TMMD Kepulauan Umbele: Bukan Sekadar Membangun Jalan
Program TMMD Kepulauan Umbele adalah kegiatan terpadu TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk membuka akses transportasi pulau, membangun infrastruktur daerah terpencil, serta mempersiapkan kawasan kepulauan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan melalui pembangunan jalan, jaringan air bersih, dan fasilitas sosial dasar. Program TMMD ke-123 di Kepulauan Umbele, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, berlangsung sekitar satu bulan sejak 15 Juli hingga 13 Agustus dan merampungkan sejumlah pembangunan fisik serta kegiatan sosial. Di balik daftar kegiatan, yang lebih penting adalah pesan politik pembangunan: negara hadir ke titik yang selama ini berada jauh dari pusat perhatian. Pembukaan jalan desa sepanjang 4 kilometer dengan konstruksi rabat beton dan pemasangan jaringan air bersih antarpulau sepanjang sekitar 7 kilometer bukanlah proyek kosmetik, melainkan fondasi pengubahan struktur ruang dan peluang hidup masyarakat kepulauan. Tanpa akses transportasi pulau yang layak, wacana pembangunan Sulawesi Tengah di wilayah ini akan terus mandek di atas kertas.
Anwar Hafid dan Cita-Cita Menjadikan Umbele Pusat Kecamatan
Gubernur Anwar Hafid menjadikan TMMD ke-123 sebagai momentum politik untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah kepulauan Umbele agar naik kelas menjadi ibu kota kecamatan. Ia tidak segan menyebut bahwa cita-cita menjadikan Umbele sebagai pusat pemerintahan sudah muncul sejak dirinya masih menjabat bupati, dan kebutuhan itu datang langsung dari masyarakat. Pernyataannya lugas: “Masyarakat sudah meminta agar Umbele menjadi ibu kota kecamatan. Karena itu, tinggal menunggu kemampuan dan kesiapan kita. Kalau sudah memungkinkan, saya bersama Ketua DPRD akan membawa usulan ini ke pemerintah pusat.” Di sini terlihat strategi yang jelas: infrastruktur dulu, status administratif menyusul. Jalan yang dibangun TMMD diposisikan bukan sekadar memudahkan mobilitas warga, melainkan sebagai syarat objektif ketika pemerintah daerah dan DPRD kelak mengajukan penetapan Umbele sebagai ibu kota kecamatan. Dengan kata lain, TMMD dijadikan instrumen untuk menyiapkan argumen kuat bahwa wilayah kepulauan layak duduk sejajar dengan pusat-pusat pemerintahan di daratan.
Sinergi TNI–Pemerintah–Masyarakat: Model Pembangunan Daerah Terpencil
TMMD ke-123 di Umbele memperlihatkan bahwa pembangunan Sulawesi Tengah di daerah terpencil hanya mungkin bergerak ketika TNI, pemerintah daerah, dan warga duduk di meja yang sama. Mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa”, program ini menjadi ruang kolaborasi yang konkret: TNI menyediakan tenaga dan kedisiplinan, pemerintah mengarahkan kebijakan, masyarakat menyumbang pengetahuan lokal dan partisipasi. Kehadiran Kodam XXIII/Palaka Wira, meski baru berusia satu tahun, mendapat apresiasi karena terbukti mendukung pembangunan Sulawesi Tengah hingga ke wilayah kepulauan yang lama terpinggirkan. Di luar pekerjaan fisik seperti tiga unit MCK, tiga ruang terbuka hijau, rehabilitasi lima rumah nelayan dan sekolah, serta penanaman mangrove, TMMD juga menyasar program sosial seperti penyuluhan stunting dan edukasi mitigasi bencana. Kombinasi infrastruktur dan sosial ini menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif: kesejahteraan tidak cukup diukur dari beton dan pipa, tetapi juga dari pengetahuan dan daya tahan komunitas menghadapi risiko.
Akses Transportasi Pulau dan Peluang Ekonomi Baru
Pembukaan akses transportasi pulau melalui jalan 4 kilometer dan jaringan air bersih antarpulau sepanjang sekitar 7 kilometer mengubah posisi Umbele dari sekadar kampung nelayan terpencil menjadi calon simpul ekonomi kepulauan. Pembangunan jalan desa yang menembus permukiman ke titik-titik strategis membuat mobilitas orang dan barang lebih terukur, biaya logistik menurun, dan akses ke layanan dasar menjadi lebih realistis. Gubernur menilai infrastruktur perintis ini sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi sekaligus penguatan pelayanan pemerintahan di kawasan kepulauan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, TMMD Kepulauan Umbele layak dibaca sebagai investasi jangka panjang: jalan rabat beton akan memudahkan distribusi hasil tangkap nelayan, jaringan air bersih mendukung kesehatan dan produktivitas warga, sementara fasilitas publik dan rehabilitasi rumah nelayan memperbaiki kualitas hidup di level paling dasar. Jika difollow up dengan kebijakan ekonomi yang tepat, akses ini bisa memicu lahirnya pasar lokal yang lebih hidup, pusat layanan kecamatan yang aktif, dan konektivitas antarpulau yang tidak lagi bergantung pada cuaca dan kebetulan.
Dari Proyek TMMD ke Agenda Pembangunan Sulawesi Tengah
Pertanyaannya sekarang: apa yang terjadi setelah upacara penutupan TMMD ke-123 usai dan berita acara diserahkan ke pemerintah kabupaten? Gubernur Anwar Hafid sudah membuka jalan politik dengan menegaskan bahwa bila kesiapan wilayah terpenuhi, pemerintah daerah bersama DPRD akan mengusulkan penetapan Umbele sebagai ibu kota kecamatan ke pemerintah pusat. Di sinilah hasil TMMD diuji: apakah jalan, pipa air, dan fasilitas sosial hanya menjadi catatan proyek, atau sungguh dimanfaatkan sebagai landasan perencanaan ruang, ekonomi, dan pelayanan publik. TMMD menunjukkan bahwa pembangunan Sulawesi Tengah tidak boleh berhenti di daratan; kepulauan harus menjadi bagian penuh dari peta kebijakan, bukan lampiran. Kesimpulannya, TMMD Kepulauan Umbele adalah contoh bahwa infrastruktur daerah terpencil bisa menjadi pemicu perubahan status dan peran suatu wilayah. Namun tanpa konsistensi kebijakan pasca-proyek, beton akan mengeras, pipa tetap mengalir, tetapi lompatan kesejahteraan tidak pernah terjadi.
