Daftar yang menyusut, peluang yang ikut berubah
Pencoretan cabor SEA Games adalah perubahan program pertandingan yang menghapus cabang atau nomor tertentu dari ajang regional, sehingga turut mengubah kesempatan atlet untuk bertanding dan negara untuk meraih medali. Keputusan SEAGF pada 30 Oktober 2026 menetapkan 473 nomor dari 43 cabang untuk edisi mendatang, turun dari sekitar 573 nomor di 50 cabang pada penyelenggaraan 2025. Penyusutan ini bukan sekadar urusan jumlah: panjat tebing, dayung, dan voli pantai, yang selama ini menjadi andalan Indonesia, tidak masuk daftar. Begitu pula nomor beregu putra dan putri bulu tangkis serta gulat, catur, jujitsu, kickboxing, bola tangan, dan triathlon. Ketika cabang yang kuat bagi suatu kontingen hilang, peluang medali ikut berubah sebelum pertandingan dimulai. Karena itu, keberatan terhadap daftar baru layak dibaca sebagai persoalan rancangan kompetisi, bukan semata-mata kekecewaan atas target medali.
Dampaknya terasa pada atlet dan pembinaan
Bagi atlet, cabor dicoret berarti sasaran kompetisi penting yang sudah masuk dalam persiapan mendadak lenyap. NOC Indonesia menilai absennya sejumlah cabang unggulan berpotensi merugikan atlet nasional. Dampaknya paling jelas pada gulat: Indonesia meraih satu emas, lima perak, dan dua perunggu pada SEA Games Thailand 2025, tetapi kini cabang itu tak dipertandingkan. Sekjen PP PGSI Gusti Randa mengakui keputusan tersebut dapat memukul psikologi atlet yang tetap menjalani pemusatan latihan berkelanjutan. Sikap federasi itu patut dihormati, tetapi penerimaan tidak menghapus kebutuhan akan kepastian jalur tanding. Jika latihan terus berjalan tanpa ajang pembanding yang sepadan, atlet kehilangan tolok ukur untuk menilai perkembangan dan kesiapan mereka. Persoalannya bukan hanya peluang Indonesia membawa pulang medali, melainkan juga bagaimana menjaga agar investasi waktu dan pembinaan atlet tidak berakhir tanpa panggung kompetitif.
Menghormati keputusan tidak menutup soal keadilan
PGSI menyatakan menghormati kewenangan Malaysia sebagai tuan rumah dalam menentukan cabang yang dipertandingkan; Gusti Randa mengatakan federasinya menerima keputusan itu. Sikap tersebut menunjukkan bahwa keberatan tidak harus berubah menjadi penolakan terhadap penyelenggara. Namun, kewenangan tuan rumah tetap perlu disertai proses yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua peserta. Krisna Bayu, Ketua Umum PP Persambi sekaligus anggota Komite Eksekutif NOC Indonesia, menilai masalah ini menyangkut keadilan bagi atlet, masa depan olahraga kawasan, dan martabat negara peserta—bukan hanya pengurangan nomor pertandingan. Ia mempertanyakan apakah perubahan program setiap kali tuan rumah berganti sungguh mempertimbangkan kepentingan bersama. Pertanyaan itu penting: kompetisi regional akan kehilangan kepercayaan jika susunan cabang tampak terlalu menguntungkan tuan rumah. Aturan yang transparan dan konsisten lebih bernilai daripada sekadar membiarkan tiap edisi berubah tanpa penjelasan yang memadai.
Boikot bukan jawaban pertama, reformasi harus dibahas
Wacana boikot SEA Games mencuat setelah perubahan daftar cabang, ketika Krisna Bayu mempertanyakan apakah Indonesia perlu mengambil sikap tegas atau mendorong reformasi SEAGF. Namun, boikot sebaiknya tidak menjadi respons otomatis: langkah itu dapat menjauhkan atlet dari kompetisi tanpa menyelesaikan masalah dalam proses penentuan cabang. Tuntutan yang lebih berguna ialah meminta kriteria pemilihan yang terbuka, konsultasi dengan negara peserta, dan perlindungan terhadap kesinambungan nomor pertandingan. Untuk gulat, Gusti Randa berharap Federasi Gulat Asia Tenggara dan United World Wrestling mencarikan turnamen alternatif sebagai tolok ukur atlet. Harapan itu perlu ditindaklanjuti, sementara SEAGF sepatutnya menjelaskan bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana dampak bagi atlet dapat dikurangi. Kesimpulannya, pencoretan ini memang mengubah peluang medali, tetapi ujian terbesarnya adalah keadilan kompetisi. Menghormati keputusan tuan rumah tidak berarti berhenti menuntut aturan yang adil dan dapat dipercaya.






