Keteladanan harus mendahului ajakan
Pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban pemilik kendaraan yang sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan dan layanan publik. Karena itu, meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan tidak cukup dengan mengingatkan warga: pemerintah juga perlu menunjukkan bahwa aparatnya menaati kewajiban yang sama. Jawa Tengah menempuh jalur tersebut dengan memperkuat sinergi bersama 35 pemerintah kabupaten/kota. Dalam rapat koordinasi di Solo pada 10–11 November 2026, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen meminta organisasi perangkat daerah, badan usaha milik daerah, dan rumah sakit milik provinsi mendata kendaraan yang parkir di lingkungan kerja, terutama kendaraan yang pajaknya belum dibayar. Langkah ini patut didukung, sebab imbauan sadar pajak daerah akan lebih meyakinkan jika dimulai dari lingkungan pemerintahan.
Taj Yasin menyebut kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Jawa Tengah telah mencapai 57 persen, tertinggi kedua secara nasional. Angka itu menunjukkan kemajuan, tetapi juga menyisakan ruang besar untuk perbaikan. Pendataan internal dapat menjadi pemeriksaan konsistensi: ASN sebagai pelayan masyarakat harus memberi teladan sebelum mengajak warga membayar pajak. Tanpa tindak lanjut yang adil dan jelas, pendataan berisiko berhenti sebagai instruksi administratif. Nilainya justru terletak pada kesediaan pemerintah menerapkan pesan yang sama kepada dirinya sendiri.
RT dan RW memperluas jangkauan edukasi
Kota Tangerang memilih pintu masuk yang berbeda: mendekatkan edukasi kepada warga melalui pengurus RT dan RW. Dalam sosialisasi sinergi opsen PKB dan BBNKB di Kecamatan Cipondoh pada 10 November 2026, Wali Kota Sachrudin hadir bersama Kepala Bapenda Kiki Wibhawa dan mengajak perangkat wilayah menjadi garda terdepan penyampaian informasi. Pilihan ini masuk akal karena pengurus lingkungan memiliki hubungan langsung dengan warga dan dapat membantu menjangkau orang yang mungkin tidak mengikuti sosialisasi resmi.
Edukasi pajak kendaraan akan lebih berguna bila tidak berhenti pada seruan untuk taat. Warga perlu memahami bahwa penerimaan dari opsen PKB dan BBNKB mendukung infrastruktur, fasilitas publik, dan mutu pelayanan pemerintah. Pemerintah Kota Tangerang juga menggunakan sosialisasi itu untuk mengingatkan pemilik kendaraan tentang program diskon pajak yang berlaku hingga 31 Desember 2026 berdasarkan keputusan Gubernur Banten. Informasi tenggat memberi warga alasan praktis untuk segera memeriksa kewajibannya, sementara RT/RW dapat membantu meneruskan pesan tersebut di lingkungan masing-masing.

Dua pendekatan, satu pekerjaan lanjutan
Perbedaan kedua strategi terletak pada siapa yang lebih dulu digerakkan. Jawa Tengah menekankan disiplin dari dalam birokrasi: OPD, BUMD, rumah sakit pemerintah, ASN, dan jaringan pemerintah kabupaten/kota diminta menjadi contoh sekaligus membantu penanganan piutang secara berbasis wilayah. Tangerang menekankan penyebaran informasi dari dekat warga, dengan RT/RW sebagai penghubung dan Bapenda sebagai penggerak sosialisasi. Yang pertama memperkuat kredibilitas pemerintah; yang kedua memperluas jangkauan edukasi.
Keduanya akan lebih efektif bila berjalan bersama. Penagihan dan pendataan perlu disertai penjelasan yang mudah dipahami tentang kewajiban, manfaat pajak, serta cara memanfaatkan program yang tersedia. Tantangan Jawa Tengah masih nyata: kendaraan yang belum memenuhi kewajiban menumpuk sebagai piutang dan perlu ditangani secara terencana. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan mengaktifkan jaringan hingga tingkat desa, sementara rapat koordinasi juga menjadi dasar penyusunan rencana kerja sinergi untuk 2027.
Kesimpulannya, kepatuhan tidak akan tumbuh hanya lewat penagihan atau kampanye sesaat. ASN harus membuktikan keteladanan, perangkat daerah perlu mengoordinasikan tindak lanjut, dan RT/RW perlu membuat informasi mudah sampai ke warga. Ketika edukasi dan tindakan lapangan saling menguatkan, ajakan membayar pajak lebih layak dipercaya dan manfaatnya bagi pembangunan daerah lebih mudah dipahami.






