RTLH Bukan Sekadar Dinding Retak: Mengapa Program Ini Menentukan
Program rumah tidak layak huni adalah serangkaian kebijakan rehabilitasi rumah pemerintah yang menyasar hunian rusak, tidak sehat, dan tidak aman, melalui bantuan bedah rumah, kolaborasi lintas lembaga, serta pendaftaran RTLH digital, dengan tujuan menghapus rumah tidak layak sebagai wajah kemiskinan struktural dan menggantinya dengan hunian yang manusiawi, sehat, dan berdaya bagi keluarga rentan di berbagai daerah. Program ini, jika dikelola serius, bukan hanya memperbaiki bangunan, tetapi mengubah arah pembangunan sosial di akar rumput. Di sinilah letak pentingnya: RTLH adalah cermin ketimpangan. Ketika pemerintah daerah berani menargetkan nol RTLH, mereka sesungguhnya sedang menguji kapasitas data, anggaran, dan kemitraan sosialnya. Bangka, Sragen, dan Kota Tangerang memberi contoh berbeda tentang bagaimana program rumah tidak layak huni bisa menjadi alat pemerataan, bukan sekadar proyek fisik yang selesai begitu tembok dicat.
Bangka: GEMPITA RTLH dan Lompatan ke Pendaftaran Digital
Kabupaten Bangka memilih jalur ambisius: menargetkan Nol RTLH pada 2027 melalui Gerakan Kemitraan Pentahelix Atasi Rumah Tidak Layak Huni (GEMPITA RTLH). Target ini bukan slogan; masih ada 581 unit RTLH yang harus ditangani, didata dari level RT hingga kecamatan dengan verifikasi lapangan yang terus berjalan. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran bahwa tanpa data akurat, program rumah tidak layak huni mudah berubah menjadi sekadar daftar penerima bantuan yang bias. Langkah paling progresif adalah peluncuran pendaftaran RTLH digital "Gempita". Melalui sistem online di situs dinas teknis, warga bisa mendaftar, mengisi kolom persyaratan, dan mengecek status pengajuan mereka sendiri. Ini bukan hanya soal efisiensi; transparansi meningkat karena proses dapat dilacak. "Layanan pendaftaran RLTH berbasis digital 'Gempita' sebagai upaya akurasi data yang akurat, transparan dan terintegrasi". Jika konsisten, Bangka sedang mengubah bantuan bedah rumah menjadi program yang diawasi publik, bukan hanya birokrasi.
Sragen: Kolaborasi Habitat for Humanity dan Stimulan Rp40 Juta
Sragen mengambil rute berbeda: memadukan rehabilitasi rumah pemerintah dengan kekuatan organisasi non-pemerintah dan relawan. Pemerintah kabupaten menggandeng Habitat for Humanity Indonesia dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menangani RTLH, dibahas dalam lokakarya "Dimulai dari Rumah" di Mal Pelayanan Publik Sragen. Di sini, bantuan bedah rumah bukan hanya urusan anggaran, tetapi juga gotong royong dan desain hunian yang lebih tahan bencana. Program ini memakai dana stimulan sekitar Rp40 juta per rumah untuk keluarga berpenghasilan rendah, dengan basis data RTLH yang dinilai akurat dan terus diperbarui. Pendekatan ini penting: tanpa data yang rapi, dana stimulan mudah salah sasaran. Habitat for Humanity menekankan bahwa perbaikan rumah harus mempertimbangkan ketahanan terhadap bencana dan desain ramah iklim bagi MBR. Lebih jauh, mereka ingin mengaitkan kegiatan relawan dengan potensi wisata seperti Sangiran, sehingga penanganan RTLH ikut menggerakkan ekonomi lokal. Sragen, jika berhasil, bisa menjadi contoh bahwa program rumah tidak layak huni dapat menjadi pintu masuk pembangunan wilayah, bukan hanya proyek sosial.
Kota Tangerang: Dampak Nyata Bedah Rumah bagi Lansia dan Keluarga Rentan
Kota Tangerang menunjukkan sisi paling manusiawi dari rehabilitasi rumah pemerintah: cerita penerima manfaat. Melalui Disperkimtan, program rehabilitasi RTLH menyasar lansia dan keluarga rentan, termasuk Nisa binti Imam, perempuan 90 tahun di Panunggangan Utara yang rumahnya mengalami kerusakan berat di atap, tembok, dan alas. Setelah rumahnya dibedah, ia bisa beristirahat tanpa takut kebocoran saat hujan, merasa aman dan nyaman di rumah sendiri. Ini inti dari program rumah tidak layak huni: mengembalikan rasa aman yang selama ini hilang. Ketua RT setempat menilai proses bantuan bedah rumah berjalan cepat, sekitar dua minggu, dengan dukungan warga dan keluarga agar rumah segera layak huni. Secara kota, program bedah rumah sudah mencapai 75 persen dari target 1.000 unit pada 2026. Angka ini menunjukkan skala, tetapi yang lebih penting adalah prioritas: ketika lansia 90 tahun menjadi penerima manfaat, kita melihat keberpihakan yang jelas pada kelompok paling rentan. Tangerang mengingatkan bahwa indikator keberhasilan RTLH bukan hanya jumlah unit, tetapi siapa yang pertama kali merasakan dampaknya.
Dari Data ke Martabat: Pelajaran dari Tiga Daerah
Jika disandingkan, Bangka, Sragen, dan Kota Tangerang memberi tiga pelajaran penting tentang program rumah tidak layak huni. Pertama, tanpa data yang akurat dan sistem pendaftaran RTLH digital, ambisi nol RTLH mudah runtuh. Bangka berusaha menutup celah ini dengan aplikasi pelaporan dan sistem online yang memungkinkan warga memantau pengajuan sendiri. Kedua, kolaborasi pentahelix seperti di Sragen menunjukkan bahwa bantuan bedah rumah bisa menjadi gerakan sosial yang memperkuat ekonomi lokal, bukan sekadar proyek fisik yang berhenti di dinding baru. Ketiga, kisah Tangerang menegaskan bahwa rehabilitasi rumah pemerintah harus mengutamakan martabat penerima, terutama lansia dan keluarga miskin yang selama ini hidup di rumah bocor dan tidak sehat. Ke depan, program RTLH layak dinilai bukan hanya dari jumlah unit yang selesai, tetapi dari sejauh mana ia mengurangi kemiskinan ekstrem, memperbaiki kesehatan hunian, dan membuka ruang partisipasi warga. Ketika rumah tidak lagi bocor dan data tidak lagi gelap, barulah RTLH pantas disebut sebagai kebijakan yang mengangkat derajat hidup, bukan sekadar proyek tahunan.
