Dari Kebakaran Hutan Lahan ke Darurat Kesehatan
Kebakaran hutan dan lahan adalah peristiwa ketika vegetasi, termasuk hutan dan lahan gambut, terbakar dalam skala luas sehingga melepaskan asap pekat, emisi gas rumah kaca, dan partikel berbahaya yang mengancam kesehatan manusia, merusak ekosistem, serta mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi dalam waktu lama. Gelombang kebakaran hutan lahan (karhutla) terkini bukan sekadar isu lingkungan; ia telah menjelma menjadi krisis kesehatan publik yang nyata. Data Kementerian Kesehatan per 9 September mencatat 113.336 orang mengalami gangguan pernapasan terkait kebakaran, melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan 50.891 kasus pada 1 September. Lebih dari 12,5 juta orang di tujuh provinsi terpapar asap tebal yang menyelimuti permukiman dan ruang publik. Dalam kondisi seperti ini, menyebut karhutla hanya sebagai bencana ekologis bukan saja keliru, tetapi berbahaya, karena menutupi dimensi darurat kesehatan yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi.
113.336 Kasus Gangguan Pernapasan: Angka yang Mengguncang
Lonjakan kasus gangguan pernapasan menjadi sinyal keras bahwa karhutla telah menggerogoti sistem pernapasan jutaan orang, bukan hanya mereka yang tinggal di sekitar titik api. Dalam hitungan delapan hari, jumlah warga yang mengalami gangguan pernapasan naik dari 50.891 menjadi 113.336 orang. Kutipan kunci dari data ini jelas: “Data Kementerian Kesehatan per 9 September mencatat 113.336 orang mengalami gangguan pernapasan terkait kebakaran, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 50.891 orang pada 1 September”. Asap menembus rumah, sekolah, dan tempat kerja, memaksa warga menghirup udara yang tercemar partikel halus selama berhari-hari. Lebih dari 12,5 juta orang di tujuh provinsi kini hidup dalam kubah asap beracun. Ini bukan hanya batuk sementara; paparan berulang meningkatkan risiko penyakit kronis, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan mereka yang sudah memiliki gangguan pernapasan. Beban kesehatan jangka panjang sedang disusun, pelan tapi pasti.
Emisi Karhutla: Setara Emisi Tahunan Satu Negara
Di balik kabut asap yang menyiksa paru-paru, ada angka emisi karhutla yang mencengangkan. Perhitungan WALHI menunjukkan estimasi emisi dari vegetasi yang terbakar sejak Januari hingga awal September mencapai sekitar 31 juta ton CO2. Angka ini setara dengan hampir seluruh emisi gas rumah kaca tahunan Kuba, mencakup sektor energi, transportasi, industri, dan pertanian selama satu tahun penuh. Sementara deteksi panas satelit mencatat emisi karhutla mencapai 65,18 Mt C atau sekitar 239 juta ton CO2, sebanding dengan emisi bahan bakar fosil tahunan Kazakhstan. Dengan kata lain, dalam beberapa bulan, karhutla melepaskan emisi setara satu negara industri. Data SiPongi+ menunjukkan tren mengkhawatirkan: emisi CO2 akibat karhutla naik dari 53.527.407 ton pada 2024 menjadi 56.204.535 ton pada 2025, bertambah sekitar 2,7 juta ton. Selama api terus menyala, setiap hembusan asap bukan hanya meracuni udara lokal, tetapi juga mengunci krisis iklim ke level yang kian sulit dibalik.
FOLU Net Sink di Ujung Tanduk
Di atas kertas, komitmen FOLU Net Sink 2030 digadang sebagai pilar utama kontribusi iklim nasional: sektor kehutanan dan penggunaan lahan diharapkan mampu menyerap emisi lebih besar daripada yang dilepaskan pada 2030. Namun kenyataan di lapangan memukul ambisi itu. Lonjakan pelepasan emisi dari karhutla memicu kontradiksi serius terhadap target FOLU Net Sink. Alih-alih menjadi penyerap karbon, hutan dan lahan, termasuk gambut, berubah menjadi sumber emisi besar-besaran ketika terbakar. Patria dari WALHI mempertanyakan: bagaimana target FOLU Net Sink bisa tercapai jika puluhan hingga ratusan juta ton CO2 terus dilepaskan dari karhutla? Kerangka FOLU sendiri dinilai bermasalah karena masih memberi ruang besar alih fungsi hutan menjadi konsesi bisnis yang kerap berkelindan dengan kebakaran. Selama pelepasan karbon dari ekosistem yang sama tidak dihentikan, janji FOLU Net Sink hanya akan menjadi jargon diplomatik, bukan kebijakan yang menyelamatkan iklim maupun paru-paru warga.
Mengapa Karhutla Harus Ditetapkan sebagai Darurat Kesehatan
DPR mulai membaca karhutla dengan lensa yang tepat: kesehatan publik. Anggota Komisi IV, Nevi Zuairina, mendesak pemerintah memperlakukan karhutla sebagai darurat kesehatan, bukan sekadar persoalan lingkungan. Dengan lebih dari 100 ribu orang mengalami gangguan pernapasan, status darurat kesehatan bukan tambahan label, tetapi pintu untuk mobilisasi respons lebih cepat dan terkoordinasi. Nevi menuntut penguatan layanan kesehatan di daerah terdampak: ketersediaan masker, oksigen, obat-obatan, fasilitas, dan informasi kualitas udara, terutama bagi kelompok rentan. Ia mengingatkan, negara tidak boleh membiarkan warga menghadapi asap sendirian; layanan kesehatan harus sigap ketika warga terdampak. Sejalan dengan WALHI yang mendesak penanganan karhutla menjadi prioritas utama kebijakan iklim, pencegahan juga harus diperkuat: pengawasan wilayah rawan kebakaran, penegakan hukum tegas terhadap pelaku pembakaran, dan perlindungan kawasan gambut sebagai fondasi strategi pencegahan.
