Privilege Kesehatan Mental: Ketika Tenang Batin Jadi Barang Mewah
Privilege kesehatan mental adalah situasi ketika ketenangan batin, ruang untuk pulih, dan akses menjaga kewarasan jauh lebih mudah dimiliki kelompok berpunya, sementara kelompok berpenghasilan rendah berhadapan dengan stres berlapis dan sangat sedikit pilihan dukungan yang realistis dalam hidup sehari-hari. Mindfulness, anjuran membatasi paparan berita buruk, dan berbagai praktik wellness sering dijual sebagai solusi universal yang bisa dilakukan siapa saja, padahal kemampuannya sangat bergantung pada kelas sosial dan sumber daya. Mindfulness dan “diet berita” membutuhkan waktu luang, rasa aman, dan ruang fisik maupun psikologis; syarat yang jauh lebih mudah dipenuhi mereka yang hidupnya relatif aman dan mapan.
Di sisi lain, banyak orang yang hidup dengan ketidakpastian kerja, ancaman kekerasan, atau kebijakan yang bisa mengguncang hidup mereka kapan saja tidak punya kemewahan untuk mengambil jeda dari realitas. Ketika kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, atau ancaman keselamatan menjadi bagian dari rutinitas, berhenti membaca berita bukanlah opsi sehat, melainkan bentuk penyangkalan yang berbahaya bagi keberlangsungan hidup mereka. Inilah ketimpangan yang jarang disorot ketika konten self-care bertebaran: kemampuan untuk tenang sering lahir bukan dari teknik pernapasan, tetapi dari posisi sosial.

Mindfulness Kelas Sosial: Siapa yang Bisa Memilih untuk Tidak Tahu?
Konten motivasi yang mengajak untuk mengurangi paparan berita buruk terasa masuk akal hanya bila hidup kita tidak bergantung pada berita itu sendiri. Mindfulness memang bermanfaat sebagai latihan menyadari pikiran dan emosi, tetapi memahaminya tanpa kacamata kelas sosial membuatnya tampak seperti resep yang adil bagi semua orang, padahal tidak. Menjaga jarak dari berita buruk membutuhkan ruang, keamanan, dan sumber daya; tiga hal yang lebih mudah diakses mereka yang memiliki privilege ekonomi dan sosial.
Menurut Radius Setiyawan, pengalaman mengelola kecemasan tidak bisa dilepaskan dari posisi sosial seseorang. “Mindfulness jangan dipahami seolah-olah semua orang memiliki kondisi sosial yang sama”. Bagi sebagian orang, tragedi politik atau ekonomi hanyalah notifikasi di layar; bagi yang lain, itu adalah ancaman langsung pada pekerjaan, penghasilan, keluarga, bahkan keselamatan nyawa. Mindfulness yang buta kelas mengubah kemampuan menjaga kesehatan mental menjadi semacam klub eksklusif: hanya yang cukup aman yang boleh tenang. Itu masalah etis, bukan sekadar perbedaan gaya hidup.
Stres Kelas Bawah: Ketika Masalah Bukan Sekadar di Kepala
Bagi kelompok berpenghasilan rendah, stres tidak datang satu per satu, melainkan berlapis-lapis: ketidakpastian penghasilan, ancaman kehilangan pekerjaan, biaya hidup, dan keamanan fisik menyatu menjadi tekanan kronis. Ada orang yang tidak bisa “mengambil jarak” dari persoalan karena menyangkut pekerjaan, penghasilan, keluarga, atau keselamatan mereka sendiri. Sementara sebagian kelas menengah dan atas berlomba mengikuti kelas meditasi atau retret sunyi, banyak keluarga yang sibuk menghitung apakah uang hari ini cukup untuk bertahan hingga besok.
Ketimpangan ini tampak jelas dalam cara masyarakat memperlakukan pelanggaran hukum. Seorang pejabat yang terjerat kasus korupsi bisa tetap dihormati di lingkungan tempat tinggal dan lingkaran pertemanannya, bahkan setelah selesai menjalani masa tahanan; hidupnya kembali berjalan mulus tanpa banyak sanksi sosial. Berbeda dengan masyarakat kecil yang mencuri demi menyambung hidup: barang yang diambil mungkin bernilai kecil, tetapi sanksi sosial sangat keras dan hukum kerap terasa tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Stres mereka bukan hanya soal rasa bersalah, tetapi juga stigma, rasa malu berkepanjangan, dan rasa tak aman yang melekat.
Empati Tanpa Tindakan: Bentuk Baru Kebutaan Privilege
Gelombang kritik terhadap narasi mindfulness yang dianggap tone deaf memperlihatkan satu hal penting: kesadaran soal privilege kesehatan mental tidak boleh berhenti di rasa bersalah pribadi. Permintaan maaf, klarifikasi, atau pengakuan “aku mendengar dan belajar” dapat menjadi langkah awal, tetapi tidak otomatis mengubah struktur yang membuat akses ketenangan batin begitu timpang. Empati yang berhenti di komentar media sosial mudah berubah menjadi pengobat rasa bersalah bagi yang berprivilege, tanpa memberi perubahan berarti bagi mereka yang hidupnya penuh ketidakpastian.
Jika kita serius mengakui bahwa mindfulness terikat pada kelas sosial, konsekuensinya adalah menggeser fokus dari tips self-care individual ke pertanyaan yang lebih tidak nyaman: siapa yang punya waktu untuk tenang? siapa yang menanggung beban agar orang lain bisa rileks? dan aturan sosial apa yang membuat sebagian orang selalu mendapat sanksi lebih berat ketika gagal? Selama jawaban atas pertanyaan itu tidak memicu aksi kolektif—entah dalam bentuk dukungan, advokasi, atau perubahan kebijakan—kita hanya merapikan sudut kecil hidup kita, sambil membiarkan yang lain terus tenggelam.






