Rencana modal belum menjadi investasi yang terealisasi
Penyertaan modal daerah adalah penempatan dana atau aset milik pemerintah pada perusahaan daerah untuk memperkuat kapasitasnya dan mendukung layanan publik yang menjadi tanggung jawabnya. Di Deli Serdang, pemerintah kabupaten merancang penyertaan modal Rp150 miliar untuk Perumda Air Minum Tirta Deli selama periode 2026–2028. Rencana ini disampaikan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo dalam rapat paripurna DPRD pada 2 November 2026 sebagai bagian dari Ranperda eksekutif. Besarnya angka itu membuat usulan layak mendapat perhatian, tetapi statusnya tetap harus dibaca dengan cermat: Ranperda yang diajukan bukan keputusan final dan bukan bukti bahwa investasi telah dicairkan. Pembahasan dan persetujuan aturan menjadi tahap penting sebelum komitmen tersebut dapat diterjemahkan menjadi modal perusahaan. Karena itu, kabar ini lebih tepat dipahami sebagai arah kebijakan yang sedang diajukan, bukan perubahan layanan yang sudah dirasakan pelanggan.
Ukurannya bukan hanya modal, melainkan air yang sampai
Alasan yang disampaikan pemerintah daerah adalah kebutuhan Tirta Deli akan dukungan modal untuk meningkatkan kapasitas usaha, efisiensi pengelolaan, dan kualitas pelayanan. Penyertaan yang dirancang mencakup uang serta barang milik daerah; aset yang selama ini belum digunakan optimal juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional dan pengembangan layanan air minum. Secara tujuan, ini sejalan dengan kebutuhan warga: layanan air Deli Serdang perlu dinilai dari mutu dan pemerataannya, bukan dari besarnya alokasi semata. Modal baru baru bernilai bagi masyarakat bila menghasilkan perbaikan yang bisa dirasakan pelanggan. Pemerintah dan perusahaan perlu menjelaskan bagaimana dana dan aset akan dipakai, wilayah atau kebutuhan apa yang diprioritaskan, serta bagaimana hasilnya akan diukur. Tanpa ukuran yang terbuka, janji peningkatan layanan berisiko berhenti sebagai tujuan dalam dokumen.
APBD menuntut rencana dan pengawasan yang jelas
Pemerintah kabupaten menyebut penyertaan modal sebagai investasi untuk masa depan air minum, bukan sekadar transfer dana. Bupati juga menegaskan bahwa penggunaan APBD harus bertanggung jawab karena setiap rupiah merupakan uang rakyat. Penekanan itu tepat, tetapi seharusnya diikuti keterbukaan tentang tahapan pemberian modal, pemanfaatan aset, dan capaian layanan yang dituju. Investasi perusahaan daerah perlu dinilai dari manfaat publik sekaligus tata kelola: apakah kapasitas dan efisiensi membaik, serta apakah kualitas dan pemerataan pelayanan ikut meningkat. Saat ini, bahan yang tersedia belum merinci proyek, target pelanggan, atau ukuran kinerja spesifik. Maka, publik patut meminta rincian tersebut selama pembahasan Ranperda, bukan menganggap alokasi yang direncanakan otomatis akan menyelesaikan persoalan layanan.
Tahap berikutnya menentukan arti rencana
Ranperda penyertaan modal merupakan satu dari tiga rancangan eksekutif yang disampaikan dalam rapat paripurna; pemerintah berharap pembahasan seluruh Ranperda menghasilkan landasan hukum untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan pelayanan publik. Rapat itu juga membahas lima Ranperda inisiatif legislatif, sehingga usulan modal Tirta Deli akan melewati proses pembahasan bersama agenda lain. Bagi warga, tindak lanjut yang penting ialah kejelasan keputusan, tahapan realisasi, dan pelaporan hasil setelah modal atau aset benar-benar disalurkan. Kesimpulannya, rencana Rp150 miliar berpotensi mendukung layanan air yang lebih baik, tetapi potensi bukan hasil. Keberhasilan harus dibuktikan dengan pengelolaan yang dapat diawasi dan perbaikan layanan yang nyata, merata, serta bisa diukur.
