Pertanian menjadi tumpuan utama pasar kerja
Pekerja pertanian Sumsel adalah penduduk yang bekerja di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, tiga lapangan usaha yang bersama-sama menyerap hampir separuh tenaga kerja provinsi tersebut. Pada Agustus 2026, sektor ini mempekerjakan 2.082.220 orang atau 45,96 persen dari seluruh penduduk bekerja. Besarnya porsi itu menegaskan bahwa pasar kerja Sumsel masih sangat bertumpu pada sektor primer; dominasi tersebut bukan sekadar ciri statistik, melainkan gambaran terbatasnya keseimbangan antarlapangan usaha.
Jarak dengan sektor lain cukup lebar. Perdagangan besar dan eceran menyerap 613.310 pekerja atau 13,54 persen, sedangkan industri menampung 270.800 orang atau 5,98 persen. Pertanian memang menyediakan mata pencaharian dalam skala besar, tetapi angka itu sendiri belum menjelaskan mutu pekerjaan maupun kecocokannya dengan pendidikan pencari kerja. Karena itu, dominasi pertanian sebaiknya dibaca bersama persoalan pengangguran Sumsel, bukan sebagai tanda bahwa kebutuhan tenaga kerja sudah selaras dengan kemampuan seluruh angkatan kerja.

Pengangguran turun, tetapi tantangannya belum selesai
TPT Sumatera Selatan pada Agustus 2026 tercatat 3,45 persen, turun 0,24 poin persentase dari 3,69 persen pada Agustus 2025. Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Moh Wahyu Yulianto, menyebut penurunan itu menunjukkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Jumlah penganggur juga berkurang dari 172.360 menjadi 162.090 orang, atau turun 10.270 orang dalam setahun.
Namun, perbaikan agregat itu terjadi ketika angkatan kerja bertambah 27.980 orang menjadi 4.692.920 orang pada Agustus 2026. Penduduk yang bekerja mencapai 4.530.830 orang, naik 38.250 orang dibanding setahun sebelumnya. Angka-angka ini menunjukkan lebih banyak orang terserap, tetapi tingkat pengangguran keseluruhan tetap tidak cukup untuk menggambarkan siapa yang tertinggal. Perbedaan menurut pendidikan memperlihatkan titik lemah yang tak boleh tertutup oleh kabar penurunan TPT.
Lulusan SMK menghadapi kesenjangan paling tajam
Lulusan SMK menganggur pada tingkat lebih tinggi daripada kelompok pendidikan lainnya: TPT mereka mencapai 6,56 persen. Sebaliknya, penduduk berpendidikan SD ke bawah mencatat TPT terendah, 1,20 persen. Kontras ini layak menjadi perhatian karena pendidikan kejuruan semestinya membekali lulusan dengan keterampilan kerja, tetapi data menunjukkan kelompok tersebut justru paling sulit memperoleh pekerjaan. Angka ini tidak menjelaskan penyebabnya, tetapi cukup kuat untuk menolak anggapan bahwa bekal vokasi dengan sendirinya menjamin akses kerja.
Ketimpangan itu tampak lebih penting saat dibandingkan dengan struktur lapangan usaha. Pertanian menyerap 45,96 persen pekerja, sementara perdagangan berada jauh di posisi kedua dengan 13,54 persen. Dominasi tersebut menandakan bahwa kapasitas penyerapan tenaga kerja terkonsentrasi pada beberapa sektor, sedangkan angka pengangguran SMK memberi sinyal bahwa keterampilan lulusan dan peluang kerja belum bertemu dengan baik. Menyebut penurunan TPT sebagai kemajuan memang tepat, tetapi mengabaikan tingginya pengangguran lulusan kejuruan akan membuat gambaran pasar kerja terasa lebih baik daripada kenyataannya.
Ukuran keberhasilan harus melihat siapa yang terserap
Dua fakta utama ketenagakerjaan Sumsel berjalan berdampingan: pertanian menampung hampir separuh penduduk bekerja, sementara lulusan SMK memiliki TPT tertinggi. Penurunan pengangguran umum merupakan perkembangan positif, tetapi belum membuktikan bahwa peluang kerja tersebar seimbang atau sesuai dengan latar pendidikan. Angka agregat bisa membaik sekalipun satu kelompok tetap menghadapi hambatan lebih besar.
Kesimpulan yang lebih jujur bukanlah bahwa pasar kerja Sumsel sudah sehat, melainkan bahwa penyerapan tenaga kerja masih bertumpu kuat pada pertanian dan hasil perbaikannya belum dirasakan sama oleh semua kelompok. TPT 3,45 persen patut dicatat sebagai penurunan, namun TPT lulusan SMK sebesar 6,56 persen menegaskan bahwa tantangan pengangguran belum tuntas. Ukuran kemajuan seharusnya tidak berhenti pada jumlah orang yang bekerja; ketimpangan menurut pendidikan juga perlu menjadi bagian dari penilaian.






