Dua pendekatan untuk satu kebutuhan daerah
Lobi anggaran infrastruktur adalah upaya pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan proyek dan pembiayaan kepada pemerintah pusat agar dukungan program serta pencairan dana dapat dipercepat. Di sinilah Kutai Kartanegara dan Gorontalo mengambil jalur yang berbeda: Kukar bergerak langsung ke kementerian dan DPR RI, sedangkan Gorontalo menekankan kerja bersama di tingkat pemerintah provinsi. Perbedaan ini penting dibaca tanpa menganggap skala ataupun hasil keduanya setara. Pemkab Kutai Kartanegara melakukan roadshow dan audiensi di Jakarta untuk mengejar bantuan program dan percepatan anggaran. Sementara itu, upaya Provinsi Gorontalo memperjuangkan dukungan infrastruktur mulai menunjukkan hasil, dengan koordinasi yang melibatkan jajaran pemerintah provinsi dan pendampingan gubernur. Keduanya mencerminkan cara berbeda memperjuangkan bantuan pusat daerah: Kukar memetakan kebutuhan proyek dan sumber pembiayaan, sementara Gorontalo menggarisbawahi sinergi serta penyampaian kondisi lapangan berbasis data.
Kukar menautkan lobi dengan proyek yang dikejar
Bagi Kukar, lobi ke pusat bukan agenda seremonial: pemerintah daerah menghubungkannya dengan kebutuhan pembiayaan jalan dan jembatan strategis. Proyek yang disebut antara lain Jalan Sebelimbingan, peningkatan jalan Muara Wis–Kota Bangun, jalan menuju Ibu Kota Kecamatan Kota Bangun Darat, Jembatan Sebulu, serta ruas Salo Cella–Batu-Batu dan Santan Ulu–Santan Ilir. Pemkab juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur untuk mengoptimalkan pencairan dana kurang salur, dengan dukungan anggota DPR RI Budi Satrio Djiwandono. Ini menempatkan dana infrastruktur daerah sebagai bagian penting dari rencana penyelesaian proyek, bukan sekadar tambahan. Jalur kementerian juga membawa agenda sektoral: Kukar mengawal rencana Labkesmas dekat RSUD AM Parikesit dan membahas bantuan bagi nelayan. Dari sembilan titik Kampung Nelayan Merah Putih—terbanyak di Kalimantan Timur—direncanakan bantuan kapal, penyempurnaan kawasan, serta SPBN untuk memudahkan akses BBM bersubsidi.
Perkembangan di Kukar mencakup tindak lanjut kunjungan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta komunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi rangkaian lobi masih berjalan. Pemkab dijadwalkan kembali ke Jakarta pada minggu berikutnya untuk beraudiensi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perhubungan. Artinya, hasil yang dilaporkan berupa sejumlah tindak lanjut dan rencana bantuan, sementara pembiayaan proyek jalan dan jembatan tetap menjadi pekerjaan besar. Mengukur keberhasilan pembangunan Kukar hanya dari banyaknya pertemuan akan keliru; ukuran akhirnya adalah apakah dukungan berubah menjadi anggaran dan pekerjaan yang tuntas.
Gorontalo menekankan koordinasi dan ketahanan
Di Gorontalo, pendekatan yang diceritakan berpusat pada sinergi Pemerintah Provinsi bersama gubernur, dengan BPBD ikut mengawal komunikasi kepada pemerintah pusat. Kepala Pelaksana BPBD Rusli W. Nusi menyebut data akurat dan gambaran kondisi nyata di lapangan sebagai landasan agar kebutuhan daerah dipahami secara utuh. Fokus ini memberi warna tersendiri pada perjuangan infrastruktur Gorontalo: bukan hanya mengejar pembangunan fisik, tetapi juga memastikan fasilitas mendukung layanan dasar dan ketahanan menghadapi bencana. BPBD mendorong infrastruktur untuk akses evakuasi, distribusi bantuan, pemulihan pascabencana, dan perlindungan warga di wilayah rawan. Dengan demikian, ukuran manfaat yang ditekankan mencakup kemampuan infrastruktur menjaga akses pelayanan saat kondisi darurat, bukan hanya panjang jalan atau jumlah proyek.
Pemerintah provinsi menyatakan upayanya mulai menunjukkan hasil, tetapi laporan yang tersedia tidak merinci proyek, besaran dukungan, atau capaian fisik tertentu. Karena itu, perkembangan Gorontalo tidak sepatutnya disamakan dengan daftar proyek dan rencana bantuan yang dijabarkan untuk Kukar. Yang tampak jelas adalah mekanisme kerja kolektif: BPBD mendampingi agenda gubernur, sementara kebutuhan pembangunan disampaikan melalui koordinasi antarpemerintah. BPBD juga menyatakan akan terus mendukung program pembangunan terkait pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas pemerintah serta masyarakat.
Hasil harus dinilai dari manfaat yang sampai
Perbandingan ini memperlihatkan dua strategi yang sesuai dengan penekanan masing-masing daerah. Kukar menempuh lobi langsung ke kementerian dan DPR RI untuk mengaitkan bantuan pusat dengan kebutuhan proyek dan dana yang belum tersalurkan. Gorontalo mengandalkan koordinasi provinsi dan data lapangan, dengan perhatian kuat pada fungsi infrastruktur untuk pelayanan serta penanggulangan bencana. Keduanya belum dapat dinilai dengan ukuran hasil yang sama: di Kukar terdapat rincian ruas, sektor, dan rencana tindak lanjut; di Gorontalo, laporan menandai kemajuan dukungan tanpa merinci proyek atau nilai bantuan. Ukuran yang paling berarti bagi warga tetaplah manfaat nyata—akses yang membaik, layanan yang lebih mudah dijangkau, dan kesiapan menghadapi bencana. Lobi maupun sinergi hanya bernilai ketika dukungan berubah menjadi infrastruktur yang selesai dan berguna.






