang, jika ada perawat bertanya “BPJS atau umum” kepada pasien kritis, identitasnya diminta difoto untuk ditindaklanjuti.
Lebih jauh, ia menegaskan pasien dalam kondisi darurat tidak boleh ditunda hanya karena urusan administrasi, dengan pernyataan bahwa orang sakit kritis tidak perlu ditanya ini BPJS atau umum. Ia juga memastikan warga miskin mendapat pelayanan kesehatan gratis dan menyatakan siap menanggung biaya jika pemerintah tak mampu membayar. Secara politik, sikap ini progresif dan layak diapresiasi. Namun secara struktural, kita tidak boleh berhenti pada retorika. Instruksi bupati adalah reaksi setelah ada korban; sistem yang baik seharusnya mencegah kasus seperti Gazal muncul, bukan hanya meredam kemarahan publik setelah tragedi terjadi.
Biaya Medis Anak dan Kesenjangan Akses Berdasarkan Dompet
Fakta bahwa Gazal tidak segera di-CT Scan karena keluarga tak punya biaya adalah bukti telanjang bahwa biaya medis anak masih menentukan siapa yang hidup dan siapa yang terlambat tertolong. Sebelum ke rumah sakit, ia dibawa ke puskesmas dan disebut normal, sementara orang tua sibuk mencari pinjaman untuk membayar pelayanan umum. Dalam situasi kritis, jam dan menit terbuang bukan untuk intervensi medis, melainkan untuk mengurus uang.
Di atas kertas, bupati menegaskan semua warga miskin berhak mendapat pelayanan kesehatan gratis. Namun, kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan tampak jelas. Ketika petugas masih menimbang kemampuan bayar sebelum mengambil tindakan lanjutan, akses kesehatan balita praktis berbasis kemampuan finansial. Di wilayah dengan puluhan ribu kasus ISPA mayoritas balita, pola ini sangat berbahaya. Keluarga miskin bukan sekadar “penerima bantuan”, melainkan kelompok yang paling sering butuh layanan kesehatan darurat dan karenanya paling berisiko menjadi korban penundaan akibat biaya.
Hak Orang Tua atas Layanan Kesehatan Darurat Anak
Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran bagi orang tua: ketika anak dalam kondisi kritis, pertanyaan pertama bukan lagi “punya uang berapa?”, melainkan “di mana fasilitas yang bisa menangani paling cepat?”. Bupati sudah meminta masyarakat membawa langsung pasien kritis ke rumah sakit dan tidak menunda karena biaya. Artinya, secara moral dan politik, pintu layanan kesehatan darurat seharusnya terbuka lebih dulu, baru urusan pembayaran menyusul.
Orang tua perlu memahami bahwa layanan kesehatan darurat bertujuan menyelamatkan nyawa tanpa menunggu kelengkapan administrasi. Mekanisme rujukan dalam kondisi gawat dipersiapkan untuk mempercepat penanganan, bukan memperlambat dengan syarat-syarat finansial. Bila di puskesmas anak tampak memburuk, orang tua berhak mendesak agar segera dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap. Semakin orang tua memahami hak ini, semakin kecil peluang tenaga kesehatan menjadikan ketiadaan uang sebagai alasan mengulur waktu penanganan.
Menguatkan Edukasi dan Bantuan Kesehatan untuk Keluarga Miskin
Bupati menyatakan semua warga miskin berhak atas pelayanan kesehatan gratis, bahkan berencana memberi santunan bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi, termasuk yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ia juga menyebut akan menanggung biaya pengobatan jika pemerintah tidak mampu membayar. Kebijakan bantuan kesehatan keluarga miskin ini penting, tetapi akan kehilangan makna bila orang tua tidak tahu bagaimana menggunakannya ketika krisis datang tiba-tiba.
Di sinilah urgensi edukasi. Orang tua perlu mendapat penjelasan jelas tentang program bantuan, prosedur ketika anak gawat, dan jaminan bahwa layanan tidak boleh dibedakan karena dompet. Di daerah dengan ribuan kasus penyakit pada balita, akses kesehatan balita harus dianggap investasi utama, bukan fasilitas tambahan. Tanpa perubahan budaya di faskes dan peningkatan pengetahuan keluarga, tragedi seperti yang menimpa Gazal berpotensi berulang. Kesimpulannya, negara dan tenaga kesehatan wajib menegakkan prinsip: nyawa balita lebih berharga daripada formulir dan tagihan, sementara orang tua wajib berani menuntut hak tersebut setiap kali anak mereka dalam bahaya.
