Laporan yang memperluas lingkup pemeriksaan
Kebakaran hutan dan lahan di area konsesi adalah peristiwa api yang terjadi di wilayah berizin perusahaan dan menuntut pemeriksaan atas penyebab kebakaran sekaligus kepatuhan pemegang izin terhadap kewajiban pencegahan. Pada Senin, 2 November 2026, WALHI Jambi melaporkan sembilan perusahaan ke Polda Jambi atas dugaan tindak pidana karhutla. Langkah ini patut dibaca sebagai dorongan agar penyelidikan tidak berhenti pada sejumlah kecil perusahaan yang sebelumnya disebut telah diproses. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Oscar Anugrah, mengatakan organisasinya menilai perusahaan yang perlu diperiksa lebih dari dua. Bagi publik, inti laporan WALHI Jambi bukan sekadar menambah nama dalam daftar terlapor, melainkan meminta aparat menelusuri tanggung jawab yang melekat pada kegiatan usaha di wilayah konsesi.
Skala kebakaran membuat tuntutan itu sulit diperlakukan sebagai persoalan administratif semata. Data WALHI menyebut api melalap lebih dari 13 ribu hektare di areal konsesi sembilan perusahaan, sementara laporan lain merinci perkiraan totalnya mencapai 13.122 hektare. Perbedaan cara penyajian itu tidak mengubah pesan utamanya: kebakaran lahan Jambi terjadi pada hamparan yang sangat luas di wilayah perizinan. Karena itu, penyelidikan semestinya menguji bukan hanya siapa yang diduga menyebabkan api, tetapi juga apakah perusahaan telah menjalankan pencegahan dan pengendalian kebakaran sebagaimana diwajibkan.
Sanksi administratif bukan akhir perkara
Sorotan WALHI tertuju pada pernyataan Menteri Kehutanan bahwa tujuh perusahaan hanya dikenai sanksi administratif. Dalam konteks kebakaran dengan cakupan sebesar ini, pendekatan tersebut menimbulkan pertanyaan penting: apakah sanksi administratif cukup untuk memastikan pertanggungjawaban dan mencegah pengulangan? WALHI Jambi menegaskan bahwa sanksi administratif karhutla tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana perusahaan, dengan merujuk pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pandangan itu menempatkan dua jalur penegakan hukum sebagai hal yang tidak otomatis saling menggantikan. Penjatuhan sanksi administratif seharusnya tidak menjadi alasan untuk menutup pemeriksaan pidana apabila bukti mendukungnya.
Sembilan pihak yang dilaporkan adalah PT Alam Lestari Nusantara, PT Restorasi Ekosistem Indonesia, PT Alam Bukit Tigapuluh, PT Sam Hutani, PT Wirakarya Sakti, PT Bahana Karya Semesta, Koperasi Perkebunan Tiga Serumpun, PT Lestari Asri Jaya, dan PT Mugitriman Internasional. Daftar tersebut mencakup pemegang hak dan izin dengan bentuk penguasaan yang berbeda, sehingga pemeriksaan perlu mempertimbangkan tanggung jawab masing-masing, bukan menyamaratakan dugaan. Daftar terlapor bukan bukti kesalahan; penetapan tanggung jawab harus mengikuti penyelidikan dan proses hukum. Namun, pemeriksaan yang hanya mencari sumber api tanpa menilai kewajiban pencegahan akan meninggalkan pertanyaan utama tentang pengawasan konsesi.
Dampak kebakaran melampaui batas konsesi
Kerugian karhutla tidak berhenti pada lahan yang terbakar atau batas izin perusahaan. Data Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang dihimpun WALHI mencatat 76.543 jiwa mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) selama 3 Agustus hingga 18 Oktober 2026. Angka ini memberi ukuran nyata tentang dampak kebakaran bagi warga, meskipun sumber tidak menyatakan bahwa setiap kasus ISPA tersebut disebabkan oleh kebakaran. Bagi masyarakat yang terdampak asap, penegakan hukum dan pencegahan bukan urusan teknis semata: keduanya berkaitan dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan sehari-hari. Itulah sebabnya penanganan karhutla konsesi perusahaan harus menilai dampak terhadap warga, bukan hanya menghitung luas area atau mengidentifikasi sumber api.
WALHI berharap Polda Jambi menindaklanjuti laporan dengan penyelidikan menyeluruh, termasuk memeriksa kewajiban perusahaan dalam mencegah dan mengendalikan karhutla di wilayah konsesinya. Pemeriksaan, menurut WALHI, perlu menguji kepatuhan pemegang hak dan izin, bukan hanya mengungkap pihak yang diduga memicu api. Ukuran keberhasilan berikutnya bukan sekadar jumlah laporan atau sanksi yang diumumkan, melainkan apakah penyelidikan menghasilkan penilaian yang transparan atas tanggung jawab setiap pihak dan langkah pencegahan yang dapat diawasi.
Pada akhirnya, laporan ini menguji keseriusan penegakan hukum ketika kebakaran meluas di area konsesi. Sanksi administratif dapat menjadi bagian dari respons, tetapi tidak semestinya menggantikan pemeriksaan pidana jika unsur dan bukti mengarah ke sana. Dengan luasan yang disebut mencapai 13.122 hektare dan dampak kesehatan yang tercatat pada puluhan ribu warga, penyelidikan menyeluruh merupakan tuntutan publik yang wajar. Aparat perlu menelusuri kepatuhan perusahaan secara adil, sementara hasilnya harus disampaikan dengan jelas agar perlindungan warga dan pencegahan kebakaran tidak berhenti sebagai janji.
