Seruan Tegas: Stop Pendanaan Batu Bara, Mulai Transisi Energi Hijau
Pendanaan batu bara ASEAN adalah aliran pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan internasional ke proyek pembangkit listrik dan pertambangan batu bara di kawasan, yang kini semakin dikritik karena menghambat transisi energi hijau, memperpanjang ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan menambah beban sosial bagi masyarakat terdampak. Koalisi Fair Finance Asia (FFA) bersama Influencing Just Energy Transition in ASEAN (I-JET) tidak lagi berbicara dengan nada lunak: mereka mendesak perbankan hentikan batu bara secara total, khususnya untuk ekspansi bisnis di Asia Tenggara. Ini bukan sekadar laporan teknis, melainkan kampanye advokasi energi terbarukan yang menempatkan keadilan sosial sebagai pusat keputusan pendanaan. Selama bank tetap menyuntik dana ke proyek batu bara, klaim komitmen iklim di kawasan hanyalah retorika.
Mengapa Kampanye Fair Finance Asia Penting dan Mendesak
FFA dan I-JET menyampaikan seruan mereka melalui laporan “Phasing out Coal, Phasing in Justice: Roadmap for Financing a Responsible Regional Coal Phase-out in Asia”. Laporan ini menilai perkembangan transisi energi di beberapa negara ASEAN, mulai dari moratorium pembangkit listrik tenaga batu bara baru, pembaruan komitmen iklim (NDC), taksonomi hijau, hingga kebijakan harga karbon. Upaya tersebut diakui, tetapi dinyatakan belum cukup untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius sesuai Perjanjian Paris. Di balik wacana hijau, pendanaan batu bara ASEAN masih mengalir, terutama lewat pembiayaan korporasi dan sektor hulu pertambangan. Selama struktur pembiayaan tidak berubah, transisi energi hijau akan berjalan lambat, dan risiko iklim tetap dipindahkan ke pundak masyarakat yang paling rentan.
Membatasi Batu Bara, Menolak LNG sebagai Jalan Pintas
Salah satu temuan penting laporan FFA adalah bahwa pendanaan internasional untuk proyek batu bara memang semakin dibatasi, namun belum benar-benar berhenti. Aliran dana masih menyusup lewat celah pembiayaan korporasi dan investasi di sektor pertambangan hulu. Pada saat yang sama, gas alam cair (LNG) dipromosikan sebagai energi transisi, padahal membawa sederet masalah: biaya tinggi, fluktuasi harga, ancaman stranded assets, dan ketergantungan jangka panjang pada bahan bakar fosil. Mengganti batu bara dengan LNG tanpa strategi keluar yang jelas hanya memindahkan ketergantungan fosil dari satu komoditas ke komoditas lain. Seruan perbankan hentikan batu bara harus dibaca bersama desakan agar investasi tidak diarahkan ke solusi palsu, melainkan ke energi terbarukan yang benar-benar menurunkan emisi dan membuka peluang ekonomi baru di tingkat lokal.
Lima Langkah Kunci: Dari Moratorium Hingga Peta Jalan Berkeadilan
FFA dan I-JET mengajukan paket langkah yang jauh lebih tegas daripada sekadar target emisi. Pertama, moratorium total pembangunan proyek batu bara baru, termasuk pembangkit untuk pusat data kecerdasan buatan dan infrastruktur digital. Kedua, penyusunan peta jalan penghentian batu bara yang jelas, mengikat, dan bisa ditegakkan secara hukum. Ketiga, pensiun permanen atau konversi seluruh unit PLTU disertai pemulihan kawasan pascaoperasi. Keempat, mengakhiri semua bentuk pendanaan batu bara, termasuk pendanaan bagi solusi yang tidak menurunkan emisi secara nyata. Kelima, memastikan komitmen transisi yang adil memiliki dasar hukum yang kuat. Tanpa kerangka seperti ini, pendanaan batu bara ASEAN akan pelan-pelan bergeser bentuk, tetapi tetap menahan kawasan dalam jebakan ekonomi fosil.
Transisi Energi Harus Lindungi Masyarakat, Bukan Sekadar Ganti Sumber Daya
Inti advokasi energi terbarukan yang diusung FFA adalah perlindungan hak masyarakat terdampak. Laporan menekankan pentingnya jaring pengaman sosial: bantuan pendapatan, peningkatan keterampilan, dan penyediaan pekerjaan baru yang ramah lingkungan bagi pekerja yang kehilangan mata pencaharian akibat penghentian batu bara. Keterlibatan masyarakat, penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), perlindungan hak masyarakat adat atas tanah, kebijakan yang peka terhadap gender, serta perlindungan bagi pegiat lingkungan dan pembela hak asasi manusia menjadi prasyarat transisi. Seperti ditegaskan Bernadette Victorio, keberhasilan transisi energi diukur dari kemampuan mengurangi kesenjangan sosial dan melindungi hak-hak pekerja, perempuan, dan masyarakat adat. Seruan ini adalah peringatan keras bagi lembaga keuangan internasional: mengalihkan pendanaan ke energi hijau tidak sah disebut solusi jika meninggalkan komunitas yang selama ini menopang ekonomi fosil.
