Hak menyampaikan pendapat perlu dijaga bersama
Aksi mahasiswa damai adalah penyampaian aspirasi di muka umum yang menghormati hak warga, menjaga ketertiban, dan menghindari kekerasan. Menjelang demo 28 Oktober 2026, pemerintah mengajak mahasiswa serta masyarakat menyampaikan pendapat dengan aman dan tertib. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak konstitusional warga untuk berpendapat sesuai aturan. Imbauan ini tepat, tetapi tidak boleh berhenti sebagai seruan agar massa tertib: pemerintah juga perlu memastikan kritik didengar dan ruang dialog benar-benar tersedia. Unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi, bukan gangguan yang harus dibungkam. Karena itu, ketertiban seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, seiring penghormatan terhadap hak untuk menyampaikan kritik.
Syahganda menyebut penyampaian aspirasi sebagai bagian penting kehidupan demokrasi dan meminta peserta bertanggung jawab serta tidak mudah terprovokasi. Pemerintah juga mengingatkan agar peserta menghindari tindakan anarkis dan menjaga fasilitas umum agar kegiatan masyarakat tidak terganggu. Pesan ini masuk akal: kerusakan dan kekerasan dapat mengalihkan perhatian dari substansi tuntutan, sementara dampaknya dirasakan warga yang tidak ikut aksi. Namun, imbauan kepada demonstran perlu berjalan beriringan dengan sikap aparat yang persuasif dan humanis. Syahganda juga meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan tersebut selama aksi berlangsung.
Kritik harus bertemu respons yang nyata
Perbedaan pandangan dan kritik adalah hal wajar dalam demokrasi. Pemerintah menyatakan terbuka terhadap masukan, sementara peserta aksi diminta mengutamakan musyawarah dan dialog, bukan provokasi atau kekerasan. Dua hal ini semestinya berjalan beriringan: demonstrasi yang tertib memberi ruang bagi tuntutan untuk terdengar, dan pemerintah berkewajiban menanggapi isi kritik, bukan hanya mengomentari cara penyampaiannya. Tanpa respons yang jelas, seruan damai berisiko terdengar seperti tuntutan satu arah kepada mahasiswa. Masyarakat pun diingatkan agar bijak menyikapi informasi dan tidak menyebarkan kabar bohong yang dapat memperkeruh keadaan. Menjaga suasana kondusif bukan berarti menghindari perdebatan, melainkan memastikan perbedaan pendapat tidak berubah menjadi ancaman bagi keselamatan publik.
Aksi Trisakti berlanjut ke pusat kota
Sehari setelah aksi yang menjadi perhatian pemerintah, mahasiswa Universitas Trisakti berunjuk rasa di Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026. Mereka berkumpul di depan kampus di Grogol, Jakarta Barat, lalu bergerak berkonvoi untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Setelah konsolidasi, rombongan melintasi Jalan Kyai Tapa menuju Tomang, kemudian bergerak ke kawasan Istana Negara. Sekitar pukul 15.30, massa juga memadati kawasan Kebon Sirih dan bersiap melanjutkan aksi menuju IRTI Monas. Peserta datang dengan sepeda motor, puluhan angkutan kota, dan bus; polisi bersiaga di sekitar lokasi.
Tuntutan mahasiswa Trisakti disebut berkaitan dengan pemulihan nasional, kinerja pejabat, dan supremasi sipil. Isi tuntutan tersebut menunjukkan bahwa aksi bukan semata soal lalu lintas atau pengamanan, melainkan juga soal arah kebijakan dan akuntabilitas. Pergerakan massa di sejumlah ruas dapat mengganggu perjalanan warga, sehingga informasi lalu lintas dan pengamanan yang proporsional penting bagi publik. Namun, kemacetan tidak boleh menghapus pokok persoalan yang dibawa mahasiswa. Ukuran keberhasilan bukan hanya aksi berakhir tanpa kerusuhan, tetapi juga apakah kritik memperoleh jawaban dan tindak lanjut.
Damai harus berarti saling bertanggung jawab
Pemerintah benar meminta peserta tidak terprovokasi dan menjaga fasilitas publik, tetapi tanggung jawab menjaga demokrasi tidak bisa dibebankan kepada demonstran saja. Mahasiswa perlu menjaga aksi tetap damai agar tuntutan terdengar jelas; aparat perlu mengawal dengan pendekatan manusiawi; dan pemerintah perlu membuktikan keterbukaannya lewat tanggapan yang bisa diuji. Jika salah satu unsur absen, ajakan menjaga ketertiban mudah kehilangan kepercayaan. Aksi 28 Oktober dan unjuk rasa Trisakti sehari sesudahnya mengingatkan bahwa ruang publik adalah tempat warga menyuarakan keberatan sekaligus tempat negara menunjukkan kesediaan mendengar.
Kesimpulannya, aksi mahasiswa damai bukan sekadar ketiadaan kekerasan, melainkan proses menyampaikan kritik dengan aman dan memperoleh respons yang bermakna. Imbauan pemerintah agar peserta tidak terprovokasi patut didukung, selama hak berpendapat tetap dihormati dan tuntutan tidak diabaikan. Ketertiban menjaga kepentingan warga; dialog yang sungguh-sungguh menjaga kepercayaan publik.
