Perlindungan sawah menuntut tata ruang yang lebih cepat
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah kawasan sawah yang ditetapkan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan dan dibatasi dari perubahan penggunaan nonpertanian. Karena itu, capaian perlindungan 87,98 persen bukan alasan untuk melonggarkan pengawasan, melainkan dorongan agar aturan ruang segera menyesuaikan diri. Pada Rabu, 11 November 2026, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian ATR/BPN mengumumkan percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rapat koordinasi di Jakarta. Langkah ini tepat: perlindungan di atas kertas tak akan banyak berarti jika peta tata ruang tertinggal dari perubahan di lapangan. Bagi LP2B Indonesia, kejelasan batas harus menjadi fondasi keputusan pembangunan, bukan formalitas yang menyusul setelah izin dan bangunan terlanjur muncul.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan pemanfaatan nonpertanian pada lahan baku sawah non-LP2B hanya dapat dilakukan secara terbatas. Prinsip itu penting sebab label non-LP2B tidak otomatis berarti lahan bebas dialihfungsikan. Revisi tata ruang perlu menerjemahkan batas tersebut secara tegas dan mudah dipahami, agar pemerintah daerah, pemilik lahan, serta pengembang tidak menafsirkan ruang abu-abu sebagai izin.
Sisa 4 persen bukan ruang bebas pembangunan
Angka 300.000 hektare terdengar luas, tetapi itu hanya sekitar 4 persen dari 7,4 juta hektare lahan baku sawah yang menjadi basis perhitungan pemerintah. Perlindungan LP2B telah mencapai 87,98 persen, sementara hampir 8 persen lahan yang belum terlindungi sudah lebih dulu menjadi bangunan. Akibatnya, ruang yang benar-benar masih tersedia untuk kemungkinan alih fungsi jauh lebih kecil daripada yang tersirat dari angka lahan non-LP2B secara keseluruhan. Nusron Wahid menyebut sisa lahan yang tersedia untuk dialihfungsikan sekitar 300.000 hektare. Pemerintah semestinya memperlakukan batas 4 persen sebagai plafon ketat, bukan jatah yang harus dihabiskan. Alih fungsi sawah hanya layak dipertimbangkan setelah kebutuhan, dampak ekologis, dan pilihan lokasi lain diuji.
Pemerintah menyatakan penggunaan terbatas harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, jaringan irigasi, serta sempadannya. Syarat ini masuk akal, tetapi pengawasan dan alasan pemberian izin harus terbuka. Tanpa ukuran yang jelas, pengecualian untuk kebutuhan tertentu berisiko menjadi pintu masuk bagi pembangunan yang tak sesuai kepentingan publik.
Aturan baru harus mengutamakan kepentingan umum
Aturan pemanfaatan sisa lahan masih disiapkan melalui Peraturan Menteri, sehingga keputusan tentang siapa yang boleh menggunakan ruang terbatas itu belum final. Nusron mengusulkan agar lahan yang tersedia diprioritaskan untuk kepentingan umum, Proyek Strategis Nasional, serta perizinan yang sudah terlanjur diterbitkan. Contoh yang disebut meliputi terminal, bandara, jalan, sekolah, pesantren, dan sekolah rakyat; untuk perumahan, ia mengusulkan pembatasan pada masyarakat berpenghasilan rendah. Sebaliknya, ia menyatakan real estat tidak boleh menggunakan lahan tersebut. Arah ini patut didukung, tetapi kategori prioritas harus disertai kriteria dan mekanisme pemeriksaan yang terukur. Label proyek strategis atau kepentingan umum tidak boleh otomatis mengalahkan perlindungan pangan.
Dampaknya akan terasa bagi warga dan pemilik lahan: lokasi yang masuk kawasan perlindungan tidak dapat diperlakukan seperti bidang biasa, sedangkan peluang pembangunan pada lahan non-LP2B tetap dibatasi aturan. Pemerintah merencanakan pengunggahan peta LP2B ke aplikasi Sentuh Tanahku dan situs Bhumi mulai Desember 2026 agar masyarakat dapat memeriksa lokasi yang dilindungi maupun yang mungkin dialihfungsikan. Transparansi peta adalah langkah penting, tetapi manfaatnya bergantung pada data yang mutakhir dan konsisten dengan revisi tata ruang.
Batas yang tegas lebih penting daripada angka capaian
Capaian perlindungan 87,98 persen memberi pemerintah modal untuk menjaga sawah, tetapi sisa 300.000 hektare menuntut kehati-hatian yang lebih besar, bukan kelonggaran. Percepatan revisi tata ruang perlu berjalan seiring dengan penyusunan aturan, pemetaan terbuka, dan pengawasan izin. Pemerintah juga menyatakan akan menyiapkan Peta Jasa Lingkungan Hidup sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan ekologis. Jika aturan hanya memuat daftar pembangunan yang diperbolehkan tanpa batas dan evaluasi yang jelas, tekanan alih fungsi sawah akan tetap sulit dikendalikan. Sebaliknya, aturan yang transparan memberi masyarakat cara untuk mengawasi keputusan dan melindungi lahan pangan. Kesimpulannya, sisa lahan bukan cadangan bebas untuk pembangunan: setiap pengecualian harus dibuktikan perlu, sesuai tata ruang, dan tidak merusak fungsi sawah.






