Ekspansi pusat data menuntut pasokan air besar
Pusat data adalah fasilitas yang menampung dan mengoperasikan server untuk menyimpan, memproses, serta mengirimkan informasi digital, dengan kebutuhan air dan listrik untuk menjaga perangkat tetap berfungsi. Di Batam, BP Batam memaparkan kebutuhan air bersih dari 10 perusahaan pusat data yang beroperasi di tiga kawasan: enam di Nongsa Digital Park, dua di kawasan Nongsa, dan dua di Kabil Industrial Estate. Angka yang disampaikan BP Batam adalah kebutuhan air 300 liter per detik, sedangkan GMNI Batam mengingatkan bahwa pemakaian air baku untuk pendinginan berpotensi mencapai 1.000 liter per detik. Kedua angka ini menunjukkan skala tuntutan sumber daya, bukan alasan untuk menganggap ketersediaan air sudah terjamin. Data center Batam dapat mendukung investasi dan kegiatan ekonomi, tetapi perluasan industri harus mengikuti batas pasokan yang aman bagi warga.
BP Batam menyebut fasilitas pusat data dapat menghadirkan peluang investasi besar dan membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, terutama air bersih serta listrik. Namun, manfaat ekonomi tidak otomatis menjawab pertanyaan paling penting: apakah tambahan pasokan sanggup memenuhi kebutuhan industri tanpa mempersempit akses masyarakat? Jika kebutuhan air data center bertambah sementara kapasitas sumber dan distribusi belum dipastikan memadai, warga berisiko menanggung akibatnya. Karena itu, angka kebutuhan harus dibaca bersama kondisi layanan air sehari-hari, bukan dipisahkan dari kenyataan krisis air Batam yang dikhawatirkan GMNI.
SWRO menjanjikan pasokan, tetapi perlu pengawasan
Sebagai jawaban atas kebutuhan air, BP Batam bersama sejumlah pihak menjadwalkan peletakan batu pertama SWRO Fase I berkapasitas 300 liter per detik pada Kamis, 5 November 2026. Proyek pengolahan air laut ini melibatkan Citramas Group, Kabil Integrated Estate, Nongsa Digital Park, dan BP Batam, serta ditujukan untuk mendukung pasokan di kawasan Nongsa dan Kabil. Arah tersebut masuk akal: pasokan dari air laut berpotensi mengurangi tekanan terhadap waduk tadah hujan yang menjadi penopang kebutuhan warga. Namun, kapasitas proyek yang diumumkan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kebutuhan industri dan rumah tangga telah terpenuhi. SWRO Batam patut dipandang sebagai infrastruktur penting, bukan cek kosong bagi ekspansi tanpa batas. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana air hasil pengolahan dialokasikan dan bagaimana dampaknya dipantau.
GMNI meminta pengembang memakai SWRO untuk operasional agar pasokan waduk tetap terjaga. Tuntutan itu sejalan dengan rencana fasilitas baru, tetapi pelaksanaannya harus dapat diverifikasi: publik perlu mengetahui sumber air yang benar-benar dipakai, kapasitas yang tersedia, serta jaminan bahwa kebutuhan rumah tangga tidak tersisih. Tanpa transparansi, janji pasokan berkelanjutan hanya akan menjadi klaim, sedangkan risiko tetap dipikul masyarakat. Dokumen AMDAL setiap proyek juga semestinya dibuka untuk pengawasan independen, sebagaimana diminta GMNI.
Kekhawatiran warga mencakup waduk dan habitat satwa
Kritik GMNI bukan hanya soal volume air. Organisasi itu memperingatkan bahwa penggunaan air baku berskala besar untuk pendinginan dapat menguras waduk tadah hujan, yang menjadi penopang pasokan masyarakat. Bagi warga, dampaknya bukan hitungan teknis: berkurangnya cadangan dapat memperburuk kesulitan memperoleh air bersih. Kekhawatiran ini layak ditangani sebelum izin baru diterbitkan, bukan setelah persaingan antara industri dan kebutuhan rumah tangga telanjur terjadi. Pertumbuhan pusat data tidak boleh mengubah layanan dasar menjadi pihak yang harus mengalah.
GMNI juga menyoroti pembukaan lahan dan kerusakan kawasan resapan yang dapat mengancam habitat satwa. Pembabatan hutan sekunder dikhawatirkan menghilangkan tempat hidup lutung perak dan monyet ekor panjang, sekaligus meningkatkan kemungkinan konflik satwa dengan warga permukiman. Risiko ini memperluas perdebatan: keberlanjutan proyek bukan hanya soal menyediakan air bagi server, tetapi juga menjaga ekosistem yang menopang kehidupan di pulau tersebut. Kajian lingkungan perlu menilai dampak kumulatif ant proyek, bukan sekadar memeriksa satu fasilitas secara terpisah.
Moratorium memberi ruang untuk memastikan batas daya dukung
GMNI Batam mendesak moratorium izin pembangunan pusat data baru sampai ketersediaan air bagi warga dan daya dukung lingkungan dipastikan aman. Organisasi itu juga meminta pajak lingkungan untuk rehabilitasi hutan dan pelestarian satwa, selain kewajiban memakai SWRO dan keterbukaan dokumen AMDAL. Desakan ini bukan penolakan terhadap seluruh investasi; ia menantang pemerintah agar membuktikan bahwa ekspansi tidak mengorbankan kebutuhan dasar. Ketika kebutuhan industri yang dipaparkan BP Batam berhadapan dengan kekhawatiran warga tentang waduk dan satwa, beban pembuktian ada pada pihak yang memberi izin.
Kesimpulannya, SWRO dapat menjadi bagian penting dari solusi pasokan, tetapi kapasitas fasilitas saja belum cukup untuk menghapus risiko. Pemerintah perlu mengaitkan izin dengan data pemakaian air yang terbuka, pengawasan lingkungan yang independen, dan jaminan prioritas bagi kebutuhan warga. Sampai syarat itu jelas dan dapat diperiksa, moratorium sementara merupakan langkah kehati-hatian yang masuk akal. Ambisi menjadikan Batam pusat industri digital akan lebih kuat bila keberhasilannya tidak dibayar dengan krisis air atau hilangnya habitat satwa.
