Bukti digital tak otomatis dapat dipercaya
Bukti elektronik adalah informasi atau dokumen digital yang diajukan untuk membantu membuktikan fakta perkara, tetapi nilainya bergantung pada cara bukti itu diperoleh, keasliannya, keutuhannya, relevansinya, dan kekuatan pembuktiannya. Karena itu, pengakuan hukum terhadap bukti elektronik tidak semestinya dibaca sebagai jaminan bahwa setiap berkas digital benar. Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP secara tegas menyebutnya sebagai alat bukti yang sah. Namun, gambar, suara, dan video kini dapat dimanipulasi hingga tampak meyakinkan. Teguh Arifiyadi, Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Komdigi, mengingatkan aparatur peradilan mengenai risiko rekayasa bukti elektronik dan kebocoran data akibat penggunaan AI yang tidak terkendali. Peringatan itu relevan bagi hakim dan masyarakat: tampilan yang tampak nyata bukan bukti bahwa sebuah rekaman autentik.
Satu frame yang hilang dapat mengubah makna
Risiko video rekayasa AI tidak terbatas pada wajah atau suara palsu. Teknologi dapat meniru karakter rekaman CCTV, kamera ATM, bahkan ponsel, termasuk gangguan gambar yang biasanya dianggap ciri rekaman asli. Maka, penilaian berdasarkan mata saja tidak cukup. Teguh memperingatkan bahwa satu detik video dapat memuat puluhan frame; jika satu frame dipotong tanpa mekanisme penguncian, keutuhan rekaman dan kebenaran video yang ditampilkan di pengadilan tidak bisa dijamin. Ini bukan persoalan teknis kecil. Potongan yang tampaknya sepele dapat menghilangkan konteks atau mengubah urutan peristiwa, sementara salinan yang beredar mungkin tampak utuh. Hakim perlu mengetahui asal berkas, siapa yang menguasainya, dan apakah ada perubahan sejak penyitaan. Tanpa jawaban yang dapat diuji, video semestinya tidak diberi bobot hanya karena terlihat jelas.
Penguncian forensik menjaga rantai keaslian
Pelatihan kecerdasan artifisial bagi hakim yang digelar BSDK Mahkamah Agung secara daring pada 26 Oktober 2026 menempatkan pembuktian digital sebagai materi penting. Teguh menjelaskan pendekatan forensik yang mengurangi risiko perubahan: perangkat disimpan agar kondisinya terjaga, lalu analis membuat nilai hash sebagai sidik digital berkas. Perubahan sekecil apa pun dapat mengubah nilai itu. Pemeriksaan dilakukan pada salinan hasil kloning, bukan barang bukti asli; di persidangan, nilai hash dapat dibandingkan untuk memeriksa apakah berkas berubah selama penanganan. Untuk CCTV, penguncian semestinya dimulai sejak lokasi kejadian. Langkah semacam ini bukan urusan laboratorium semata. Jaksa dan hakim perlu memastikan prosedur terdokumentasi serta meminta penjelasan yang dapat dipahami tentang setiap tahap. Pelatihan AI di pengadilan penting justru karena hakim tak harus menjadi ahli teknologi, tetapi wajib mengajukan pertanyaan yang tepat.
Kewaspadaan juga berlaku saat memakai AI
Ancaman tidak berhenti pada pemalsuan barang bukti. Dalam kelas daring pelatihan AI bagi hakim pada 30 Oktober 2026, Teguh mencontohkan panggilan video palsu yang meniru wajah dan suara seorang ibu; korban yang dilaporkan ke Komdigi mengirim Rp200 juta setelah menerima panggilan itu. Contoh ini menunjukkan bagaimana teknologi yang merusak kepercayaan pada rekaman dapat berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Di ruang peradilan, kehati-hatian yang sama harus berlaku saat memakai perangkat AI: Teguh mengingatkan agar draf putusan dan berita acara ahli tidak dimasukkan begitu saja ke ChatGPT karena berpotensi terserap sebagai data pelatihan dan muncul kembali kepada pengguna lain. Ia juga menyoroti bias serta risiko keluaran AI yang keliru. AI di pengadilan dapat membantu, tetapi tidak layak menggantikan penilaian manusia atau menjadi dasar putusan tanpa pemeriksaan.
Kepercayaan pada video harus dibuktikan
Inti persoalannya bukan menolak bukti elektronik atau teknologi AI, melainkan menolak anggapan bahwa berkas digital membuktikan dirinya sendiri. Pengadilan perlu menilai autentisitas, keutuhan, relevansi, cara perolehan, dan kekuatan bukti; setiap mata rantai penanganan mesti bisa dijelaskan dan diuji. Ketika rekaman dapat ditiru atau satu frame dapat dihapus tanpa penguncian, kewaspadaan bukan hambatan bagi keadilan, melainkan syaratnya. Hakim tak perlu menguasai seluruh teknik forensik, tetapi harus mampu meminta bukti tentang asal dan perubahan berkas serta tidak menyamakan gambar meyakinkan dengan fakta terverifikasi. Pelatihan AI bagi hakim menyediakan bekal untuk sikap kritis itu. Pada akhirnya, kepercayaan terhadap video di persidangan harus diperoleh lewat prosedur yang menjaga keutuhan rekaman, bukan diberikan hanya karena layar menampilkan sesuatu yang tampak nyata.






