Humanisme harus menjadi cara kerja, bukan slogan
Pengamanan demonstrasi adalah upaya menjaga keselamatan peserta aksi dan masyarakat sekaligus melindungi hak menyampaikan pendapat di muka umum melalui tindakan aparat yang terukur dan menghormati hukum. Pada 28 Oktober 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meminta polisi mengedepankan pendekatan humanis saat mengawal demonstrasi serta tetap menghargai penyampaian aspirasi. Arahan ini tepat, tetapi nilainya hanya terlihat dari perilaku petugas di lapangan: komunikasi yang jelas, penggunaan kekuatan yang proporsional, dan perlindungan bagi orang yang hendak menyampaikan tuntutan secara damai. Polri juga menyatakan menyiapkan langkah preventif dan preemtif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pencegahan semestinya meredakan risiko, bukan menjadikan setiap kerumunan seolah ancaman. Karena itu, polisi kawal demo dengan sikap terbuka dan disiplin, bukan hanya dengan barisan personel.
Aspirasi publik perlu ruang yang aman
Aksi di Bundaran Hotel Indonesia pada 28 Oktober dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB oleh aliansi BEM dari sejumlah kampus yang tergabung dalam Komite Sadar. Mereka merencanakan lima kelompok tuntutan, meliputi penanganan bencana, kebijakan anggaran, pendidikan dan pekerjaan, penegakan hukum, serta kebebasan sipil. Ragam isu itu menunjukkan mengapa tugas polisi tidak berhenti pada mengatur arus massa: peserta harus dapat menyampaikan tuntutan tanpa intimidasi, sementara warga lain tetap terlindungi dari gangguan dan kekerasan. Kapolri juga mengingatkan demonstran agar tidak bertindak anarkis. Seruan itu wajar, tetapi tanggung jawab menjaga suasana damai berlaku bagi semua pihak. Aparat perlu memberi instruksi yang mudah dipahami dan membuka jalur komunikasi dengan penyelenggara. Pengamanan demonstrasi yang baik mencegah bentrokan tanpa mengaburkan hak untuk berkumpul dan berbicara.
TNI membantu, bukan mengambil alih
Kehadiran prajurit TNI dalam pengamanan aksi di Bundaran HI menjadi sorotan publik dan memicu pengingat dari anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin bahwa pelibatan militer tidak dapat dilakukan sembarangan. Menanggapi hal itu, Kapuspen TNI Mayjen Muhammad Nas menyatakan pengerahan prajurit untuk membantu pengamanan demonstrasi dilakukan atas permintaan Polri, bukan untuk mengambil alih tugasnya. Nas juga menyebut pengerahan TNI, baik dalam operasi militer perang maupun selain perang, memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut memberi batas penting: TNI bantu Polri ketika diminta, sementara pengamanan demonstrasi tetap perlu memiliki mekanisme dan komando yang jelas. Menurut penjelasan Hasanuddin, dalam bantuan penanganan konflik sosial prajurit berada di bawah kendali operasi Polri sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan tidak boleh mengaburkan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan di lapangan.
Batas yang jelas melindungi hak warga
Pemisahan peran bukan soal persaingan antar-institusi, melainkan jaminan agar kewenangan dan pertanggungjawaban tetap bisa diuji. Polisi memimpin pengawalan, berkomunikasi dengan peserta, dan menjalankan langkah pencegahan secara terukur; TNI memberi bantuan ketika diminta Polri serta bekerja dalam batas hukum dan kendali yang berlaku. Penegasan ini penting karena pengerahan prajurit pada aksi 28 Oktober telah menjadi perhatian publik. Publik berhak mengetahui dasar pelibatan dan siapa yang mengendalikan operasi, bukan hanya melihat tambahan personel di jalan. Dalam pernyataan yang diberitakan, Nas tidak memberikan keterangan lebih lanjut tentang pengerahan tersebut. Karena itu, pelaksanaan yang transparan dan terukur menjadi semakin penting. Kesimpulannya, pendekatan humanis harus menjadi standar polisi, sedangkan dukungan TNI harus tetap terbatas, diminta, dan berada dalam kerangka hukum. Dengan batas tegas, keamanan dapat dijaga tanpa mengecilkan ruang demokrasi.






