Apa Makna Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen?
Pertumbuhan ekonomi 6 persen adalah target peningkatan total aktivitas produksi, konsumsi, investasi, dan perdagangan suatu negara sehingga nilai produk domestik bruto meningkat secara berkelanjutan sekaligus diharapkan memperluas kesempatan kerja dan memperkuat daya beli masyarakat dalam beberapa tahun ke depan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa meski berbagai tantangan masih membayangi, pemerintahnya meyakini pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dapat dicapai pada akhir 2026. Dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus, ia mengakui persoalan belum tuntas namun menegaskan bahwa isu-isu tersebut tengah ditangani. Di saat yang hampir bersamaan, proyeksi ekonomi Indonesia untuk 2027 juga dipatok di level 6 persen, lebih tinggi dari target anggaran 2026 sebesar 5,4 persen. Ambisi ini menjadi pusat perdebatan karena menyentuh langsung harapan dan kecemasan publik.
Optimisme Anggaran dan Asumsi Makro yang Menggoda
Target pertumbuhan ekonomi 6 persen tidak berdiri sendiri; ia disangga arsitektur anggaran yang ekspansif dan sarat asumsi makro ekonomi yang optimistis. Presiden menegaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dirancang untuk mendorong “Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat” melalui delapan program kerja prioritas nasional dengan total belanja sekitar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan meningkat menjadi Rp3.426 triliun dari Rp3.153,6 triliun, sementara defisit direncanakan 2,40 persen terhadap PDB. Pemerintah juga memasang inflasi di kisaran 2,5 persen serta memperkirakan suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9 persen dan nilai tukar sekitar Rp17.500 per dolar. Secara angka, ini adalah paket proyeksi ekonomi Indonesia yang rapi; pertanyaannya, seberapa tahan ia terhadap guncangan nyata di lapangan.
Strategi Pertumbuhan: Kemandirian, Investasi, dan Kontrol Sektor Vital
Di balik angka pertumbuhan ekonomi 6 persen, Presiden menjual narasi kemandirian sebagai strategi pertumbuhan ekonomi utama. Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa di tengah gangguan rantai pasok global, negaranya harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dan tidak bergantung pada pasokan luar jika kondisi global memburuk. Ketahanan pangan diposisikan sebagai prioritas, dengan pengurangan ketergantungan pada impor sebagai kunci keamanan pangan. Di sisi lain, ia mengandalkan arus investasi yang diharapkan terus tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong PDB menuju 6 persen pada akhir 2026. Ada pula janji kontrol lebih ketat atas sektor penting seperti penambangan timah ilegal dan reorganisasi Badan Usaha Milik Negara untuk meningkatkan pendapatan. Secara konsep, strategi ini masuk akal: investasi, konsumsi, ekspor, dan pengolahan sumber daya menjadi mesin utama. Masalahnya, implementasi sering kali tertinggal jauh di belakang retorika.
Kesenjangan Kelas Menengah dan Fiskal yang Tertekan
Di tengah proyeksi ekonomi Indonesia yang gemuk, suara lain memperingatkan pondasi yang keropos. Analisis Kabinet Bayangan menyebut anggaran disusun dengan asumsi makro yang terlalu optimistis dan mengabaikan masalah mendasar seperti kesenjangan kelas menengah dan turbulensi fiskal daerah. Bhima Yudhistira menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi belakangan tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja; satu persen pertumbuhan yang dulu menyerap 950 ribu pekerja, kini hanya menyerap sekitar 340 ribu orang. Ia juga menyinggung pseudo state budget dan shadow defisit melalui utang lembaga di luar APBN, sementara rasio utang naik dari kisaran 30-an menjadi 41 persen. Menurut INDEF, lonjakan belanja pemerintah yang tidak diimbangi penguatan daya beli riil membuat pertumbuhan rapuh dan defisit berisiko melebar. Kelas menengah bahkan diperkirakan menyusut 1,2–1,3 juta orang, turun ke posisi aspiring middle class yang serba tanggung.
Realitas Dapur Warga: Pertumbuhan Tanpa Rasa Sejahtera
Jika pidato presiden penuh angka dan janji, kisah dapur warga memamerkan sisi lain. Dion Romano, seorang anggota kelas menengah, mengaku pengeluarannya naik hingga 15 persen sehingga ia mengorbankan anggaran liburan sejak 2024. Ia mengatakan, “Dulu Rp150 ribu sampai Rp200 ribu masih bisa untuk makan sehari, sekarang naik jadi Rp300 ribu,” dan tambahan Rp100 ribu per hari terasa sangat signifikan bagi keluarganya. Pengalaman serupa disampaikan Gammara, yang menyebut uang belanja untuk makan harian keluarganya naik dua kali lipat: Rp100 ribu yang dulu cukup untuk dua hari, kini hanya cukup untuk satu hari. Di sinilah paradoks paling telanjang: di atas kertas, pertumbuhan ekonomi 6 persen digadang sebagai jalan cepat menuju kesejahteraan; di meja makan, pertumbuhan itu terasa seperti angka yang berjalan mendahului dompet. Investor menunggu kejelasan kebijakan ekspor dan arah anggaran 2027, sementara warga hanya ingin harga yang masuk akal dan pekerjaan yang layak.
