Posyandu bukan lagi sekadar layanan ibu dan anak
Posyandu adalah wadah pelayanan masyarakat yang menghubungkan warga dengan dukungan dasar, mulai dari kesehatan hingga pendidikan dan perlindungan sosial. Perubahan cakupan ini membuat penguatan kompetensi kader Posyandu bukan pelengkap, melainkan syarat agar perluasan tugas benar-benar berguna bagi keluarga. Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Putri Suastini Koster, mendorong peningkatan kapasitas kader saat membuka Bimtek Bina Posyandu Angkatan XIV di Denpasar, Selasa, 27 Oktober 2026. Kegiatan tiga hari itu, hingga 29 Oktober, diikuti 111 kader dari Kabupaten Buleleng. Arah baru ini patut disambut, tetapi perlu disertai bekal dan koordinasi yang memadai. Tanpa keduanya, tuntutan memperluas layanan berisiko hanya menambah daftar tanggung jawab kader yang selama ini menjadi ujung tombak di lingkungan warga.
Enam bidang SPM menuntut wawasan yang lebih luas
Perluasan peran Posyandu berangkat dari perubahan fungsi: dari tempat yang dikenal untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk penimbangan bayi dan balita, menjadi bagian dari upaya memenuhi enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Cakupannya adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Rentang isu ini menunjukkan bahwa kebutuhan keluarga jarang berdiri sendiri. Masalah kesehatan, misalnya, dapat bersinggungan dengan gizi, lingkungan tempat tinggal, akses layanan, atau keadaan sosial. Karena itu, kader tak perlu bertindak sebagai ahli di semua bidang; yang lebih masuk akal adalah membekali mereka agar mampu mengenali kebutuhan, memberi informasi awal, dan menghubungkan warga dengan pihak yang tepat. Di situlah Posyandu dapat memperpendek jarak antara kebutuhan sehari-hari dan pelayanan dasar.
Kader sebagai pendidik, penggerak, dan penghubung
Putri Koster menegaskan bahwa kader perlu berperan sebagai edukator, motivator, sekaligus fasilitator masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan. Peran tersebut bukan sekadar perubahan sebutan. Kader diharapkan mengedukasi warga tentang pola hidup bersih dan sehat, pemenuhan gizi keluarga, pelestarian lingkungan, pendidikan anak, serta kepedulian dan solidaritas sosial. Kedekatan mereka dengan warga juga memberi peluang untuk mengenali kebutuhan keluarga lebih dini dan menjadi penghubung dengan pemerintah dalam mengakses pelayanan dasar. Namun, harapan itu hanya realistis jika pendekatan tetap humanis dan mengandalkan gotong royong, bukan membebankan seluruh urusan layanan kepada kader. Pelatihan kader Posyandu perlu menguatkan keterampilan komunikasi dan pemahaman rujukan, sehingga edukasi tidak berhenti pada penyampaian pesan, tetapi membantu warga menemukan dukungan yang sesuai.
Pelatihan harus berujung pada layanan yang terasa
Bimtek Bina Posyandu Angkatan XIV dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan keterampilan teknis kader dalam melayani masyarakat. Nilai pelatihan itu akan terlihat bukan dari banyaknya materi yang disampaikan, melainkan dari penerapannya di wilayah masing-masing. Peserta diminta membawa ilmu yang diperoleh kembali ke komunitas dan menjadikan Posyandu pusat pelayanan yang hadir serta memberi manfaat bagi warga. Bimtek ini juga diharapkan memperkuat koordinasi dan kolaborasi kader dengan pemerintah desa agar pelayanan dasar berjalan lebih terpadu. Itu langkah penting, sebab kader yang telah dilatih tak bisa bekerja sendiri ketika kebutuhan warga melintasi banyak bidang. Penguatan kapasitas harus diikuti jalur koordinasi yang jelas dan dukungan lintas sektor. Dengan begitu, perluasan peran Posyandu tidak berhenti sebagai ambisi kebijakan, tetapi menjadi akses layanan yang lebih dekat dan responsif.
